MARHAENISME ADALAH BAGIAN DARI PANCA AZIMAT
Memahami ajaran Bung Karno, ternyata tidak semudah memahami ajaran ilmu politik, ilmu ekonomi, atau ilmu-ilmu lainnya, yang masing-masing mempunyai standard. Seperti diakui Bung Karno sendiri di hadapan utusan PNI Osa Maliki tahun 1966, bahwa Ajaran Bung Karno itu, selain apa yang ditulis, apa yang diucapkan, juga apa yang dilakukan, dan malahan ‘diamku’ yang termasuk bagian dari ajaran Bung Karno.
Salah satu ajaran Bung Karno yang spektakuler mengenai ‘diamKu’ adalah ketika pada tahun1945, kelompok Hatta-Syarir membikin Badan Pekerja KNIP sebagai lembaga Legislatif yang melalui Maklumat X, dengan cabinet bertanggungjawab kepada KNIP. Walau kebijaksanaan kedua tokoh ini, menurut ben Anderson dalam buku revolusi Pemuda, adalah ‘kudeta diam-diam’, akan tetapi Bung Karno ‘diam seribu bahasa’ tanpa memberikan reaksi.
Kebijakan ‘diamKu’ ini sungguh sangat besar nilainya bagi sejarah Republik Indonesia. Sebab apabila Bung Karno melakukan reaksi ‘tidak setuju’, maka akan pasti terjadi konflik politik ditingkat paling atas, pada saat revolusi baru berjalan beberapa hari. Artinya, disini Bung Karno mengajarkan kepada bangsa “ diam tanpa reaksi terhadap suatu kekeliruan, demi utuhnya kepemimpinan nasional “, pada saat musuh (Belanda) berada di depan garis pertahanan.
Sikap seperti ini juga berlaku kembali di tahun 1965, ketika Bung Karno mendeklarasikan ajarannya dengan “Panca Azimat Revolusi”, yang di dalam lima aziamt itu tidak termasuk marhaenisme. Pidato 17 Agustus 1965, yang merupakan pidato terakhir Bung Karno dalam posisi merdeka, diutarakan ajaran beliau, dengan kalimat:
“Aku berdo’a, Ya Allah ya Robbi, moga-moga gagasanku, ajaran-ajaranku yang kini tersimpul dalam lima azimat, gagasan-gagasanku, ajaran-ajaranku itu akan hidup seribu tahun lagi.
…..Panca Azimat adalah pengejawantahan dari pada seluruh jiwa nasional kita, konsepsi nasional kita yang terbentuk disepanjang sejarah 40 tahun lamanya. Azimat Nasakaomlah yang lahir lebih dahulu dalam tahun 1926…..Azimat kedua adalah Azimat Pancasila yang lahir bulan Juni 1945….Azimat ketiga adalah azimat Manipol/Usdek, yang baru lahir setelah 14 tahun lamamnya mengalami masa republic Mereka…..Aziamt keempat adalah azimat Trisakti yang baru lahir tahun yang lalu ……..azimat kelima adalah azimat Berdikari, yang terutama tahun ini kucanangkan.”
Bagi orang-orang PNI, Pernyataan Bung Karno seperti ini, bisa jadi dianggap kurang pas. Sebab dalam azimat tadi, tdak menyebut Marhaenisme. Padahal secara ukuran waktu, Marhaenisme adalah ajaran Bung KArno yang pertama ditemukan melalui Kang Marhaen di Cigalereng Tahun 1921. Dan memang Bung Karno dalam pernyataannya sering membikin orang-orang PNI merasa tidak pas, seperti misalnya pidati 1 Juni 1945, pada bagian akhir ungkapan Bung Karno mengatakan, bahwa kelima sila itu bisa diperas menjadi tiga saja, yakni sosio nasionalisme, sosio –Demokrasi dan Ketuhanan yang Maha Esa. Sementara sosio nasionalisme dan Sosio – Demokrasi, adalah formulasi dari Marhaenisme. Dalam beberapa kesempatan Bung Karno selalu mengutarakan bahwa “ya Marhaenisme, ya Pancasila adalah kerbau-kerbau satu kandang”.
Dan yang membuat orang-orang PNI kesal , jika Bung Karno mengatakan, “yang tidak setuju kepada nasakom, berarti tidak setuju kepada Pancasila, yang tidak setuju kepada Pancasila, tidak setuju kepada Marhaenisme”, Ungkapan-ungkapan seperti ini, bagi banyak orang PNI dinilai ‘memojokan orang PNI’.
Satu hal yang pantas dikagumi terhadap orang-orang PNI, bahwa semua orang PNI merasa memiliki Negara republic Indonesia. Perasaaan tidak sekedar sebagai warga Negara, akan tetapi merasa sebagai ikut memiliki Negara. Rasa ikut memiliki Negara, bertolak dari anggapan bahwa Bung Karno adalah ‘Bapak Marhaenisme’, yang sekaligus pendiri PNI, kemudian sebagai Proklamator RI, dan menjadi Presiden pertama, dan ditetapkan lagi menjadi presiden seumur hidup. (kemudian dibatalkan oleh A.H. Nasution melalui Tap MPRS XVIII/1966). Perasaan ikut memiliki ini, berakar seperti seorang anak yang merasa berhak atas kepemilikan bapaknya, jadi bernilai feodalistik. Hubungan dengan Bung Karno, oleh sebagian orang PNI dianggap sudah berkadar ‘perkoncoan’. Jadi tidak sekedar idiologis.
Namun ketika Bung Karno bicara di kongres PNI tahun 1963 di Purwokerto menegaskan bahwa Marhaenisme ialah Marxisme yang diterapkan dalam situasi dan sidang BPK PNI Bandung, April 1964 memutuskan “Marhaenisme ialah Marxisme yang diterapkan “ maka orang-orang PNI pun pecah berantakan. Sebagian besar orang PNI membentuk PNI tandingan sambil mendeskreditkan PNI lainnya sebagai ASU (ali Surachman) yang berbau Marxis. Tapi kedua pihak tetap mengatakan sebagai pengikut ajaran Bung Karno.
Marhenisme memang tidak disebutkan oleh Bung Karno di dalam Azimat . Akan tetapi jika uraian Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 tentang Marhaenisme, seperti
Dua dasar yang utama, kebangsaaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu’ itulah yang dahulu saya namakan sosio- nasionalisme. Dan Democrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politiek economische democratie, yaitu politieke democratie, dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dahulu saya namakan socio democratie.”
Uraian ini bila ditambah dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah sepenuhnya mempunyai makna yang sama dengan Pancasila. Jadi ucapan Bung Karno “ Ya Pancasila, ya Marhaenisme adalah kerbau-kerbau dari satu kandang “ adalah benar sepenuhnya.
Memang bisa menjadi pertanyaan, mengapa dalam Panca ajimat Bung Karno tidak memasukan Marhenisme. Saya menilai bahwa kebijaksanaan Bung Karno tidak menempatkan Marhaenisme di dalam panca azimat ialah karena Marhenisme itu sudah menjiwai keseluruhan panca azimat . bung Karno sangat arif untuk tidak menyebut marhaenisme sebagai sama dengan Panca Azimat , karena dua hal:
1. Jika Marhaenisme disebut sebagai sama dengan Panca Azimat, maka orang-orang PNI menjadi besar kepala, dan merasa sebagai TUAN pemilik Negara, padahal orang-orang PNI tidak menjalankan ajaran Bung Karno itu.
2. Jika MArhaenisme disebut sebagai ajaran dalam status Panca Azimat, hal itu akan menimbulkan keengganan dari rakyat Indonesia yang non PNI, menerima ajaran Bung Karno.
Soalnya, bangsa Indonesia memang masih lebih banyak mengambil kesimpulan, bukan secara rasional, melainkan secara emosional.
Rakyat yang setuju kepada Ajaran Bung Karno, akan tetapi jika hal itu mengharuskan mereka menjadi anggota PNI, akan banyak yang keberatan. Sementara tanpa menyebut Marhaenisme, namun secara hakiki paham itu sudah ada dalam panca Azimat.
Jika orang-orang PNI sadar bagaimana arifnya Bung Karno memberi nama pada ajarannya, demi semua rakyat Indonesia bersatu padu di dalamnya, mestinya orang-orang PNI sejak sekarang, tidak lagi ngotot menyebut Marhaenisme, pada saat penggemblengan massa.
akhir kebengisan sejarah
Selasa, 27 Desember 2011
Pidato Tertulis pada Konferensi Besar GMNI di Kaliurang Jogjakarta, 17 Februari 1959
Pidato Tertulis pada Konferensi Besar GMNI di Kaliurang Jogjakarta, 17 Februari 1959
Lenjapkan Sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa (17-02-1959)
terlebih dahulu saya mengucapkan selamat dengan Konferensi Besar GMNI ini. Dengan gembira saya membaca, bahwa asas tujuan GMNI adalah Marhaenisme.
Apa sebab saya gembira?
Tidak lain dan tidak bukan, karena lebih dari 30 tahun yang lalu saya juga pernah memimpin suatu gerakan rakyat—- suatu partai politik—- yang asasnya pun adalah Marhaenisme.
Bagi saya asas Marhaenisme adalah suatu asas yang paling cocok untuk gerakan rakyat di Indonesia.
Rumusannya adalah sebagai berikut:
Marhaenisme adalah asas, yang menghendaki susunan masyarakat dan Negara yang didalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen.
Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner sesuai dengan watak kaum Marhaen pada umumnya.
Marhaenisme adalah dus asas dan cara perjuangan “tegelijk”, menuju kepada hilangnya kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme.
Secara positif, maka Marhaenisme saya namakan juga sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi; karena nasionalismenya kaum Marhaen adalah nasionalisme yang sosial bewust dan karena demokrasinya kaum Marhaen adalah demokrasi yang social bewust pula.
Dan siapakah yang saya namakan kaum Marhaen itu?
Yang saya namakan Marhaen adalah setiap rakyat Indonesia yang melarat atau lebih tepat: yang telah dimelaratkan oleh setiap kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme.
Kaum Marhaen ini terdiri dari tiga unsur:
Pertama : Unsur kaum proletar Indonesia (buruh)
Kedua : Unsur kaum tani melarat Indonesia, dan
Ketiga : kaum melarat Indonesia yang lain-lain.
Dan siapakah yang saya maksud dengan kaum Marhaenis? Kaum Marhaenis adalah setiap pejuang dan setiap patriot Bangsa.
Yang mengorganisir berjuta-juta kaum Marhaen itu, dan
Yang bersama-sama dengan tenaga massa Marhaen itu hendak menumbangkan sistem kapitalisme, imprealisme, kolonialisme, dan
Yang bersama-sama dengan massa Marhaen itu membanting tulang untuk membangun Negara dan masyarakat, yang kuat, bahagia sentosa, adil dan makmur.
Pokoknya ialah, bahwa Marhaenis adalah setiap orang yang menjalankan Marhaenisme seperti yang saya jelaskan di atas tadi.Camkan benar-benar!: setiap kaum Marhaenis berjuang untuk kepentingan kaum Marhaen dan bersama-sama kaum Marhaen!
Apa sebab pengertian tentang Marhaenisme, Marhaen dan Marhaenis itu saya kemukakan kepada Konferensi Besar GMNI dewasa ini?
Karena saya tahu, bahwa dewasa ini ada banyak kesimpangsiuran tentang tafsir pengertian kata-kata Marhaenisme, Marhaen dan Marhaenis itu.
Saya harapkan mudah-mudahan kata sambutan saya ini saudara camkan dengan sungguh-sungguh, dan saudara praktikkan sebaik-baiknya, tidak hanya dalam lingkungan dunia kecil mahasiswa, tetapi juga di dunia besar daripada massa Marhaen.
Sebab tanpa massa Marhaen, maka gerakanmu akan menjadi steril!
Karena itu:
Lenyapkan sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa!
Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen!
Agar semangat Marhaenisme bernyala-nyala murni!
Dan agar yang tidak murni terbakar mati!
Sekian dulu, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Konferensi
Besar GMNI, dan mudah-mudahan berhasilLah Konferensi Besar ini.
Jakarta, 17 Februari 1959
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
SUKARNO
BAPAK MARHAENISME
Lenjapkan Sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa (17-02-1959)
terlebih dahulu saya mengucapkan selamat dengan Konferensi Besar GMNI ini. Dengan gembira saya membaca, bahwa asas tujuan GMNI adalah Marhaenisme.
Apa sebab saya gembira?
Tidak lain dan tidak bukan, karena lebih dari 30 tahun yang lalu saya juga pernah memimpin suatu gerakan rakyat—- suatu partai politik—- yang asasnya pun adalah Marhaenisme.
Bagi saya asas Marhaenisme adalah suatu asas yang paling cocok untuk gerakan rakyat di Indonesia.
Rumusannya adalah sebagai berikut:
Marhaenisme adalah asas, yang menghendaki susunan masyarakat dan Negara yang didalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen.
Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner sesuai dengan watak kaum Marhaen pada umumnya.
Marhaenisme adalah dus asas dan cara perjuangan “tegelijk”, menuju kepada hilangnya kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme.
Secara positif, maka Marhaenisme saya namakan juga sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi; karena nasionalismenya kaum Marhaen adalah nasionalisme yang sosial bewust dan karena demokrasinya kaum Marhaen adalah demokrasi yang social bewust pula.
Dan siapakah yang saya namakan kaum Marhaen itu?
Yang saya namakan Marhaen adalah setiap rakyat Indonesia yang melarat atau lebih tepat: yang telah dimelaratkan oleh setiap kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme.
Kaum Marhaen ini terdiri dari tiga unsur:
Pertama : Unsur kaum proletar Indonesia (buruh)
Kedua : Unsur kaum tani melarat Indonesia, dan
Ketiga : kaum melarat Indonesia yang lain-lain.
Dan siapakah yang saya maksud dengan kaum Marhaenis? Kaum Marhaenis adalah setiap pejuang dan setiap patriot Bangsa.
Yang mengorganisir berjuta-juta kaum Marhaen itu, dan
Yang bersama-sama dengan tenaga massa Marhaen itu hendak menumbangkan sistem kapitalisme, imprealisme, kolonialisme, dan
Yang bersama-sama dengan massa Marhaen itu membanting tulang untuk membangun Negara dan masyarakat, yang kuat, bahagia sentosa, adil dan makmur.
Pokoknya ialah, bahwa Marhaenis adalah setiap orang yang menjalankan Marhaenisme seperti yang saya jelaskan di atas tadi.Camkan benar-benar!: setiap kaum Marhaenis berjuang untuk kepentingan kaum Marhaen dan bersama-sama kaum Marhaen!
Apa sebab pengertian tentang Marhaenisme, Marhaen dan Marhaenis itu saya kemukakan kepada Konferensi Besar GMNI dewasa ini?
Karena saya tahu, bahwa dewasa ini ada banyak kesimpangsiuran tentang tafsir pengertian kata-kata Marhaenisme, Marhaen dan Marhaenis itu.
Saya harapkan mudah-mudahan kata sambutan saya ini saudara camkan dengan sungguh-sungguh, dan saudara praktikkan sebaik-baiknya, tidak hanya dalam lingkungan dunia kecil mahasiswa, tetapi juga di dunia besar daripada massa Marhaen.
Sebab tanpa massa Marhaen, maka gerakanmu akan menjadi steril!
Karena itu:
Lenyapkan sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa!
Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen!
Agar semangat Marhaenisme bernyala-nyala murni!
Dan agar yang tidak murni terbakar mati!
Sekian dulu, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Konferensi
Besar GMNI, dan mudah-mudahan berhasilLah Konferensi Besar ini.
Jakarta, 17 Februari 1959
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
SUKARNO
BAPAK MARHAENISME
Nationalisme,islam and marxis (soekarno )
arsip sejarah, tulisan asli Bung Karno asli pada 1926 di Soeloeh Indonesia Muda : Nationalism, Islam dan Marxism setelah ditranslasikan Ruth McVey.
NATIONALISM, ISLAM AND MARXISM
SOEKARNO
Like the son of Bima,1 who was born in an age of struggle, Young Indonesia2 now sees the light of day, at a time when the peoples of Asia are deeply dissatisfied with their lot—dissatisfied with their economic lot, dissatisfied with their political lot and dissatisfied with their lot in every other respect!
The age of being satisfied with conditions as they are has passed. A new age, a youthful age has arrived, like the dawn of a dear morning. The conservative theory that “the little man must be satisfied with his lot, content to sit in the background of historical events and offer himself and his possessions in the service of those who stand out in front,” is no longer accepted by the people of Asia. Their faith that the men who rule them today are true “guardians” who will one day relinquish their” guardianship” is also wearing thin. Less and less do they believe that those who rule them today are really “elder brothers” who will voluntarily let them go free when they are “mature” and have “come of age.”
This disbelief is based on the knowledge, is based on the conviction that the primary cause of colonization is not the desire for fame nor the wish to see the world; nor is it the longing for freedom, nor population pressures faced by the colonizers in their own countries, as Gustav Klenun would have it3 The prime cause of colonization is the search for gain.
“Colonization is primarily the result of shortages of goods in the home country,” according to Dietrich Schafer.4 It was these shortages which caused the Europeans to seek their fortunes abroad, and explains why they colonized those countries which would yield them a profitable livelihood. And this is the reason, of course, why it is very difficult to believe in the emancipation of these colonies by their colonizers. A man does not readily give up his source of livelihood, since in doing so he signs his own death warrant.
So it is that year after year, decade after decade, the peoples of Europe have held dominion over the countries of Asia. For decades, profits from Asia have found their way back to Europe, especially to Western Europe, which has thereby amassed untold wealth. ‘The popular hero of the wayang shadow-play, Raden Gatutkatja. 2 The magazine in which this article originally appeared was called Suluh Indonesia Muda (The Torch of Young Indonesia).
_____
Gustav Klemm (1802-1867) was a German historian whose ten-volume Culturgescflichte der Menschheit (Cultural history of mankind) had a considerable reputation in its time. Dietrich Schafer (1845-1929) was a German historian noted for his Weltgeschichte der Neuzeit (Modem world history).
=====================================
p. 24
Such is the tragic history of the colonies! It is the realization of this tragedy which has awakened the colonized peoples. For, even though outwardly defeated and submissive, the Spirit of Asia is eternal. The Spirit of Asia is still alive, like an inextinguishable flame. It is the realization of this tragedy that has now become the inner spirit of the people’s movement in Indonesia, a movement with a single common goal, yet with three aspects—Nationalist, Islamic and Marxist-
It is the responsibility of each and every one of us to study these three aspects, to determine the relationship between them, to prove that in a colonial situation hostility between them is pointless, and to show that these three “waves” can work together to form a single, gigantic and irresistible tidal wave. Whether or not we will succeed in carrying out this heavy and glorious responsibility is not for us to determine. Nevertheless, we must never abandon our efforts, we must never stop trying to fulfill our obligation to help unite these forces into a single movement. I am convinced that it is only this unity which will bring us to the realization of our dreams: a Free Indonesia.
I do not know how this unity will be achieved or what form it will take- But of one thing I am certain: the ship that will take us to a Free Indonesia is the Ship of Unity! Perhaps we have as yet no Mahatma, a helmsman who can build and steer this Ship of Unity.5 Yet I am convinced that eventually the day will come when a Mahatma will appear in our midst. That is why I am proud to do my part in coaching for and smoothing the way toward this unity. That indeed is the purpose of this short article.
NATIONALISM, ISLAM AND MARXISM
These are the principles embraced by the peoples’ movements all over Asia. These are the concepts which have become the spirit of the movements in Asia as well as of the movements here in Indonesia.
The Budi Utomo, the “late” Nationaal Indische Partij—which is still “alive”—the Partai Sarekat Islam, the Perserikatan Minahasa, the Partai Komunis Indonesia, and many other parties each have their own spirit of Nationalism, Islam, or Marxism.6 Can these spirits work together in a colonial system to form one Great Spirit, the Spirit of Unity? A Spirit of Unity that will lead us to the arena of Greatness? In colonial territories can the Nationalist movement be joined with the Islamic movement, which essentially denies the nation? Can it be allied with Marxism, which proclaims an international struggle?
________
Sukarno is clearly alluding to Mohandas Karamchand Candhi (1869-1948), and the central role that he played in the Indian nationalist movement of the time. The honorific title of Mahatma (Great Soul) was
given to Gandhi by his fellow nationalists because of his extraordinary personal qualities and his unifying leadership.
6 Budi Utomo, founded on May 20, 1906, is usually regarded as the first modem nationalist organization in Indonesian history. Javanese in orientation, it was cautious and cooperative in its attitude towards the colonial authorities. The national lndische Partij (National Indies Party) was the new name given in July 1919 to the older Indische Partij. The objective of the party was the independence of the Netherlands Indies, on the basis of cooperation between all raciaL groups residing there. It drew its main strength from the Eurasian community. Sukarno here alludes to the fact that most of its top leaders were exiled or imprisoned by the Dutch colonial government. The Partai Sarekat Islam (Islamic Association Party) was established in February 1923 by anti-Communist leaders of the Sarekat Islam, which was in the process of disintegrating due to the conflict between its Marxist and Islamic wings. The Perserikatan Minahasa (Minahassan Association) was founded on Java in August 1912, to represent the interests of migrant Menadonese from North Sulawesi. The Partai Kornunis Indonesia (Indonesian Communist Party) was formed on May 23, 1920.
============================================================
p. 25
Under colonial systems can Islam, as a religion, cooperate with Nationalism, which stresses the nation, and with Marxism, which teaches materialism? Will we be successful in our efforts to bring together the Budi Utomo, which is so patient, gentle and moderate, with the PKI whose thrust is so forceful and whose struggle is so militant and radical? The Budi Utomo, which is so evolutionary by nature, and the PM, which, though very small, has been hounded and repressed by its enemies, who have apparently taken to heart Al. Carthill’s warning that “rebellions are usually the work of minorities, indeed of tiny minorities.”7
NATIONALISM, ISLAM AND MARXISM
SOEKARNO
Like the son of Bima,1 who was born in an age of struggle, Young Indonesia2 now sees the light of day, at a time when the peoples of Asia are deeply dissatisfied with their lot—dissatisfied with their economic lot, dissatisfied with their political lot and dissatisfied with their lot in every other respect!
The age of being satisfied with conditions as they are has passed. A new age, a youthful age has arrived, like the dawn of a dear morning. The conservative theory that “the little man must be satisfied with his lot, content to sit in the background of historical events and offer himself and his possessions in the service of those who stand out in front,” is no longer accepted by the people of Asia. Their faith that the men who rule them today are true “guardians” who will one day relinquish their” guardianship” is also wearing thin. Less and less do they believe that those who rule them today are really “elder brothers” who will voluntarily let them go free when they are “mature” and have “come of age.”
This disbelief is based on the knowledge, is based on the conviction that the primary cause of colonization is not the desire for fame nor the wish to see the world; nor is it the longing for freedom, nor population pressures faced by the colonizers in their own countries, as Gustav Klenun would have it3 The prime cause of colonization is the search for gain.
“Colonization is primarily the result of shortages of goods in the home country,” according to Dietrich Schafer.4 It was these shortages which caused the Europeans to seek their fortunes abroad, and explains why they colonized those countries which would yield them a profitable livelihood. And this is the reason, of course, why it is very difficult to believe in the emancipation of these colonies by their colonizers. A man does not readily give up his source of livelihood, since in doing so he signs his own death warrant.
So it is that year after year, decade after decade, the peoples of Europe have held dominion over the countries of Asia. For decades, profits from Asia have found their way back to Europe, especially to Western Europe, which has thereby amassed untold wealth. ‘The popular hero of the wayang shadow-play, Raden Gatutkatja. 2 The magazine in which this article originally appeared was called Suluh Indonesia Muda (The Torch of Young Indonesia).
_____
Gustav Klemm (1802-1867) was a German historian whose ten-volume Culturgescflichte der Menschheit (Cultural history of mankind) had a considerable reputation in its time. Dietrich Schafer (1845-1929) was a German historian noted for his Weltgeschichte der Neuzeit (Modem world history).
=====================================
p. 24
Such is the tragic history of the colonies! It is the realization of this tragedy which has awakened the colonized peoples. For, even though outwardly defeated and submissive, the Spirit of Asia is eternal. The Spirit of Asia is still alive, like an inextinguishable flame. It is the realization of this tragedy that has now become the inner spirit of the people’s movement in Indonesia, a movement with a single common goal, yet with three aspects—Nationalist, Islamic and Marxist-
It is the responsibility of each and every one of us to study these three aspects, to determine the relationship between them, to prove that in a colonial situation hostility between them is pointless, and to show that these three “waves” can work together to form a single, gigantic and irresistible tidal wave. Whether or not we will succeed in carrying out this heavy and glorious responsibility is not for us to determine. Nevertheless, we must never abandon our efforts, we must never stop trying to fulfill our obligation to help unite these forces into a single movement. I am convinced that it is only this unity which will bring us to the realization of our dreams: a Free Indonesia.
I do not know how this unity will be achieved or what form it will take- But of one thing I am certain: the ship that will take us to a Free Indonesia is the Ship of Unity! Perhaps we have as yet no Mahatma, a helmsman who can build and steer this Ship of Unity.5 Yet I am convinced that eventually the day will come when a Mahatma will appear in our midst. That is why I am proud to do my part in coaching for and smoothing the way toward this unity. That indeed is the purpose of this short article.
NATIONALISM, ISLAM AND MARXISM
These are the principles embraced by the peoples’ movements all over Asia. These are the concepts which have become the spirit of the movements in Asia as well as of the movements here in Indonesia.
The Budi Utomo, the “late” Nationaal Indische Partij—which is still “alive”—the Partai Sarekat Islam, the Perserikatan Minahasa, the Partai Komunis Indonesia, and many other parties each have their own spirit of Nationalism, Islam, or Marxism.6 Can these spirits work together in a colonial system to form one Great Spirit, the Spirit of Unity? A Spirit of Unity that will lead us to the arena of Greatness? In colonial territories can the Nationalist movement be joined with the Islamic movement, which essentially denies the nation? Can it be allied with Marxism, which proclaims an international struggle?
________
Sukarno is clearly alluding to Mohandas Karamchand Candhi (1869-1948), and the central role that he played in the Indian nationalist movement of the time. The honorific title of Mahatma (Great Soul) was
given to Gandhi by his fellow nationalists because of his extraordinary personal qualities and his unifying leadership.
6 Budi Utomo, founded on May 20, 1906, is usually regarded as the first modem nationalist organization in Indonesian history. Javanese in orientation, it was cautious and cooperative in its attitude towards the colonial authorities. The national lndische Partij (National Indies Party) was the new name given in July 1919 to the older Indische Partij. The objective of the party was the independence of the Netherlands Indies, on the basis of cooperation between all raciaL groups residing there. It drew its main strength from the Eurasian community. Sukarno here alludes to the fact that most of its top leaders were exiled or imprisoned by the Dutch colonial government. The Partai Sarekat Islam (Islamic Association Party) was established in February 1923 by anti-Communist leaders of the Sarekat Islam, which was in the process of disintegrating due to the conflict between its Marxist and Islamic wings. The Perserikatan Minahasa (Minahassan Association) was founded on Java in August 1912, to represent the interests of migrant Menadonese from North Sulawesi. The Partai Kornunis Indonesia (Indonesian Communist Party) was formed on May 23, 1920.
============================================================
p. 25
Under colonial systems can Islam, as a religion, cooperate with Nationalism, which stresses the nation, and with Marxism, which teaches materialism? Will we be successful in our efforts to bring together the Budi Utomo, which is so patient, gentle and moderate, with the PKI whose thrust is so forceful and whose struggle is so militant and radical? The Budi Utomo, which is so evolutionary by nature, and the PM, which, though very small, has been hounded and repressed by its enemies, who have apparently taken to heart Al. Carthill’s warning that “rebellions are usually the work of minorities, indeed of tiny minorities.”7
Senin, 26 Desember 2011
Semaoen :keberhasilan indonesia (1925)
Kehasilan Indonesia yang Diangkat ke Tanah Belanda Tiap-Tiap Tahun Yaitu 500.000.000,-
Semaoen (1925)
Disalin dan ejaan dibenarkan oleh Arif Burhan. Diedit dan dimuat ke HTML oleh Ted Sprague (2 Oktober 2011).
Eropa, Januari 1925
Tuan-tuan!
Rasa kebangsaan yang ada dalam dadanya kaum buruh dan tani memaksa pada kami menulis surat ini pada tuan-tuan.
Dalam negeri lain bangsa, maka kami tertarik dalam pikiran susah dalam masa yang akhir-akhir ini, pertama oleh kabar-kabar tentang negeri, rakyat dan bangsa kita, kedua oleh sikapnya negeri Belanda terhadap pada kita orang Indonesia.
Lima puluh juta jiwa Indonesia bertempat dalam kepulauan yang lebarnya 53 kali begitu besar dari negeri Belanda, ada di bawah sepatunya satu kaum dari satu bangsa yang hanya memikirkan keuntungan negerinya sendiri saja, dengan tidak memperdulikan nasibnya kita bangsa Indonesia. Apa sebab bangsa kecil dari barat ini bisa membikin koset-kaki pada kita? Sebab kaum priyayi, yang dalam urusan pemerintahan negeri kita memegang pangkat-pangkat negeri 95% dari jumlahnya pangkat-pangkat yang ada (satu resident dan beberapa biji orang Belanda seperti Asistent Resident, controleurs, officiers, commissarissce politie, dsb., dibantu oleh beratus-ratus lurah, carik, serdadu, politie agenten, menteri, asisten-wedana, wedana, patih, kenjeng jaksa dan sebagainya) sama menurut saja.
Beratus-ratus bangsa kita sendiri, kaum priyayi, sudah menaruh kepalanya di bawah sepatunya sedikit orang pegawai Belanda.
Beratus-ratus bangsa kita, yang katanya punya darah-adhi, yang katanya sastrawan, yang mestinya, bunganya kebangsaan Indonesia. Sekarang sama menurut saja pada sedikit orang-orang Belanda itu, menurut saja meskipun hanya dijadikan anjing penjagaan buat keperluannya negeri Barat ini saja. Ya, tuan-tuan, meskipun tuan-tuan pegang pangkat Bupati, atau lurah desa, apakah kekuasaan tuan-tuan? Tidak berhak mengatur negeri, tetapi mesti menjalankan saja peraturan-peraturan negeri yang dibikin oleh orang-orang “witten” sebagai Gouverneur-general dan konco-konconya Si Putih itu saja!
Jadi tuan-tuan hanya dipakai sebagai perkakas untuk menjalankan kemauannya bangsa lain itu, kemauan putih yang sejatinya melawan pada keperluan bangsa kita Indonesia.
Tuan-tuan dibayar buat menjadi anjing-anjing itu? Oh, mukoklah dan heranlah kami kalau ingat bahwa bangsa kami yang disebut “priyayi” suka menjadi anjing-Belanda karena “dibayar” dengan uang dan pangkat. Dimanakah darah priyayi itu kalau suka menjadi anjing karena uang dan pangkat saja? Sedang uangnya untuk bayar itu …. hanya di dapat dari keringatnya Rakyat sebangsa tuan-tuan sendiri, dari pajak-pajak dan pekerjaannya kaum buruh dan tani di negeri kita …..!
Itulah sebabnya, tuan-tuan, bangsa-bangsa lain melihat pada kita orang sebagai”budak belian” yang tidak berpangkat manusia.
O, menangislah kami dalam hati, mengetahui hal ini. Tetapi kami tidak akan menangis dalam hati saja. Karena itu kami berikhtiar merubah keadaan kita dengan bicara terus terang adanya perkara pada tuan-tuan.
Lihatlah:
Di Indonesia ada bekerja bank-bank, pabrik-pabrik, onderneming-onderneming dan sebagainya kira-kira f 3.000.000.000 yang menarik keuntungan tiap-tiap tahun rata-rata 10% atau f 300.000.000,-
Buat bayar pensiun orang-orang Belanda tiap-tiap tahun ditarik f 10.000.000.000. – perdagangan cita, lawon dan sebagainya memberi keuntungan pada negeri Belanda tiap-tiap tahun tidak kurang dari pada f 40.000.000,-.
Buat bayar orang-orang Belanda (goepernoer jendral, ingenieur, inspecteurs dan sebagainya) tiap-tiap tahun rata-rata f 50.000.000,-.
Buat kasih keuntungan pada modal Belanda lain-lain, seperti kasih renten pinjaman luar negeri, ongkos Belanda pergi verlof dan sebagainya, saban tahun rata-rata f 40.000.000,-.
Total kurang lebih f 450.000.000,- atau f 500.000.000,- saban tahun diangkat dari negeri kita buat keperluannya negeri Belanda sini. Rata-rata saban tahun 1 jiwa, tua-muda, bayi, dan nenek-nenek, laki-perempuan Indonesia, mesti kasih f 10,- buat negeri Belanda, ialah kaum modalnya!
Ini Belanda sudah isap kita, dan juga ambil semua cahaya Indonesia, sebab dia orang dapat pangkat “bangsa-besar” di dunia, tetapi buat kita hanya ketinggalan dapat titel bangsa taklukan atau budak.
Apakah jadinya karena hal-hal di atas itu? Di negeri Belanda sini, tuan-tuan, hampir semua orang hidup di gedong-gedong, mempunyai kursi-kursi yang memakai kasur, mempunyai pakaian yang baik-baik, makan cukup, tidak banyak penyakit, bisa membikin sekolahan tinggi buat anak-anaknya, dimana-mana kelihatan kaya, sehingga dia orang tidak mau merubahnya atau merubah negerinya menjadi negeri kaum buruh. Inilah yang kami lihat sendiri di negeri Belanda selama dua tahun, tuan-tuan. Dan di negeri kita:
Rakyat kita rumahnya bobrok, satu hari makan, lain hari tidak bisa membeli ikan, bale-bale saja perhiasan rumah kita, sekolahan tiada cukup adanya, penyakit terlalu banyak, anak priyayi tidak bisa ditanggung bisa jadi kanjeng semua, familinya serdadu, politie-agent, veld politie-agent, marichausee, ada yang sudah satu tahun tidak bisa dapat pekerjaan sehingga menjadi pencuri, anak perempuan familinya tuan-tuan ada yang terpaksa menyundel, sanak famili tuan-tuan ada yang mengeluh susah kekurangan ini dan itu dan begitulah seterusnya.
Sebab orang rezeki usaha Rakyat Indonesia diangkat alus-alusan ke negeri Belanda sehingga penuh disini, kosong di negeri kita. Semakin tahun ditambah disini, tetapi semakin tahun dikeruk gemuknya negeri, rakyat dan bangsa kita.
Tuan-tuan!
Ini “rampasan” buat negeri Belanda terlalu amat enak. Dari enaknya mereka akan terus berikhtiar berbuat itu dan tidak sama sekali akan suka memperhatikan dan memerdekakan rakyat serta bangsa di negeri kita dari isapan itu; karena itu omong kosonglah orang-orang yang mengira Gouvernment Belanda bisa baik hati pada kita.
Dan buat permainan “ambil dengan alus-alusan” inilah, tuan-tuan Gouvernment Belanda beli tuan-tuan punya jiwa dengan…. Uangnya, pajaknya Rakyat kita sendiri, serta dengan kata manis-manis dan membagi-bagi …. Bintang dan pita oranye! Supaya priyayi seperti anak-anak kecil bungah dan besar hati dan setia pada “papa” kanjeng Gouvernment itu, meskipun “papa” tadi bisanya Cuma membrandal kekayaan negeri kita saja.
O, tuan-tuan! Apakah perlunya tuan-tuan suka jadi perkakas anjing-anjingnya Belanda itu? Sungguhlah, rasa kesetiaan tuan harus memberontakkan pada tuan-tuan punya hati. Tuan-tuan punya dada harus terbuka dan kemasukan jiwa prajurit dan pahlawan Indonesia melawan itu.
Hanyalah Partai Kommunist Indonesia, Sarekat Rakyat, dan kumpulan-kumpulan kaum buruh seperti V.S.T.P, dan sebagainya itulah yang tahu terang kejahatannya kaum modal Belanda itu dan mengajak melawan itu. Karena itu ada beberapa guru-guru, guru bantu dan juga ada priyayi-priyayi sama membantu kumpulan-kumpulan merah tadi. Tetapi apa kata? Gouvernment melarang satria-satria tadi untuk turut-turut berikhtiar memerdekakan Rakyat. Saudara-saudara kita malah dilarang membaca organ-organ kita seperti:
Api, Soeara-Rakyat, keluar di Semarang.
Pandoe Merah, keluar di Amsterdam dan sebagainya, dan lain-lain lagi. Baru baca tulisan-tulisan untuk keperluannya Rakyat saja sudah dilarang! Janganpun menjadi lid partai-partai kita buat turut berikhtiar memperbaiki nasib rakyat dan negeri kita!!!
Tuan-tuan!
Ingatlah ini! Ketahuilah kejahatan-kejahatan yang timbul dari si kaum modal Belanda ini. Ingatlah hati-hati itu kalau tuan disuruh:
1. Membubarkan vergadering-vergadering rakyat.
2. Menggoda vergadering-vergadering itu dengan membikin rewel fatsal bewijs van lidmaatschap, ladenlijst, bicara keras sampai kedengaran di luar lalu lantas disuruh mengatakan “openlucht” disuruh bikin conferentie dessa buat menghalang-halangi orang-orang Rakyat datang di vergaderingnya partai kita, atau melarang anak-anak muda kurang dari 18 tahun ada datang di vergadering-vergadering tersebut, atau menyetop saudara-saudara kita yang berbicara terus terang sebetul-betulnya di muka rakyat, atau disuruh bikin “delik” “spreekdelicten” atau mem-“spreekdelicten” dan lain-lain akal untuk menghalang-halangi vergadering-veragdering kita, ingatlah pada dosanya Gouvernment pada tuan-tuan punya bangsa, negeri dan Rakyat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mau menurut saja pada akal membungkam jalan ikhtiar Rakyat untuk mencari kemerdekaannya itu, maka haraplah ingat pada dosanya Gouvernment dan lalu jagalah keperluannya Rakyat yang dipermainkan itu yaitu oleh Gouvernment tersebut.
3. Kalau tuan-tuan ada sangkalan ada kumpulan atau vergadering rahasia, apa itu Gouverneur-generaal dan konco-konconya bisa tahu kalau tuan-tuan bangsa kita sendiri tidak “repot” dan “menangkap”? Tentu tidak! Na, disinilah tuan-tuan bisa turut-turut berikhtiar untuk keperluannya tuan-tuan punya bangsa, Rakyat dan negeri sendiri, sebab orang-orang Belanda tidak mengerti betul bahasa kita dan tidak bisa tahu apa-apa tentang hal-hal yang kejadian di desa-desa dan di kampung-kampung serta lain-lain tempat. Tuan-tuan bangsa kita yang menjadi priyayi, serdadu, velppolitie dan mata-mata, ketahuilah kewajiban tuan-tuan terhadap pada Rakyat dan ikhtiar mereka yang mencari kemerdekaannya Indonesia.
4. Ingatlah, tuan-tuan! Kita Rakyat kekurangan sekolahan; sekolahan-sekolahan rakyat didirikan oleh kaum Kommunist, tetapi apa lacur sekolahan-sekolahan kita lalu disuruh menghalang-halangi dan ada yang sampai tertutup! Siapa yang kasih repot pasal “bahayanya” sekolahan-sekolahan kita? (semua keperluan Rakyat kita dan berbahaya buat kaum modal Belanda). Belanda tidak bisa tahu hal itu kalau tidak ada bangsa kita yang “repot-repotan”. Ingatlah, tuan-tuan yang mau bikin repot, ingatlah pada dosanya Gouvernment Belanda terhadap kita.
5. Belanja kaum buruh terus turun, juga penghasilannya agent-agent polisi dan serdadu terus kurang, sedang sanak familinya banyak yang kesusahan, akan tetapi…. Mogok untuk berikhtiar sungguh-sungguh menaikkan belanja umum disuruh tindas oleh Gouvernment! Tuan-tuan, berontaklah perasaan tuan-tuan kalau disuruh menindas begitu.
6. Pajak Rakyat terus naik, Rakyat gemi tidak beli “korek-api”, sebab ada “korek-nekel-batoe-api”, tetapi Gouvernment memajaki berat pada “api model baru”, itu dan Rakyat mesti beli itu perkakas gemi semahal-mahalnya Tuan-tuan, ingatlah pada dosanya Gouvernment.
Kewajiban tuan-tuan ialah turut berikhtiar kasih pengajaran pada buaya-buaya modal Belanda itu, yaitu dengan protes keras tidak mau menuruti pada pemerintah Gouvernment untuk menindas gerakan kita Rakyat dengan jalan terang atau dengan jalan gelap, yaitu “nabok keperluan modal Belanda dengan pinjam tangan”. Ingatlah kalau mau membikin repottan, tuan-tuan. Kalau gerakan kita kekurangan modal gerak, bantulah juga dengan kasih uang pakai jalan rahasia. Dan juga bantulah dengan tutup mata, pura-pura tidak tahu apa-apa dan sebagainya supaya Rakyat bisa atur gerakannya “siem-siem”, ya tuan-tuan?
Pasal saudara-saudara kita serdadu, opas-opas, agen polisi di kota-kota, veldpolitie, marechaussee dan sebagainya, ingatlah saudara-saudara pada saudara-saudara, punya famili orang-orang tani dan buruh; ingatlah pada masuknya famili saudara-saudara itu,, yaitu kita punya musuh si brandal-brandal kaum modal Belanda. Sampai sekarang Goepernement-nya lain bangsa ini bisa mengadu dengan jalan kasar dan alus perasaan kita dari Ambon terhadap pada saudara-saudara kita dari Menado, perasaan Menado supaya benci pada Jawa dan sebaliknya perasaan Jawa diadu dengan perasaan Madura disuruh benci pada Sunda dan begitu seterusnya sebab dengan adu-mengadu itu pun Gouvernement Belanda lalu bisa kuat buat menindas kita orang bersama-sama. Ketahuilah akal buaya modal Belanda ini dan bersatulah kita orang Rakyat-rakyat dari seantero Indonesia di golongan militer, veld politie, politie dan lain-lain bersama-sama dengan Rakyat buruh dan tani moelai New-Guinea sampai Aceh, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Timoer sampai Borneo, padang sampai Makasar dan Pontianak, pendek bersama-sama Rakyat antar Indonesia, yang bersama diadu lalu dihina bersama, diperas dan ditindas bersama oleh satu musuh bersama yaitu kaum modal Belanda dan ia punya Goepernement. Ingatlah pada pemerasan dan penindasan serta isapan di mana-mana di Indonesia sekarang ini. O, saudara-saudara kaum militer dan saudara-saudara agenten politie segala golongan dan sesudahnya ingat, sediakanlah saudara-saudara punya senjata buat bersatu gerak dengan semua rakyat-rakyat Indonesia supaya kita bersama dalam saatnya yang baik bisa mengusir bersama pemeras dan penindas putih itu.
Dengan bantuan tuan-tuan dan saudara-saudara pakai jalan terang dan alus serta lain-lain akal ikhtiar lagi maka tuan-tuan dan saudara-saudara akan dapat hadiah Rakyat yang kemudian merdekakan diri dari tindasan dan pemerasannya kaum modal si brandal-brandal itu, begitulah saudara-saudara dan tuan-tuan akan punya arti satria dalam hikayatnya negeri kita dan hikayat dunia.
Berdirilah tegak dalam barisan terang dan gelap melawan musuh-musuh kita, tuan-tuan dan saudara-saudara. Lemparkanlah ke bawah itu buaya-buaya putih yang menaruh sepatunya di atas tuan-tuan dan saudara-saudara punya kepala.
Berontaklah tuan-tuan dan saudaara-saudara punya hati untuk membela keperluan negeri, bangsa dan Rakyat Indonesia, dan lawanlah kaum brandal putih yang memeras, menghisap kekayaan Indonesia, menindas gerakan Rakyat yang berikhtiar memerdekakan diri itu. Jangan lupa, tuan-tuan dan saudara-saudara.
Dari kami tiga orang anak Indonesia yang mempelajari politik macam-macam negeri di antero dunia: Abdoellah, Wen Tu dan Noto.
N. B. Tuan-tuan dan saudara-saudara, kalau sebenarnya tuan-tuan dan saudara-saudara orang yang satria, maka kalau habis dibaca janganlah dibuang, tetapi sebarlah di mana-mana antara kaum priyayi, serdadu dan polisi-polisi segala golongan dan bangsa kita di Indonesia. Caranya menyebarkan: masukkan dalam amplop, alamatkan pada salah satu yang tuan-tuan atau saudara-saudara tuju, tutuplah amplopnya dan taruh postzegelnya. Lalu masukkan di bus postkantoor biar dikirim terus. Sebagai afzender taruh saja nama bikin-bikinan seperti: Soeto, kampung Jagalan, Bandoong atau lain-lain sebagainya lagi. Biar tidak bisa diketahui siapa yang menyebarkan ini surat kepentingan Indonesia. Ini waktu sudah banyak dari surat ini masuk dimana-mana keprajian, lurah-lurah desa tangsi-tangsi dan sebagainya, tetapi meskipun begitu sebarkanlah ini terus menerus sampai semua bangsa kita tahu maksudnya mencari kemerdekaan Rakyat kita ini. Dan lagi: Kalau menulis alamat putarlah tangan tulisan, biar musuh kita tidak bisa urus siapa yang mengirim.
Semaoen (1925)
Disalin dan ejaan dibenarkan oleh Arif Burhan. Diedit dan dimuat ke HTML oleh Ted Sprague (2 Oktober 2011).
Eropa, Januari 1925
Tuan-tuan!
Rasa kebangsaan yang ada dalam dadanya kaum buruh dan tani memaksa pada kami menulis surat ini pada tuan-tuan.
Dalam negeri lain bangsa, maka kami tertarik dalam pikiran susah dalam masa yang akhir-akhir ini, pertama oleh kabar-kabar tentang negeri, rakyat dan bangsa kita, kedua oleh sikapnya negeri Belanda terhadap pada kita orang Indonesia.
Lima puluh juta jiwa Indonesia bertempat dalam kepulauan yang lebarnya 53 kali begitu besar dari negeri Belanda, ada di bawah sepatunya satu kaum dari satu bangsa yang hanya memikirkan keuntungan negerinya sendiri saja, dengan tidak memperdulikan nasibnya kita bangsa Indonesia. Apa sebab bangsa kecil dari barat ini bisa membikin koset-kaki pada kita? Sebab kaum priyayi, yang dalam urusan pemerintahan negeri kita memegang pangkat-pangkat negeri 95% dari jumlahnya pangkat-pangkat yang ada (satu resident dan beberapa biji orang Belanda seperti Asistent Resident, controleurs, officiers, commissarissce politie, dsb., dibantu oleh beratus-ratus lurah, carik, serdadu, politie agenten, menteri, asisten-wedana, wedana, patih, kenjeng jaksa dan sebagainya) sama menurut saja.
Beratus-ratus bangsa kita sendiri, kaum priyayi, sudah menaruh kepalanya di bawah sepatunya sedikit orang pegawai Belanda.
Beratus-ratus bangsa kita, yang katanya punya darah-adhi, yang katanya sastrawan, yang mestinya, bunganya kebangsaan Indonesia. Sekarang sama menurut saja pada sedikit orang-orang Belanda itu, menurut saja meskipun hanya dijadikan anjing penjagaan buat keperluannya negeri Barat ini saja. Ya, tuan-tuan, meskipun tuan-tuan pegang pangkat Bupati, atau lurah desa, apakah kekuasaan tuan-tuan? Tidak berhak mengatur negeri, tetapi mesti menjalankan saja peraturan-peraturan negeri yang dibikin oleh orang-orang “witten” sebagai Gouverneur-general dan konco-konconya Si Putih itu saja!
Jadi tuan-tuan hanya dipakai sebagai perkakas untuk menjalankan kemauannya bangsa lain itu, kemauan putih yang sejatinya melawan pada keperluan bangsa kita Indonesia.
Tuan-tuan dibayar buat menjadi anjing-anjing itu? Oh, mukoklah dan heranlah kami kalau ingat bahwa bangsa kami yang disebut “priyayi” suka menjadi anjing-Belanda karena “dibayar” dengan uang dan pangkat. Dimanakah darah priyayi itu kalau suka menjadi anjing karena uang dan pangkat saja? Sedang uangnya untuk bayar itu …. hanya di dapat dari keringatnya Rakyat sebangsa tuan-tuan sendiri, dari pajak-pajak dan pekerjaannya kaum buruh dan tani di negeri kita …..!
Itulah sebabnya, tuan-tuan, bangsa-bangsa lain melihat pada kita orang sebagai”budak belian” yang tidak berpangkat manusia.
O, menangislah kami dalam hati, mengetahui hal ini. Tetapi kami tidak akan menangis dalam hati saja. Karena itu kami berikhtiar merubah keadaan kita dengan bicara terus terang adanya perkara pada tuan-tuan.
Lihatlah:
Di Indonesia ada bekerja bank-bank, pabrik-pabrik, onderneming-onderneming dan sebagainya kira-kira f 3.000.000.000 yang menarik keuntungan tiap-tiap tahun rata-rata 10% atau f 300.000.000,-
Buat bayar pensiun orang-orang Belanda tiap-tiap tahun ditarik f 10.000.000.000. – perdagangan cita, lawon dan sebagainya memberi keuntungan pada negeri Belanda tiap-tiap tahun tidak kurang dari pada f 40.000.000,-.
Buat bayar orang-orang Belanda (goepernoer jendral, ingenieur, inspecteurs dan sebagainya) tiap-tiap tahun rata-rata f 50.000.000,-.
Buat kasih keuntungan pada modal Belanda lain-lain, seperti kasih renten pinjaman luar negeri, ongkos Belanda pergi verlof dan sebagainya, saban tahun rata-rata f 40.000.000,-.
Total kurang lebih f 450.000.000,- atau f 500.000.000,- saban tahun diangkat dari negeri kita buat keperluannya negeri Belanda sini. Rata-rata saban tahun 1 jiwa, tua-muda, bayi, dan nenek-nenek, laki-perempuan Indonesia, mesti kasih f 10,- buat negeri Belanda, ialah kaum modalnya!
Ini Belanda sudah isap kita, dan juga ambil semua cahaya Indonesia, sebab dia orang dapat pangkat “bangsa-besar” di dunia, tetapi buat kita hanya ketinggalan dapat titel bangsa taklukan atau budak.
Apakah jadinya karena hal-hal di atas itu? Di negeri Belanda sini, tuan-tuan, hampir semua orang hidup di gedong-gedong, mempunyai kursi-kursi yang memakai kasur, mempunyai pakaian yang baik-baik, makan cukup, tidak banyak penyakit, bisa membikin sekolahan tinggi buat anak-anaknya, dimana-mana kelihatan kaya, sehingga dia orang tidak mau merubahnya atau merubah negerinya menjadi negeri kaum buruh. Inilah yang kami lihat sendiri di negeri Belanda selama dua tahun, tuan-tuan. Dan di negeri kita:
Rakyat kita rumahnya bobrok, satu hari makan, lain hari tidak bisa membeli ikan, bale-bale saja perhiasan rumah kita, sekolahan tiada cukup adanya, penyakit terlalu banyak, anak priyayi tidak bisa ditanggung bisa jadi kanjeng semua, familinya serdadu, politie-agent, veld politie-agent, marichausee, ada yang sudah satu tahun tidak bisa dapat pekerjaan sehingga menjadi pencuri, anak perempuan familinya tuan-tuan ada yang terpaksa menyundel, sanak famili tuan-tuan ada yang mengeluh susah kekurangan ini dan itu dan begitulah seterusnya.
Sebab orang rezeki usaha Rakyat Indonesia diangkat alus-alusan ke negeri Belanda sehingga penuh disini, kosong di negeri kita. Semakin tahun ditambah disini, tetapi semakin tahun dikeruk gemuknya negeri, rakyat dan bangsa kita.
Tuan-tuan!
Ini “rampasan” buat negeri Belanda terlalu amat enak. Dari enaknya mereka akan terus berikhtiar berbuat itu dan tidak sama sekali akan suka memperhatikan dan memerdekakan rakyat serta bangsa di negeri kita dari isapan itu; karena itu omong kosonglah orang-orang yang mengira Gouvernment Belanda bisa baik hati pada kita.
Dan buat permainan “ambil dengan alus-alusan” inilah, tuan-tuan Gouvernment Belanda beli tuan-tuan punya jiwa dengan…. Uangnya, pajaknya Rakyat kita sendiri, serta dengan kata manis-manis dan membagi-bagi …. Bintang dan pita oranye! Supaya priyayi seperti anak-anak kecil bungah dan besar hati dan setia pada “papa” kanjeng Gouvernment itu, meskipun “papa” tadi bisanya Cuma membrandal kekayaan negeri kita saja.
O, tuan-tuan! Apakah perlunya tuan-tuan suka jadi perkakas anjing-anjingnya Belanda itu? Sungguhlah, rasa kesetiaan tuan harus memberontakkan pada tuan-tuan punya hati. Tuan-tuan punya dada harus terbuka dan kemasukan jiwa prajurit dan pahlawan Indonesia melawan itu.
Hanyalah Partai Kommunist Indonesia, Sarekat Rakyat, dan kumpulan-kumpulan kaum buruh seperti V.S.T.P, dan sebagainya itulah yang tahu terang kejahatannya kaum modal Belanda itu dan mengajak melawan itu. Karena itu ada beberapa guru-guru, guru bantu dan juga ada priyayi-priyayi sama membantu kumpulan-kumpulan merah tadi. Tetapi apa kata? Gouvernment melarang satria-satria tadi untuk turut-turut berikhtiar memerdekakan Rakyat. Saudara-saudara kita malah dilarang membaca organ-organ kita seperti:
Api, Soeara-Rakyat, keluar di Semarang.
Pandoe Merah, keluar di Amsterdam dan sebagainya, dan lain-lain lagi. Baru baca tulisan-tulisan untuk keperluannya Rakyat saja sudah dilarang! Janganpun menjadi lid partai-partai kita buat turut berikhtiar memperbaiki nasib rakyat dan negeri kita!!!
Tuan-tuan!
Ingatlah ini! Ketahuilah kejahatan-kejahatan yang timbul dari si kaum modal Belanda ini. Ingatlah hati-hati itu kalau tuan disuruh:
1. Membubarkan vergadering-vergadering rakyat.
2. Menggoda vergadering-vergadering itu dengan membikin rewel fatsal bewijs van lidmaatschap, ladenlijst, bicara keras sampai kedengaran di luar lalu lantas disuruh mengatakan “openlucht” disuruh bikin conferentie dessa buat menghalang-halangi orang-orang Rakyat datang di vergaderingnya partai kita, atau melarang anak-anak muda kurang dari 18 tahun ada datang di vergadering-vergadering tersebut, atau menyetop saudara-saudara kita yang berbicara terus terang sebetul-betulnya di muka rakyat, atau disuruh bikin “delik” “spreekdelicten” atau mem-“spreekdelicten” dan lain-lain akal untuk menghalang-halangi vergadering-veragdering kita, ingatlah pada dosanya Gouvernment pada tuan-tuan punya bangsa, negeri dan Rakyat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mau menurut saja pada akal membungkam jalan ikhtiar Rakyat untuk mencari kemerdekaannya itu, maka haraplah ingat pada dosanya Gouvernment dan lalu jagalah keperluannya Rakyat yang dipermainkan itu yaitu oleh Gouvernment tersebut.
3. Kalau tuan-tuan ada sangkalan ada kumpulan atau vergadering rahasia, apa itu Gouverneur-generaal dan konco-konconya bisa tahu kalau tuan-tuan bangsa kita sendiri tidak “repot” dan “menangkap”? Tentu tidak! Na, disinilah tuan-tuan bisa turut-turut berikhtiar untuk keperluannya tuan-tuan punya bangsa, Rakyat dan negeri sendiri, sebab orang-orang Belanda tidak mengerti betul bahasa kita dan tidak bisa tahu apa-apa tentang hal-hal yang kejadian di desa-desa dan di kampung-kampung serta lain-lain tempat. Tuan-tuan bangsa kita yang menjadi priyayi, serdadu, velppolitie dan mata-mata, ketahuilah kewajiban tuan-tuan terhadap pada Rakyat dan ikhtiar mereka yang mencari kemerdekaannya Indonesia.
4. Ingatlah, tuan-tuan! Kita Rakyat kekurangan sekolahan; sekolahan-sekolahan rakyat didirikan oleh kaum Kommunist, tetapi apa lacur sekolahan-sekolahan kita lalu disuruh menghalang-halangi dan ada yang sampai tertutup! Siapa yang kasih repot pasal “bahayanya” sekolahan-sekolahan kita? (semua keperluan Rakyat kita dan berbahaya buat kaum modal Belanda). Belanda tidak bisa tahu hal itu kalau tidak ada bangsa kita yang “repot-repotan”. Ingatlah, tuan-tuan yang mau bikin repot, ingatlah pada dosanya Gouvernment Belanda terhadap kita.
5. Belanja kaum buruh terus turun, juga penghasilannya agent-agent polisi dan serdadu terus kurang, sedang sanak familinya banyak yang kesusahan, akan tetapi…. Mogok untuk berikhtiar sungguh-sungguh menaikkan belanja umum disuruh tindas oleh Gouvernment! Tuan-tuan, berontaklah perasaan tuan-tuan kalau disuruh menindas begitu.
6. Pajak Rakyat terus naik, Rakyat gemi tidak beli “korek-api”, sebab ada “korek-nekel-batoe-api”, tetapi Gouvernment memajaki berat pada “api model baru”, itu dan Rakyat mesti beli itu perkakas gemi semahal-mahalnya Tuan-tuan, ingatlah pada dosanya Gouvernment.
Kewajiban tuan-tuan ialah turut berikhtiar kasih pengajaran pada buaya-buaya modal Belanda itu, yaitu dengan protes keras tidak mau menuruti pada pemerintah Gouvernment untuk menindas gerakan kita Rakyat dengan jalan terang atau dengan jalan gelap, yaitu “nabok keperluan modal Belanda dengan pinjam tangan”. Ingatlah kalau mau membikin repottan, tuan-tuan. Kalau gerakan kita kekurangan modal gerak, bantulah juga dengan kasih uang pakai jalan rahasia. Dan juga bantulah dengan tutup mata, pura-pura tidak tahu apa-apa dan sebagainya supaya Rakyat bisa atur gerakannya “siem-siem”, ya tuan-tuan?
Pasal saudara-saudara kita serdadu, opas-opas, agen polisi di kota-kota, veldpolitie, marechaussee dan sebagainya, ingatlah saudara-saudara pada saudara-saudara, punya famili orang-orang tani dan buruh; ingatlah pada masuknya famili saudara-saudara itu,, yaitu kita punya musuh si brandal-brandal kaum modal Belanda. Sampai sekarang Goepernement-nya lain bangsa ini bisa mengadu dengan jalan kasar dan alus perasaan kita dari Ambon terhadap pada saudara-saudara kita dari Menado, perasaan Menado supaya benci pada Jawa dan sebaliknya perasaan Jawa diadu dengan perasaan Madura disuruh benci pada Sunda dan begitu seterusnya sebab dengan adu-mengadu itu pun Gouvernement Belanda lalu bisa kuat buat menindas kita orang bersama-sama. Ketahuilah akal buaya modal Belanda ini dan bersatulah kita orang Rakyat-rakyat dari seantero Indonesia di golongan militer, veld politie, politie dan lain-lain bersama-sama dengan Rakyat buruh dan tani moelai New-Guinea sampai Aceh, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Timoer sampai Borneo, padang sampai Makasar dan Pontianak, pendek bersama-sama Rakyat antar Indonesia, yang bersama diadu lalu dihina bersama, diperas dan ditindas bersama oleh satu musuh bersama yaitu kaum modal Belanda dan ia punya Goepernement. Ingatlah pada pemerasan dan penindasan serta isapan di mana-mana di Indonesia sekarang ini. O, saudara-saudara kaum militer dan saudara-saudara agenten politie segala golongan dan sesudahnya ingat, sediakanlah saudara-saudara punya senjata buat bersatu gerak dengan semua rakyat-rakyat Indonesia supaya kita bersama dalam saatnya yang baik bisa mengusir bersama pemeras dan penindas putih itu.
Dengan bantuan tuan-tuan dan saudara-saudara pakai jalan terang dan alus serta lain-lain akal ikhtiar lagi maka tuan-tuan dan saudara-saudara akan dapat hadiah Rakyat yang kemudian merdekakan diri dari tindasan dan pemerasannya kaum modal si brandal-brandal itu, begitulah saudara-saudara dan tuan-tuan akan punya arti satria dalam hikayatnya negeri kita dan hikayat dunia.
Berdirilah tegak dalam barisan terang dan gelap melawan musuh-musuh kita, tuan-tuan dan saudara-saudara. Lemparkanlah ke bawah itu buaya-buaya putih yang menaruh sepatunya di atas tuan-tuan dan saudara-saudara punya kepala.
Berontaklah tuan-tuan dan saudaara-saudara punya hati untuk membela keperluan negeri, bangsa dan Rakyat Indonesia, dan lawanlah kaum brandal putih yang memeras, menghisap kekayaan Indonesia, menindas gerakan Rakyat yang berikhtiar memerdekakan diri itu. Jangan lupa, tuan-tuan dan saudara-saudara.
Dari kami tiga orang anak Indonesia yang mempelajari politik macam-macam negeri di antero dunia: Abdoellah, Wen Tu dan Noto.
N. B. Tuan-tuan dan saudara-saudara, kalau sebenarnya tuan-tuan dan saudara-saudara orang yang satria, maka kalau habis dibaca janganlah dibuang, tetapi sebarlah di mana-mana antara kaum priyayi, serdadu dan polisi-polisi segala golongan dan bangsa kita di Indonesia. Caranya menyebarkan: masukkan dalam amplop, alamatkan pada salah satu yang tuan-tuan atau saudara-saudara tuju, tutuplah amplopnya dan taruh postzegelnya. Lalu masukkan di bus postkantoor biar dikirim terus. Sebagai afzender taruh saja nama bikin-bikinan seperti: Soeto, kampung Jagalan, Bandoong atau lain-lain sebagainya lagi. Biar tidak bisa diketahui siapa yang menyebarkan ini surat kepentingan Indonesia. Ini waktu sudah banyak dari surat ini masuk dimana-mana keprajian, lurah-lurah desa tangsi-tangsi dan sebagainya, tetapi meskipun begitu sebarkanlah ini terus menerus sampai semua bangsa kita tahu maksudnya mencari kemerdekaan Rakyat kita ini. Dan lagi: Kalau menulis alamat putarlah tangan tulisan, biar musuh kita tidak bisa urus siapa yang mengirim.
Pengkhianatan GMNI terhadap Marhaenisme
PENGHIANATAN GMNI TERHADAP MARHAENISME
PENGANTAR
Sejarah mencatat bagaimana penghianatan demi penghianatan telah merajam Ibu Pertiwi. Mengoyak-ngoyak bendera ideologi dengan alasan eksistensi dan duniawi, menjadikan mereka-mereka sebagai pelacur ideologis yang sampai akhir jaman akan menistakan dirinya dan Indonesia. Setelah PNI sebagai basis Marhaenisme menistakan dirinya dengan mangganti azas partai Marhaenisme, maka GMNI dikemudian hari kembali menjadi pelacur ideologis dengan mengginjak-injak azas yang menjadi dasar perjuangannya, azas yang menjadi dasar kelahirannya, azas yang menjadi saripati perjuangannya, Marhaenisme!.
Mencoba menelisik kembali Kongres GMNI ke-VIII yang berlangsung di Lembang Bandung pada tahun 1983. Kongres ini memang telah lama usai, tetapi membekaskan sebuah ingatan yang tidak akan pernah terlupakan di benak para Mahasiswa/i Marhaen dan Marhaenis. Ditinjau dari segi intern Kongres tersebut telah menjadi suatu prosesi seremonial penguburan Marhaenisme yang telah menjadi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan GMNI sejak awal terbentuknya, dan bila kita lihat dari segi ekstern merupakan tindakan yang pertama kali terjadi dalam satu Ormas Generasi Muda dalam penyesuain azas, yang justru merupakan suatu tindakan yang tidak akan pernah mendapat tempat dalam benak para pemimpin generasi muda. Presidium berkata bahwa tindakan itu adalah suatu kepeloporan – tetapi GMNI Jaya berteriak bahwa itu adalah penghianatan, dimana sebuah azas ideologi telah menjadi bahan komoditi.
Sehubungan dengan itu, guna melihat dari dekat, dengan sorotan yang jauh menukik kedalam, berikut ini kami sajikan kronologis singkat Kongres GMNI ke-VIII tersebut .
“Kongres ke-VIII GMNI harus terselenggara … dan azas organisasi mesti dirubah, apa pun yang jadi resikonya. Kalau perlu, menyimpang dari aturan dan tradisi yang berlangsung selama ini, atau tak segan-segan Presidium (Kelompok Tebet) akan main kayu“, demikian ditegaskan oleh Heru Darmanto, salah seorang pembantu operasi Kelompok Tebet untuk wilayah Jawa Timur (Surabaya) pada salah seorang penentang di Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk memuluskan perubahan azas GMNI. Apa yang dinyatakan oleh Heru Darmanto alias Nobon alias Gimo ini kemudian terbukti menjadi kenyataan. Kongres ke-VIII GMNI diselenggarakan dan betapapun mendapat tantangan seru, Marhaenisme akhirnya dirubah, kembali dikhianati!.
Tentang apa yang jadi inti maksud penyelenggaraan yang ada dibalik itu semua, kiranya bukan rahasia lagi bagi khalayak ramai, sebab sesungguhnya terselubung didalamnya suatu perpaduan kepentingan antara dua kubu kelompok yang selama ini telah hadir sebagai induk semang bagi orang-orang presidium itu, yakni Kubu Kiri Baru (lazimnya dikenal sebagai kubu Kartjono, Suko Sudarso dan kawan-kawan) dan Kubu Birokrasi yang diwakili dengan simbol figur Soetrisno SH dan Soekarton.
Kongres beserta perubahan azas ini penting badi Kubu Kiri Baru (Kartjono CS) sebab dengan demikian ia bisa melakukan penghapusan jejak yakni lewat suatu sikap loyal semu terhadap kekuasaan; dan bagi Kubu Birokrasi ini juga penting sebab dengan demikian mereka memperoleh suatu etalase permanen keberhasilan dan loyalitas dalam prototype prilaku para abdi/hamba kawula, sebagaimana lazimnya ditemui pada masyarakat feodal Jawa di jaman kolonial.
Kedua kubu kepentingan inilah yang telah menyatu dalam tindakan, dan itu berwujud dalam proyek “Kongres ke-VIII GMNI”, yang konon telah menelan biaya ratusan juta rupiah (baik untuk kongresnya, maupun dalam upaya persiapan perubahan azas), walaupun Lukman Hakim AS, dalam pernyataannya pada Media Massa mencoba memberikan kesan yang berbeda.
-
DELEGASI/PESERTA MELEWATI 4 KALI PROSES PENYARINGAN
Nampaknya keinginan untuk meng-gol-kan keputusan perubahan azas adalah merupakan sasaran/target utama dari kelompok tersebut dalam Kongres ini, dan oleh sebab itu tidak mengherankan kalau pencapaian tujuan itu yang kemudian menjadi warna dasar yang dominan dalam tindakan para penyelenggaranya, yang kadang kala dinilai oleh berbagai pihak sangat berlebihan. Misalnya saja, untuk menghindari kemungkinan masuknya utusan cabang-cabang dan tokoh-tokoh yang diperkirakan akan tampil sebagai suara penentang dalam forum tersebut, maka Panitia telah diberlakukan 4 kali proses penyaringan peserta sebelum masuk kedalam lokasi, dan serangkaiaan intimidasi/penekanan terhadap para Delegasi tersebut.
Proses penyaringan pertama :
Proses penyaringan pertama dilakukan diterminal/tempat pangkalan kenderaan dari luar kota, yang bakal jadi tempat pertama bagi para peserta menginjakkan kakinya di kota Bandung, yakni dengan menerapkan suatu sistem jemputan, dimana para anggota Panitia yang bertugas sebagai penjemput telah dibekali dengan suatu daftar yang memuat nama-nama figur yang harus dicegah kehadirannya. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar jangan harap dapat ikut dalam kenderaan jemputan, karena anggota Panitia yang menjadi penjemput (yang umumnya bukan Mahasiswa) dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan akan berupaya agar mereka dapat ditinggalkan begitu saja di-terminal/stasiun.
Lokasi penyelenggaraan kongres (Grand Hotel), dirahasiakan bagi peserta, guna mencegah kemungkinan lolosnya para peserta tanpa melewati gerbang saringan tersebut.
Proses penyaringan ke-dua :
Penyaringan ke-dua dilakukan di Sekretariat GMNI Cabang Bandung, Jalan Purnawarman No. 15 Pav. Bandung (dimana peserta dari terminal dibawa ketempat ini). Ditempat inilah penekanan terhadap peserta guna keperluan penandatanganan suatu blanko kosong yang tidak jelas manfaatnya (yang kemudian baru diketahui bahwa blanko kosong tersebut, nantinya akan dijadikan lembaran pernyataan masing-masing cabang guna perubahan azas). Disinilah ketegangan mulai berawal, karena banyak Delegasi yang menolak bila tidak ada jaminan penjelasan yang jelas bahwa tanda-tangan itu tidak akan disalah-gunakan. Bagi mereka yang menanda-tangani dengan tidak banyak komentar, langsung mendapat pelayanan jemputan untuk dibawa ke Grand Hotel, sedangkan bagi yang masih banyak rewel tindakan intimidasi sudah mulai dijalankan guna penjinakan peserta, dengan beraneka bentuknya (untuk yang garis geras seperti Jakarta, secara keras ditolak, sedangkan bagi yang agak lembut, mendapat jemputan khusus untuk masuk ke karantina, dalam kondisi ter-isolasi dari dunia luar). Ditempat inilah, pihak Panitia mulai mengalami kesulitan dalam menghadapi Delegasi GMNI Jaya, karena ancaman yang dilakukan oleh panitia dalam bentuk intimidasi dan teror psikologis, ternyata mendapat pukulan balik dari para Delegasi yang juga mengancam akan mendatangkan kekuatan cadangan yang sedang siaga di sekitar tempat tersebut (Delegasi GMNI Jaya, karena terlalu lama bersitegang urat dengan panitia, akhirnya memutuskan untuk datang/mencari sendiri lokasi kongres, dan ini kemudian telah membuat panik pihak keamanan panitia Grand Hotel dan para Kelompok Tebet sebab kehadirannya tidak diduga sebelumnya.
Proses penyaringan ke-tiga :
Penyaringan ke-tiga yang harus dialami oleh para peserta adalah sebelum masuk Grand Hotel, ialah di pintu gerbang hotel itu sendiri. Disini pihak panitia mulai mengalami kebingungan karena agak sulit membedakan mana yang Delegasi dan mana-pula yang datang dari Media Massa/Wartawan. Pada para Delegasi mereka berani melakukan intimidasi kekerasan, tetapi mereka sangat takut terjadi salah sasaran terutama pada orang pers.
Wartawan Majalah Fokus Rahadi Zakaria termasuk yang sempat jadi korban salah sasaran, namun kuatir hal ini akan dipublisir dan dapat mengundang aksi solidaritas para jurnalis yang sedang meliput acara itu, maka dari pihak Panitia antara lain Lukman, Kristiya dan Wantoro kemudian mendatangi saudara Rahadi Zakaria, dan membujuknya untuk tidak menyampaikan peristiwa tersebut pada rekannya yang lain. Dengan tidakan panitia yang bertugas di gerbang ini yang berlebihan terutama dalam menghadapi Delegasi GMNI Jaya, telah mengarah kepada tingkat ketegangan fisik antara fihak panitia dan Delegasi Cabang-Cabang yang kena klasifikasi “tidak boleh masuk”, dimana para Delegasi tersebut kemudian berhasil mendobrak palang penghalang yang bertuliskan larangan itu.
Berdasarkan pengamatan, bahwa ternyata yang tidak senang dengan tindakan para kaki-tangan Kelompok Tebet itu, tidak hanya para Delegasi yang telah lulus “sensor”, tetapi juga Warga Marsyarakat yang ada disekitar Grand Hotel, sebab guna mencegah kemungkinan terjadi penyusupan kaki tangan Kelompok Tebet itu juga melarang warga sekitar untuk memasuki areal Grand Hotel, padahal kolam renang yang ada didalam areal tersebut bebas digunakan oleh warga sekitarnya, dan secara tetap dipergunakan juga untuk tempat latihan bagi Lembaga Pendidikan Atas yang ada di kawasan Lembang (namun karena yang terpampang disitu adalah lambang GMNI, maka mereka tidak sampai hati untuk melakukan bentrokan fisik, sebab bagi mereka GMNI pasti ada pertautannya dengan Bung Karno, yang merupakan Bapak Kaum Marhaen).
Proses penyaringan ke-empat :
Penyaringan ke-empat dijalankan didalam areal hotel itu sendiri, baik diruangan pertemuan umum, maupun dari kamar-kekamar. Caranya pun lebih halus lagi yakni dengan teknik pancingan sedemikian rupa mereka mencoba memancing apa yang kira-kira bakal disuarakan oleh para peserta itu. Bagi mereka yang masih mau bicara tentang Marhaenisme, dikenakan ancaman untuk dikeluarkan dari dalam lokasi, yang diawali dengan serangkaian ancaman/intimidasi/teror misalnya, interogasi mendadak (peserta dibangunkan dari tidurnya dan kemudian dilakukan investigasi), yang dalam kegiatan interogasi ini, Lukman dan Kristiya sering-sering membawa nama aparat keamanan negara.
Inilah empat proses pembersihan terhadap para delegasi yang dilancarkan oleh pihak penyelenggara (kaki-tangan Kelompok Tebet), demi lancarnya prosesi penguburan Marhaenisme dari semua kamus pergerakan GMNI, dan tentunya masih banyak serangkaian bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap para peserta.
-
80% PANITIA KONGRES KE-VIII GMNI BUKAN GMNI DAN BUKAN MAHASISWA
Cukup menarik penyelenggaraan Kongres ke-VIII GMNI ini, sebab baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah kehidupan GMNI, dimana 80% personil Panitianya terdiri dari orang-orang bukan anggota GMNI dan bukan Mahasiswa.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap personil panitia ini, unsur non-GMNI itu terdiri dari dua kelompok yakni, Kelompok Pemuda Pasar dan Kelompok Kaum Birokrat. Reporter yang melakukan monitor didalam areal melaporkan bahwa, dalam suatu kesempatan dialog dengan Panitia bagian keamanan, sang anggota Panitia yang tidak pernah menduduki bangku pendidikan menengah atas itu dengan polos menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak tahu dengan apa yang sedang ia kawal. Kehadirannya disitu adalah dalam rangka permintaan pak Lukman yakni dengan imbalan setiap orang mendapat Rp. 25.000,-/hari.
Dalam komposisi personil ini, nampaknya selain terdiri dari mereka yang berdomisili di Bandung, juga dalam jumlah besar sengaja didatangkan dari Surabaya atas permintaan Sudarjanto. Mungkin ini bertolak dari pengalaman di Yogyakarta dimana para pengawal pribadinya sempat dibuat tidak berkutik oleh para anggota satgas GMNI Jaya, ketika masih berada di Gondomanan (belum sampai lokasi pra-kongres di Yogyakarta). Anggota reporter yang kebetulan masih termasuk “Arek Suroboyo” menjelaskan, bahwa diantara orang-orang yang diaktifkan oleh Sudarjanto dalam panitia, beberapa diantaranya dikenal sebagai calo, yang sering bergentayangan di-stasiun Pasar Turi.
Kemungkinan ini adalah salah satu hasil dari Konsepsi Paradigma Baru yang dijalankan oleh Kelompok Tebet yang diantaranya adalah kegiatan pembinaan/pemanfaatan para calo guna kepentingan politik.
Ketika para petugas panitia yang merupakan dari Kelompok Pemuda Pasar ini berhadapan dengan figur-figur yang kena black-list, mereka sempat menjadi bingung karena kenyataan yang mereka hadapi ternyata berbeda jauh sekali dengan gambaran yang diberikan oleh Lukman dan Kristiya. Dalam pengarahannya, kedua anggota Predisium yang jadi manager proyek itu telah menggambarkan pada para panitia bahwa yang bakal mereka hadapi dalam pengamanan itu adalah para bajingan yang akan menimbulkan keonaran, namun ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang digambarkan tadi mereka-pun menjadi ragu-ragu sebab yang dihadapi ternyata orangnya cukup intelek dan sopan. Lain lagi dengan penampilan Panitia Pemuda Pasar, maka yang termasuk dalam Kelompok Birokrasi kelihatannya lebih halus lagi permainannya. Mereka umumnya bertugas sebagai pendeteksi pendapat peserta sekaligus intimidator, yang setiap saat siap hadir dimana ada kerumunan peserta, dan untuk hal-hal tertentu mereka mendatangi perserta dikamarnya masing-masing. Umumnya mereka membawa alat perekam dan memiliki tonjolan aneh dibalik baju dibagian pinggang.
Meskipun gaya yang mereka bawakan relatif lebih halus, namun dengan sejumlah alat yang mereka bawa itu, kiranya sudah cukup untuk dijadikan sebagai wujud teror mental terhadap para peserta/delegasi. Apalagi bila saat tidur telah tiba, alat rekam itu tetap mereka tinggalkan di kamar tidur masing-masing peserta dalam posisi tombol “on”.
Dengan struktur panitia yang demikian, kiranya adalah sangat cukup untuk menciptakan suasana yang mencekam tegang pada diri masing-masing peserta, sehingga beberapa peserta menggambarkan suasana kongres itu sebagai neraka dalam 4 hari. Hari kedua setelah peserta memasuki areal kongres, mulai banyak yang jatuh sakit (mungkin akibat depresi mental), bahkan ada beberapa diantaranya mulai melakukan doa bersama. Mereka yang kebetulan sempat membawa Kitab-Suci, terpaksa mulai membuka lembaran Kitab-Suci tersebut guna mencari ketenangan bathin, dan itu pun dilakukan didalam kamar dengan penuh hati-hati, sebab bahkan Kitab-Suci pun mulai dicurigai oleh pihak panitia, jangan-jangan didalamnya terselip selebaran yang isinya bertentangan dengan tujuan pihak Kelompok Tebet ini.
Sungguh suatu fantastic, dalam penjagaan yang begitu berlapis tiga, dengan anggaran biaya special, ternyata masih mampu diterobos oleh satuan tugas gabungan antar cabang, yang dibawah koordinasi operasi GMNI Jaya, yang berlangsung secara mendadak serempak, meskipun hanya berlangsung selama 5 menit. Kelengahan pihak keamanan panitia yang disebabkan karena cuaca sedang hujan lebat, telah dimanfaatkan oleh pihak satgas untuk melakukan aksi serempak itu, sempat membuat kalang kabutnya Lukman dan Kristiya, sebab bila berlangsung lama dan dapat terpublisir, kemungkinan akan dapat mempengaruhi proses perijinan yang saat itu belum selesai.
Akibatnya, antara Lukman dan Kristiya sempat tuding menuding dan saling lempar tanggungjawab. Ketika aksi dijalankan, pihak keamanan yang rata-rata bertubuh kekar nampaknya tak dapat berbuat apa-apa, yang mereka lakukan hanyalah mencoba menghubungi bantuan tenaga pengamanan lewat Handy-Talkie, dan beberapa orang mencoba menghubungi pos keamanan negara yang memang ada didekat Grand Hotel. Cuma menghindari terjadinya bentrokan dengan keamanan negara, maka setelah menguasai lokasi selama 5 menit, SatGasGab itu ditarik mundur, dan secepatnya pula pimpinan panitia melakukan usaha guna menetralisir suasana yang mulai panik, antara lain mendatangkan lebih banyak lagi keamanan dari pihak Kelompok Pemuda Pasar, dan mewajibkan para petugas keamanan panitia tetap siaga penuh di pintu-pintu masuk, meskipun diguyur oleh hujan yang cukup lebat.
Salah satu sasaran aksi ini memang tidak tercapai, yakni untuk membawa keluar lokasi para anggota Presidium Kelompok Tebet (sebab saat itu sedang berada diluar lokasi atau sebagian di Bandung dan yang lain di Jakarta), namun sasaran yang lain, yaitu untuk mempengaruhi perijinan nampaknya terpenuhi.
Dampak dari kejadian “5 menit di Grand Hotel”, telah membuat perijinan harus tertunda dua hari lagi, dan Soetrisno dan Soekarton terpaksa harus mengirimkan utusan khususnya (Muchyar Jara alias Yari dan Iskandar) untuk menghubungi DPC GMNI Jaya yang saat itu telah berada di pos kumpul II (50 meter dari Grand Hotel), dengan membawa sejumlah tawaran guna melunakkan pendirian GMNI Jaya dan Cabang-Cabang lain yakni antara lain, jaminan dari Soetrisno dan Soekarton bagi GMNI Jaya, untuk dapat hadir sebagai salah satu peserta dengan keistimewaan tertentu selama kongres. Tawaran ini masih bisa dinaikkan lagi yakni jaminan untuk menjadikan GMNI Jaya sebagai salah satu anggota Formatur dalam penyusunan Pimpinan Pusat GMNI kelak.
Tawaran tersebut, ditolak mentah-mentah oleh para anggota yang siaga di pos kumpul II (Jakarta & Malang), sebab persoalannya bukan masalah jadi peserta atau tidak, begitu pula bukan jadi Formatur/Presidium atau tidak, tetapi adalah menyangkut hal yang prinsipil yakni seperti yang telah diberitakan oleh Majalah Fokus dalam dua kali penerbitannya.
Sebetulnya, apa yang disebut forum kongres itu sendiri, tinggal suatu formalitas sebab apa yang bakal jadi keputusan itu sudah dipersiapkan oleh wakil-wakil dua kubu kepentingan diatas, disebuah hotel mewah di kota Bandung.
Persiapan hasil-hasil kongres di hotel ini, tinggal pematangan saja, sebab sebelumnya telah dilakukan pertemuan pula antara dua kubu kepentingan itu disuatu rumah yang terletak diakawasan Husein Sastranegara, yang menurut informasi penetapan lokasi tersebut atas prakarsa Kubu Birokrasi. Yang anehnya, keputusan yang bakal mengikat GMNI ini, justru tidak dilakukan oleh pertemuan yang dialamnya melibatkan para pemimpin GMNI, sebab yang hadir disitu hanya beberapa orang anggota Presidium Kelompok Tebet.
Keputusan yang disusun oleh kepentingan diluar GMNI inilah, yang kemudian dipaksakan untuk disahkan oleh para pimpinan GMNI dalam forum kongres. Guna memberikan kesan bahwa seolah-olah keputusan tersebut diterima secara aklamasi, maka disiapkan suatu gerakan tepuk tangan yang bakal dijalankan oleh para kaki-tangan Kelompok Tebet yang terlibat sebagai panitia.
Gerakan tepuk tangan ini memang cukup ampuh guna mengelabui pihak luar, hal ini nampak jelas ketika pembacaan teks keputusan yang telah tersusun, dimana para delegasi diam membisu seribu bahasa, gerakan tepuk tangan itu mampu memeriahkan suasana. Agaknya, sebelumnya telah dilakukan gladi resik terlebih dahulu.
Yang lebih aneh lagi, dalam keputusan perubahan azas, itu tidak dilakukan lewat suatu persidangan sebagaimana layaknya pada suatu lembaga kongres, tetapi dengan menggunakan acara pengarahan yang kemudian dimanipulir sebagai acara pengambilan keputusan. Darjatmo nampaknya telah siap untuk itu, cukup hanya membacakan keputusan yang tersusun yang kemudian diakhiri dengan ketukan palu (untuk pengesahannya, sebelumnya tidak pernah diminta pendapat para delegasi).
Akibatnya, banyak delegasi yang semula merencanakan akan mengeluarkan sisa-sisa keberaniannya untuk bersuara dalam masalah azas ini telah dibuat tak berkutik dalam tingkat awal. Sungguh tragis nasib mereka. Dari wajah mereka tak adapun seberkas kecerahan yang tergambar sebagaimana lazimnya pada forum-forum yang sama sebelumnya. Hanyalah guratan rasa kecewa yang kadangkala terpadu dengan genangan titik air dipelupuk mata, itulah yang menjadi situasi dominan disaat ketukan palu eksekusi terhadap Marhaenisme dilakukan.
Mungkin saat ini bathin mereka menjadi sarat dengan sejuta penyesalan karena ketidak-jeliannya mereka telah terperangkap dalam suatu sistem penghianatan yang telah mengikat diri mereka. Secara fisik, mereka terjebak dalam suatu areal yang penuh teror dan intimidasi, dan secara formil mereka telah ikut terjebak dalam daftar hadir, dimana tanda-tangan mereka itu akan ikut menjadi saksi sejarah, akan keikut-sertaan mereka dalam sebuah prosesi Penguburan Marhaenisme dari bumi GMNI.
Mungkin didalam hati ingin menjerit sekuat tenaga, agar dapat mengikuti langkah yang dilakukan rekan mereka dari 4 cabang yang lain, yang memang tidak mau ikut dalam acara yang penuh dengan dosa sejarah itu, tapi … yah, nasi telah menjadi bubur.
-
4 CABANG PEKA MENILAI TAKTIK KELOMPOK TEBET DAN 1 CABANG LAGI PROTES
Berbeda dengan cabang-cabang lain yang agaknya telah kena ilmu sirep dari Kelompok Tebet sehingga mau diperlakukan apa saja, ternyata ada empat cabang yang punya kepekaan tinggi sehingga mampu membaca taktik yang bakal dijalankan oleh Kelompok Tebet, dan agar tidak terperdaya mereka memutuskan untuk lebih baik tidak ikut Kongres saja. Ke-empat Cabang tersebut ialah, Cabang Jakarta, Cabang Purwokerto, Cabang Tabanan dan Cabang Denpasar. Sedangkan satu Cabang yang tidak mampu menahan emosinya lagi disaat terjadi perubahan azas,dan kemudian protes dengan jalan meninggalkan Kongres adalah Cabang Palembang. GMNI Cabang Malang, hadir di Bandung dengan formasi dua delegasi, yakni satu delegasi yang mewakili suara basis-basis, dan satu delegasi lagi adalah hasil bentukan Kelompok Tebet yang terdiri dari para kaki-tangan mereka. Delegasi yang mewakili suara basis (arus bawah) itulah yang hingga Kongres usai, tetap tidak diperbolehkan masuk.
Yang tidak hadir, tetapi tidak memberikan keterangan apa-apa, tercatat dari Cabang GMNI di-Aceh.
-
YANG DELEGASI DAN YANG ORMAS LAIN
Meskipun dalam AD/ART GMNI melarang anggotanya melakukan rangkap keanggotaan dengan Organisasi lain, namun dalam Kongres ke-VIII ini cabang-cabang umumnya diwakili oleh figur hasil tunjukan Kelompok Tebet, yang justru terbesar adalah merangkap anggota/pengurus Organisasi lain.
Mereka itu antara lain :
• Togap Silitonga, d.k.k. (Medan-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Timbul, Rahmat Ilahi (Bandung-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Uun Subarna, d.k.k. (KNPI/Pemuda Demokrat/Partai Demokrasi Indonesia);
• Harry Wol (Jember-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Raphael, d.k.k. (Surabaya-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Nyoman Wibnanu (Singaraja-Korpri/Pemuda Demokrat);
• Suparlan (Lampung-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Dan sejumlah aktivis lainnya.
Dan kemudian mereka yang merangkap karyawan pada perusahaan Lukman Hakim AS, yang kemudian mendapat tugas dari perusahaan untuk membentuk Cabang-Cabang baru GMNI dan duduk sebagai delegasi (umumnya anggota GMNI Bandung) tercatat adalah :
• Suhendar (Banjarmasin);
• Rahmat Ilahi (Bandung);
• Nyoman Wibnanu (Singaraja-Swasta/Korpri).
-
KELOMPOK TEBET GAGAL MEMECAH BELAH GMNI JAYA
Nampaknya, Presidium Kelompok Tebet ini cukup kewalahan dalam menghadapi ulah anak-anak GMNI Jaya. Lewat pemberitaannya yang dilakukan lewat pers, Lukman Hakim AS telah menyebarkan berita bohong, yaitu seolah-olah GMNI Jaya mengalami perpecahan (dua delegasi). Berita itu tidak benar, sebab hingga terakhir GMNI Jaya tetap satu formasi delegasi.
Memang semula, terdapat niat dengan mencoba mendorong Gelora Tarigan, wakil ketua DPC GMNI Jaya untuk membentuk delegasi tandingan, tetapi itu ditolah oleh Gelora Tarigan. Kemudian Lukman Hakim AS mencoba membentuk delegasi bohong-bohongan yang terdiri dari beberapa staf SekJen, ditambah dengan beberapa aktivis GMNI Jaya itupun juga gagal, sebaba nampaknya para staf SekJen tidak punya cukup keberanian untuk itu, dan para aktivis sudah satu tekad untuk tidak mau terlibat dalam acara perobahan azas ini.
Beberapa aktivis antaranya melaporkan, bahwa mereka telah dihubungi oleh Kristiya dan Lukman untuk duduk dalam delegasi GMNI Jaya, tetapi mereka tetap tidak mau, meskipun dijanjikan akan diberi uang honor sebesar Rp. 50.000,-/orang setiap hari.
-
LUKMAN SEMPAT NGAMBEK
Ketika masalah perijinan belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan selesai, sedangkan waktu sudah terulur cukup lama, dimana sebagian besar peserta mulai gelisah, petugas keamanan panitia mulai jenuh dan diserang flu, Lukman Hakim AS yang konon telah mendapat janji untuk suatu proyek jutaan rupiah di Kalimantan (HPH?), nampaknya mulai gelisah. Rasa gelisah ini kian bertambah terutama dengan tersiarnya desas-desus, bahwa GMNI Jaya, dengan satuan gabungan cabang-cabang akan mengulangi lagi serangan umumnya dengan kekuatan yang lebih besar lagi.
Dengan wajah yang hampir menangis, Lukman memelas pada pihak yang berwenang, agar perijinan segera dikeluarkan. “Kalau bapak tidak mengeluarkan ijin, berarti bapak yang anti Pancasila, sebab kami mau kongres ini justru ingin merubah azas GMNI jadi Pancasila“, demikian kata Lukman pada sang pejabat itu.
-
FOTOCOPY MAJALAH “FOKUS” DAN CABANG AMBON BIKIN GEGER ARENA KONGRES
Suasana yang sepi hening mencekam, tiba-tiba berubah menjadi hingar-bingar. Para anggota Presidium Kelompok Tebet dan Panitia nampaknya hilir mudik mencai sesuatu, dan memang benar yang mereka cari adalah lembaran-lembaran fotocopy majalah Fokus yang memuat pernyataan sikap DPC GMNI Jaya yang sempat beredar di dalam arena tanpa SIT dari Panitia/Kelompok Tebet. Yang mereka kuatirkan dengan beredarnya fotocopy, akan menumbuhkan semangat baru dari para Delegasi yang sedang dilanda ketakutan dalam camp isolasi ini.
Semua pengusutan tidak berjalan lancar dan terpaksa dilanjutkan dengan penggeledahan tiap kamar yang dipimpin langsung oleh Uun Subarna, Komandan Keamanan Panitia. Setelah dilancarkan lagi serangkaian intimidasi dan teror, baru diketahui kalau yang jadi biang keladinya adalah salah seorang anggota Delegasi dari Manado, karena keisengannya telah membawa lembaran kertas yang sangat ditakuti itu.
Lain lagi cerita tentang rekan yang Nyong Ambon ini. GMNI Cabang Ambon adalah merupakan cabang paling baru, dan oleh sebab itu ia dianggap untuk tak perlu digarap; dan akibatnya didalam arena (karena ketidaktahuannya) rekan yang satu ini masih mengucapkan kata “Marhaenisme”. Panitia yang tidak mengerti duduk persoalannya terpaksa menambah kekuatan tenaga pengamanan, karena dianggap Bung Kita ini mau memancing persoalan. Ketika dipancing komentarnya, Delegasi yang datang dari Indonesia Timur ini, menyatakan bahwa ia tidak tahu kalau Presidium mau merubah azas GMNI. Yang ia tahu, hanya GMNI itu berkaitan erat dengan Marhaenisme. Ya … ketidaktahuan yang justru telah membuat panik orang lain.
-
PANITIA/KELOMPOK TEBET RATA-RATA BER-JIMMNY
Entah kenapa kebetulan, atau memang dana surplus, atau mungkin faktor X Panitia/Kelompok Tebet selama acara berlangsung menggunakan kenderaan yang dengan merk yang sama (Suzuki Jimmny) yang masih baru. Tak kurang 7 kenderaan jenis tersebut selalu parkir didepan Grand Hotel. Ketika reporter anda, mencoba mengorek keterangan tentang kenderaan yang unform itu, petugas keamanan yang merupakan Kelompok Pemuda Pasar seacara polos dan lugu menjawab bahwa itu punyanya pak Lukman dan teman-temannya. Penyampaian penjelasan ini kemudian sempat didengar oleh sorang Panitia dari Surabaya, maka untuk selanjutnya sang keamanan diberi peringatan agar tidak memberikan keterangan lagi kepada siapapun juga.
-
ADA PANITIA DAN ANGGOTA PRESIDIUM MASUK LOKALISASI WTS
Berawal dari perubahan teknik operasi Team Gabungan, yakni semula ditekankan semata-mata untuk memonitor kegiatan yang terjadi didalam Grand Hotel, namun kemudian dirubah karena telah diketahui kalau semua keputusan telah dimatangkan diluar, maka penekanan tugas difokuskan pada usaha untuk mencari tempat-tempat dimana sebetulnya pertemuan itu dilakukan (agaknya tempat itu selalu berpindah-pindah, sebab salahsatu tempat yang berhasil dilacak yakni di Hotel Homan, namun ketika dilakukan penggerebekan, mereka telah pindah). Maka untuk tidak kehilangan titik sasaran, beberapa anggota sengaja disiapkan untuk membuntuti setiap kenderaan yang keluar dari Grand Hotel (yang diperkirakan membawa mereka yang termasuk kategori pengambil keputusan). Salah satu anggota Team Reporter anda kebetulan bersama dalam tugas buntut-membututi ini.
Satu saat kemudian, sebuah Suzuki Jimmny meluncur keluar dari Grand Hotel (kira-kira jam 22.00 WIB), dan untuk tidak kehilangan jejak, Team Pembayang-pun segera pasang aksi diatas Honda GL masing-masing. Namun tak lama kemudian mereka pun kembali dengan rasa geli, sebab diperkirakan semula kenderaan Panitia itu sedang mengangkut sang Pengambil Keputusan untuk rapat diluar lokasi, eehh … tak taunya masuk kedalam salah satu lokalisasi Wanita Tuna Susila yang terkenal di Bandung, “Saritem”. Nampaknya, mungkin karena tegang di dalam Grand Hotel, atau memang lagi kelebihan duit, Sang Panitia dan Presidium itu perlu juga sedikit refreshing, guna mengendorkan syaraf yang sedang tegang, atau memang keputusan diambil dalam Lokalisasi WTS itu biar aman sebab sudah diduga pasti tempat tersebut bebas dari sorotan warga GMNI yang lain.
-
KETUKAN PALU PENGHAPUSAN MARHAENISME DILANJUTKAN DENGAN ACARA JAIPONGAN
Berbeda dengan kelaziman pada Kongres-Kongres GMNI sebelumnya, dimana setelah pembukaan acara persidangan, secara berangkai dilanjutkan dengan persidangan-persidangan lanjutan sehingga apa yang jadi permasalahan selesai terbahas secara tuntas, maka untuk kali ini tidak demikian halnya. Reporter kami yang bertugas pada pos terdepan (dalam areal Grand Hotel) melaporkan, bahwa setelah acara pokok yang menempati urutan pertama selesai, itu tidak dilanjutkan dengan acara persidangan berikutnya, tetapi diselingi dengan acara Jaipongan semalam suntuk. Perlu diketahui bahwa yang menempati urutan pertama adalah, acara pengetukan palu penggantian azas GMNI. Nampaknya dengan pengetukan palu perubahan azas itu, target pokok kongres ini telah tercapai sehingga perlu dirayakan terlebih dahulu. Lebih lanjut dilaporkan bahwa tidak semua delegasi kelihatan berminat terhadap acara ini, namun sebahagian besar Panitia dan sejumlah Peserta yang jadi aparat Kelompok Tebet, tetap tidak melewatkan acara yang cukup erotis ini, yang berlangsung dalam pengawalan yang cukup ketat juga.
-
KOMISARIAT-KOMISARIAT GMNI DI JAKARTA RAYA UMUMNYA MENOLAK KEPUTUSAN KONGRES KE-VIII GMNI
Para komisaris dan sejumlah aktivis GMNI yang ada di Jakarta Raya ketika diminta komentarnya tentang Kongres ke-VIII, umumnya menyatakan diri tidak terikat pada keputusan-keputusan Kongres tersebut. Namun mereka juga menyatakan bahwa dengan berhasil terselenggaranya Kongres lewat pemaksaan ini, kami juga tidak menyatakan diri mundur atau demisioner dari segala kegiatan GMNI, dan ini berarti apa yang kami perjuangkan tidak berakhir hanya oleh Kongres ke-VIII itu. Tentang apa yang jadi tindak lanjut perjuangan mereka belum dijelaskan secara nyata. “Tunggu saja dan lihat apa yang akan kami lakukan“, demikian mereka berujar. Tapi dugaan kuat, agaknya mereka sekarang sedang melakukan sosialisasi sikap pada basis-basis organisasi yang di cabang-cabang lain, yang hal ini nampak dari kenyataan cukup banyaknya surat-surat yang berdatangan dari pelbagai basis di cabang-cabang lainnya yang umumnya menyatakan sikap yang sama, dan kemungkinan akan berlanjut dengan pembentukan Lembaga Pusat Koordinasi kegiatan antar cabang dan Komisariat-Komisariat GMNI se-Indonesia. Sementara itu, sejumlah spanduk dan poster yang nadanya menyatakan ketidak-terikatan pada keputusan Kongres ke-VIII juga telah sempat menghiasi Markas GMNI Jaya, Jln. Salemba Raya 73 Jakarta Pusat.*
-
DAFTAR NAMA-NAMA MEREKA YANG BERKEPENTINGAN DAN TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENGGANTIAN AZAS GMNI
Pimpinan Kelompok Inti :
1. Kartjono; Suko Sudarso; Bondan Gunawan (K.K.B.) d.k.k.;
2. Soekarton, Soetrisno SH (Birokrasi) CS.
Staf Operasional/Pimpinan Lapangan :
1. Darjatmo;
2. Sudarjanto;
3. Karyanto;
4. Kristiya Kartika;
5. Lukman Hakim AS;
6. Bambang Harianto.
7. D.K.K.
Pembantu Operasional/Aktivis Wilayah :
1. Togap Silitonga, d.k.k. (Medan);
2. Suparlan (Tg.Karang);
3. Timbul, Rahmat ilahi (Bandung);
4. Uun Subarna (Garut);
5. Antonius Wantoro; Baringin Pardede; Weimy Charles Riry; Prayitno (Jakarta);
6. Harry Fadillah (Semarang);
7. Bambang Irianto; Soermadji Tjondro Pragolo (Malang);
8. Heru Darmanto alias Gimo alias Nobon; Raphael Lamiheruharyoso (Surabaya);
9. Nonot Suryono; Djoko (Surabaya);
10. Nyoman Wibnanu (Singaraja);
11. Suhendar (Banjarmasin).
Yang ikut terpengaruh :
1. Sudirman Kadir (Bogor), d.l.l.
Catatan :
Daftar ini hanya memuat secara garis besar, dan tetap akan dilengkapi pada penerbitan berikutnya, sambil menunggu data-data yang sedang dihimpun Team Reporter.*
*sumber tulisan berjudul “PROYEK PATUNGAN ANTARA KIRI BARU DAN BIROKRASI” yang dipublikasikan dalam buletin GMNI VOX POPULI yang diterbitkan oleh Sekretariat Bersama Kelompok Studi Ilmu Sosial GMNI se-Indonesia.
PENGANTAR
Sejarah mencatat bagaimana penghianatan demi penghianatan telah merajam Ibu Pertiwi. Mengoyak-ngoyak bendera ideologi dengan alasan eksistensi dan duniawi, menjadikan mereka-mereka sebagai pelacur ideologis yang sampai akhir jaman akan menistakan dirinya dan Indonesia. Setelah PNI sebagai basis Marhaenisme menistakan dirinya dengan mangganti azas partai Marhaenisme, maka GMNI dikemudian hari kembali menjadi pelacur ideologis dengan mengginjak-injak azas yang menjadi dasar perjuangannya, azas yang menjadi dasar kelahirannya, azas yang menjadi saripati perjuangannya, Marhaenisme!.
Mencoba menelisik kembali Kongres GMNI ke-VIII yang berlangsung di Lembang Bandung pada tahun 1983. Kongres ini memang telah lama usai, tetapi membekaskan sebuah ingatan yang tidak akan pernah terlupakan di benak para Mahasiswa/i Marhaen dan Marhaenis. Ditinjau dari segi intern Kongres tersebut telah menjadi suatu prosesi seremonial penguburan Marhaenisme yang telah menjadi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan GMNI sejak awal terbentuknya, dan bila kita lihat dari segi ekstern merupakan tindakan yang pertama kali terjadi dalam satu Ormas Generasi Muda dalam penyesuain azas, yang justru merupakan suatu tindakan yang tidak akan pernah mendapat tempat dalam benak para pemimpin generasi muda. Presidium berkata bahwa tindakan itu adalah suatu kepeloporan – tetapi GMNI Jaya berteriak bahwa itu adalah penghianatan, dimana sebuah azas ideologi telah menjadi bahan komoditi.
Sehubungan dengan itu, guna melihat dari dekat, dengan sorotan yang jauh menukik kedalam, berikut ini kami sajikan kronologis singkat Kongres GMNI ke-VIII tersebut .
“Kongres ke-VIII GMNI harus terselenggara … dan azas organisasi mesti dirubah, apa pun yang jadi resikonya. Kalau perlu, menyimpang dari aturan dan tradisi yang berlangsung selama ini, atau tak segan-segan Presidium (Kelompok Tebet) akan main kayu“, demikian ditegaskan oleh Heru Darmanto, salah seorang pembantu operasi Kelompok Tebet untuk wilayah Jawa Timur (Surabaya) pada salah seorang penentang di Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk memuluskan perubahan azas GMNI. Apa yang dinyatakan oleh Heru Darmanto alias Nobon alias Gimo ini kemudian terbukti menjadi kenyataan. Kongres ke-VIII GMNI diselenggarakan dan betapapun mendapat tantangan seru, Marhaenisme akhirnya dirubah, kembali dikhianati!.
Tentang apa yang jadi inti maksud penyelenggaraan yang ada dibalik itu semua, kiranya bukan rahasia lagi bagi khalayak ramai, sebab sesungguhnya terselubung didalamnya suatu perpaduan kepentingan antara dua kubu kelompok yang selama ini telah hadir sebagai induk semang bagi orang-orang presidium itu, yakni Kubu Kiri Baru (lazimnya dikenal sebagai kubu Kartjono, Suko Sudarso dan kawan-kawan) dan Kubu Birokrasi yang diwakili dengan simbol figur Soetrisno SH dan Soekarton.
Kongres beserta perubahan azas ini penting badi Kubu Kiri Baru (Kartjono CS) sebab dengan demikian ia bisa melakukan penghapusan jejak yakni lewat suatu sikap loyal semu terhadap kekuasaan; dan bagi Kubu Birokrasi ini juga penting sebab dengan demikian mereka memperoleh suatu etalase permanen keberhasilan dan loyalitas dalam prototype prilaku para abdi/hamba kawula, sebagaimana lazimnya ditemui pada masyarakat feodal Jawa di jaman kolonial.
Kedua kubu kepentingan inilah yang telah menyatu dalam tindakan, dan itu berwujud dalam proyek “Kongres ke-VIII GMNI”, yang konon telah menelan biaya ratusan juta rupiah (baik untuk kongresnya, maupun dalam upaya persiapan perubahan azas), walaupun Lukman Hakim AS, dalam pernyataannya pada Media Massa mencoba memberikan kesan yang berbeda.
-
DELEGASI/PESERTA MELEWATI 4 KALI PROSES PENYARINGAN
Nampaknya keinginan untuk meng-gol-kan keputusan perubahan azas adalah merupakan sasaran/target utama dari kelompok tersebut dalam Kongres ini, dan oleh sebab itu tidak mengherankan kalau pencapaian tujuan itu yang kemudian menjadi warna dasar yang dominan dalam tindakan para penyelenggaranya, yang kadang kala dinilai oleh berbagai pihak sangat berlebihan. Misalnya saja, untuk menghindari kemungkinan masuknya utusan cabang-cabang dan tokoh-tokoh yang diperkirakan akan tampil sebagai suara penentang dalam forum tersebut, maka Panitia telah diberlakukan 4 kali proses penyaringan peserta sebelum masuk kedalam lokasi, dan serangkaiaan intimidasi/penekanan terhadap para Delegasi tersebut.
Proses penyaringan pertama :
Proses penyaringan pertama dilakukan diterminal/tempat pangkalan kenderaan dari luar kota, yang bakal jadi tempat pertama bagi para peserta menginjakkan kakinya di kota Bandung, yakni dengan menerapkan suatu sistem jemputan, dimana para anggota Panitia yang bertugas sebagai penjemput telah dibekali dengan suatu daftar yang memuat nama-nama figur yang harus dicegah kehadirannya. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar jangan harap dapat ikut dalam kenderaan jemputan, karena anggota Panitia yang menjadi penjemput (yang umumnya bukan Mahasiswa) dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan akan berupaya agar mereka dapat ditinggalkan begitu saja di-terminal/stasiun.
Lokasi penyelenggaraan kongres (Grand Hotel), dirahasiakan bagi peserta, guna mencegah kemungkinan lolosnya para peserta tanpa melewati gerbang saringan tersebut.
Proses penyaringan ke-dua :
Penyaringan ke-dua dilakukan di Sekretariat GMNI Cabang Bandung, Jalan Purnawarman No. 15 Pav. Bandung (dimana peserta dari terminal dibawa ketempat ini). Ditempat inilah penekanan terhadap peserta guna keperluan penandatanganan suatu blanko kosong yang tidak jelas manfaatnya (yang kemudian baru diketahui bahwa blanko kosong tersebut, nantinya akan dijadikan lembaran pernyataan masing-masing cabang guna perubahan azas). Disinilah ketegangan mulai berawal, karena banyak Delegasi yang menolak bila tidak ada jaminan penjelasan yang jelas bahwa tanda-tangan itu tidak akan disalah-gunakan. Bagi mereka yang menanda-tangani dengan tidak banyak komentar, langsung mendapat pelayanan jemputan untuk dibawa ke Grand Hotel, sedangkan bagi yang masih banyak rewel tindakan intimidasi sudah mulai dijalankan guna penjinakan peserta, dengan beraneka bentuknya (untuk yang garis geras seperti Jakarta, secara keras ditolak, sedangkan bagi yang agak lembut, mendapat jemputan khusus untuk masuk ke karantina, dalam kondisi ter-isolasi dari dunia luar). Ditempat inilah, pihak Panitia mulai mengalami kesulitan dalam menghadapi Delegasi GMNI Jaya, karena ancaman yang dilakukan oleh panitia dalam bentuk intimidasi dan teror psikologis, ternyata mendapat pukulan balik dari para Delegasi yang juga mengancam akan mendatangkan kekuatan cadangan yang sedang siaga di sekitar tempat tersebut (Delegasi GMNI Jaya, karena terlalu lama bersitegang urat dengan panitia, akhirnya memutuskan untuk datang/mencari sendiri lokasi kongres, dan ini kemudian telah membuat panik pihak keamanan panitia Grand Hotel dan para Kelompok Tebet sebab kehadirannya tidak diduga sebelumnya.
Proses penyaringan ke-tiga :
Penyaringan ke-tiga yang harus dialami oleh para peserta adalah sebelum masuk Grand Hotel, ialah di pintu gerbang hotel itu sendiri. Disini pihak panitia mulai mengalami kebingungan karena agak sulit membedakan mana yang Delegasi dan mana-pula yang datang dari Media Massa/Wartawan. Pada para Delegasi mereka berani melakukan intimidasi kekerasan, tetapi mereka sangat takut terjadi salah sasaran terutama pada orang pers.
Wartawan Majalah Fokus Rahadi Zakaria termasuk yang sempat jadi korban salah sasaran, namun kuatir hal ini akan dipublisir dan dapat mengundang aksi solidaritas para jurnalis yang sedang meliput acara itu, maka dari pihak Panitia antara lain Lukman, Kristiya dan Wantoro kemudian mendatangi saudara Rahadi Zakaria, dan membujuknya untuk tidak menyampaikan peristiwa tersebut pada rekannya yang lain. Dengan tidakan panitia yang bertugas di gerbang ini yang berlebihan terutama dalam menghadapi Delegasi GMNI Jaya, telah mengarah kepada tingkat ketegangan fisik antara fihak panitia dan Delegasi Cabang-Cabang yang kena klasifikasi “tidak boleh masuk”, dimana para Delegasi tersebut kemudian berhasil mendobrak palang penghalang yang bertuliskan larangan itu.
Berdasarkan pengamatan, bahwa ternyata yang tidak senang dengan tindakan para kaki-tangan Kelompok Tebet itu, tidak hanya para Delegasi yang telah lulus “sensor”, tetapi juga Warga Marsyarakat yang ada disekitar Grand Hotel, sebab guna mencegah kemungkinan terjadi penyusupan kaki tangan Kelompok Tebet itu juga melarang warga sekitar untuk memasuki areal Grand Hotel, padahal kolam renang yang ada didalam areal tersebut bebas digunakan oleh warga sekitarnya, dan secara tetap dipergunakan juga untuk tempat latihan bagi Lembaga Pendidikan Atas yang ada di kawasan Lembang (namun karena yang terpampang disitu adalah lambang GMNI, maka mereka tidak sampai hati untuk melakukan bentrokan fisik, sebab bagi mereka GMNI pasti ada pertautannya dengan Bung Karno, yang merupakan Bapak Kaum Marhaen).
Proses penyaringan ke-empat :
Penyaringan ke-empat dijalankan didalam areal hotel itu sendiri, baik diruangan pertemuan umum, maupun dari kamar-kekamar. Caranya pun lebih halus lagi yakni dengan teknik pancingan sedemikian rupa mereka mencoba memancing apa yang kira-kira bakal disuarakan oleh para peserta itu. Bagi mereka yang masih mau bicara tentang Marhaenisme, dikenakan ancaman untuk dikeluarkan dari dalam lokasi, yang diawali dengan serangkaian ancaman/intimidasi/teror misalnya, interogasi mendadak (peserta dibangunkan dari tidurnya dan kemudian dilakukan investigasi), yang dalam kegiatan interogasi ini, Lukman dan Kristiya sering-sering membawa nama aparat keamanan negara.
Inilah empat proses pembersihan terhadap para delegasi yang dilancarkan oleh pihak penyelenggara (kaki-tangan Kelompok Tebet), demi lancarnya prosesi penguburan Marhaenisme dari semua kamus pergerakan GMNI, dan tentunya masih banyak serangkaian bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap para peserta.
-
80% PANITIA KONGRES KE-VIII GMNI BUKAN GMNI DAN BUKAN MAHASISWA
Cukup menarik penyelenggaraan Kongres ke-VIII GMNI ini, sebab baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah kehidupan GMNI, dimana 80% personil Panitianya terdiri dari orang-orang bukan anggota GMNI dan bukan Mahasiswa.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap personil panitia ini, unsur non-GMNI itu terdiri dari dua kelompok yakni, Kelompok Pemuda Pasar dan Kelompok Kaum Birokrat. Reporter yang melakukan monitor didalam areal melaporkan bahwa, dalam suatu kesempatan dialog dengan Panitia bagian keamanan, sang anggota Panitia yang tidak pernah menduduki bangku pendidikan menengah atas itu dengan polos menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak tahu dengan apa yang sedang ia kawal. Kehadirannya disitu adalah dalam rangka permintaan pak Lukman yakni dengan imbalan setiap orang mendapat Rp. 25.000,-/hari.
Dalam komposisi personil ini, nampaknya selain terdiri dari mereka yang berdomisili di Bandung, juga dalam jumlah besar sengaja didatangkan dari Surabaya atas permintaan Sudarjanto. Mungkin ini bertolak dari pengalaman di Yogyakarta dimana para pengawal pribadinya sempat dibuat tidak berkutik oleh para anggota satgas GMNI Jaya, ketika masih berada di Gondomanan (belum sampai lokasi pra-kongres di Yogyakarta). Anggota reporter yang kebetulan masih termasuk “Arek Suroboyo” menjelaskan, bahwa diantara orang-orang yang diaktifkan oleh Sudarjanto dalam panitia, beberapa diantaranya dikenal sebagai calo, yang sering bergentayangan di-stasiun Pasar Turi.
Kemungkinan ini adalah salah satu hasil dari Konsepsi Paradigma Baru yang dijalankan oleh Kelompok Tebet yang diantaranya adalah kegiatan pembinaan/pemanfaatan para calo guna kepentingan politik.
Ketika para petugas panitia yang merupakan dari Kelompok Pemuda Pasar ini berhadapan dengan figur-figur yang kena black-list, mereka sempat menjadi bingung karena kenyataan yang mereka hadapi ternyata berbeda jauh sekali dengan gambaran yang diberikan oleh Lukman dan Kristiya. Dalam pengarahannya, kedua anggota Predisium yang jadi manager proyek itu telah menggambarkan pada para panitia bahwa yang bakal mereka hadapi dalam pengamanan itu adalah para bajingan yang akan menimbulkan keonaran, namun ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang digambarkan tadi mereka-pun menjadi ragu-ragu sebab yang dihadapi ternyata orangnya cukup intelek dan sopan. Lain lagi dengan penampilan Panitia Pemuda Pasar, maka yang termasuk dalam Kelompok Birokrasi kelihatannya lebih halus lagi permainannya. Mereka umumnya bertugas sebagai pendeteksi pendapat peserta sekaligus intimidator, yang setiap saat siap hadir dimana ada kerumunan peserta, dan untuk hal-hal tertentu mereka mendatangi perserta dikamarnya masing-masing. Umumnya mereka membawa alat perekam dan memiliki tonjolan aneh dibalik baju dibagian pinggang.
Meskipun gaya yang mereka bawakan relatif lebih halus, namun dengan sejumlah alat yang mereka bawa itu, kiranya sudah cukup untuk dijadikan sebagai wujud teror mental terhadap para peserta/delegasi. Apalagi bila saat tidur telah tiba, alat rekam itu tetap mereka tinggalkan di kamar tidur masing-masing peserta dalam posisi tombol “on”.
Dengan struktur panitia yang demikian, kiranya adalah sangat cukup untuk menciptakan suasana yang mencekam tegang pada diri masing-masing peserta, sehingga beberapa peserta menggambarkan suasana kongres itu sebagai neraka dalam 4 hari. Hari kedua setelah peserta memasuki areal kongres, mulai banyak yang jatuh sakit (mungkin akibat depresi mental), bahkan ada beberapa diantaranya mulai melakukan doa bersama. Mereka yang kebetulan sempat membawa Kitab-Suci, terpaksa mulai membuka lembaran Kitab-Suci tersebut guna mencari ketenangan bathin, dan itu pun dilakukan didalam kamar dengan penuh hati-hati, sebab bahkan Kitab-Suci pun mulai dicurigai oleh pihak panitia, jangan-jangan didalamnya terselip selebaran yang isinya bertentangan dengan tujuan pihak Kelompok Tebet ini.
Sungguh suatu fantastic, dalam penjagaan yang begitu berlapis tiga, dengan anggaran biaya special, ternyata masih mampu diterobos oleh satuan tugas gabungan antar cabang, yang dibawah koordinasi operasi GMNI Jaya, yang berlangsung secara mendadak serempak, meskipun hanya berlangsung selama 5 menit. Kelengahan pihak keamanan panitia yang disebabkan karena cuaca sedang hujan lebat, telah dimanfaatkan oleh pihak satgas untuk melakukan aksi serempak itu, sempat membuat kalang kabutnya Lukman dan Kristiya, sebab bila berlangsung lama dan dapat terpublisir, kemungkinan akan dapat mempengaruhi proses perijinan yang saat itu belum selesai.
Akibatnya, antara Lukman dan Kristiya sempat tuding menuding dan saling lempar tanggungjawab. Ketika aksi dijalankan, pihak keamanan yang rata-rata bertubuh kekar nampaknya tak dapat berbuat apa-apa, yang mereka lakukan hanyalah mencoba menghubungi bantuan tenaga pengamanan lewat Handy-Talkie, dan beberapa orang mencoba menghubungi pos keamanan negara yang memang ada didekat Grand Hotel. Cuma menghindari terjadinya bentrokan dengan keamanan negara, maka setelah menguasai lokasi selama 5 menit, SatGasGab itu ditarik mundur, dan secepatnya pula pimpinan panitia melakukan usaha guna menetralisir suasana yang mulai panik, antara lain mendatangkan lebih banyak lagi keamanan dari pihak Kelompok Pemuda Pasar, dan mewajibkan para petugas keamanan panitia tetap siaga penuh di pintu-pintu masuk, meskipun diguyur oleh hujan yang cukup lebat.
Salah satu sasaran aksi ini memang tidak tercapai, yakni untuk membawa keluar lokasi para anggota Presidium Kelompok Tebet (sebab saat itu sedang berada diluar lokasi atau sebagian di Bandung dan yang lain di Jakarta), namun sasaran yang lain, yaitu untuk mempengaruhi perijinan nampaknya terpenuhi.
Dampak dari kejadian “5 menit di Grand Hotel”, telah membuat perijinan harus tertunda dua hari lagi, dan Soetrisno dan Soekarton terpaksa harus mengirimkan utusan khususnya (Muchyar Jara alias Yari dan Iskandar) untuk menghubungi DPC GMNI Jaya yang saat itu telah berada di pos kumpul II (50 meter dari Grand Hotel), dengan membawa sejumlah tawaran guna melunakkan pendirian GMNI Jaya dan Cabang-Cabang lain yakni antara lain, jaminan dari Soetrisno dan Soekarton bagi GMNI Jaya, untuk dapat hadir sebagai salah satu peserta dengan keistimewaan tertentu selama kongres. Tawaran ini masih bisa dinaikkan lagi yakni jaminan untuk menjadikan GMNI Jaya sebagai salah satu anggota Formatur dalam penyusunan Pimpinan Pusat GMNI kelak.
Tawaran tersebut, ditolak mentah-mentah oleh para anggota yang siaga di pos kumpul II (Jakarta & Malang), sebab persoalannya bukan masalah jadi peserta atau tidak, begitu pula bukan jadi Formatur/Presidium atau tidak, tetapi adalah menyangkut hal yang prinsipil yakni seperti yang telah diberitakan oleh Majalah Fokus dalam dua kali penerbitannya.
Sebetulnya, apa yang disebut forum kongres itu sendiri, tinggal suatu formalitas sebab apa yang bakal jadi keputusan itu sudah dipersiapkan oleh wakil-wakil dua kubu kepentingan diatas, disebuah hotel mewah di kota Bandung.
Persiapan hasil-hasil kongres di hotel ini, tinggal pematangan saja, sebab sebelumnya telah dilakukan pertemuan pula antara dua kubu kepentingan itu disuatu rumah yang terletak diakawasan Husein Sastranegara, yang menurut informasi penetapan lokasi tersebut atas prakarsa Kubu Birokrasi. Yang anehnya, keputusan yang bakal mengikat GMNI ini, justru tidak dilakukan oleh pertemuan yang dialamnya melibatkan para pemimpin GMNI, sebab yang hadir disitu hanya beberapa orang anggota Presidium Kelompok Tebet.
Keputusan yang disusun oleh kepentingan diluar GMNI inilah, yang kemudian dipaksakan untuk disahkan oleh para pimpinan GMNI dalam forum kongres. Guna memberikan kesan bahwa seolah-olah keputusan tersebut diterima secara aklamasi, maka disiapkan suatu gerakan tepuk tangan yang bakal dijalankan oleh para kaki-tangan Kelompok Tebet yang terlibat sebagai panitia.
Gerakan tepuk tangan ini memang cukup ampuh guna mengelabui pihak luar, hal ini nampak jelas ketika pembacaan teks keputusan yang telah tersusun, dimana para delegasi diam membisu seribu bahasa, gerakan tepuk tangan itu mampu memeriahkan suasana. Agaknya, sebelumnya telah dilakukan gladi resik terlebih dahulu.
Yang lebih aneh lagi, dalam keputusan perubahan azas, itu tidak dilakukan lewat suatu persidangan sebagaimana layaknya pada suatu lembaga kongres, tetapi dengan menggunakan acara pengarahan yang kemudian dimanipulir sebagai acara pengambilan keputusan. Darjatmo nampaknya telah siap untuk itu, cukup hanya membacakan keputusan yang tersusun yang kemudian diakhiri dengan ketukan palu (untuk pengesahannya, sebelumnya tidak pernah diminta pendapat para delegasi).
Akibatnya, banyak delegasi yang semula merencanakan akan mengeluarkan sisa-sisa keberaniannya untuk bersuara dalam masalah azas ini telah dibuat tak berkutik dalam tingkat awal. Sungguh tragis nasib mereka. Dari wajah mereka tak adapun seberkas kecerahan yang tergambar sebagaimana lazimnya pada forum-forum yang sama sebelumnya. Hanyalah guratan rasa kecewa yang kadangkala terpadu dengan genangan titik air dipelupuk mata, itulah yang menjadi situasi dominan disaat ketukan palu eksekusi terhadap Marhaenisme dilakukan.
Mungkin saat ini bathin mereka menjadi sarat dengan sejuta penyesalan karena ketidak-jeliannya mereka telah terperangkap dalam suatu sistem penghianatan yang telah mengikat diri mereka. Secara fisik, mereka terjebak dalam suatu areal yang penuh teror dan intimidasi, dan secara formil mereka telah ikut terjebak dalam daftar hadir, dimana tanda-tangan mereka itu akan ikut menjadi saksi sejarah, akan keikut-sertaan mereka dalam sebuah prosesi Penguburan Marhaenisme dari bumi GMNI.
Mungkin didalam hati ingin menjerit sekuat tenaga, agar dapat mengikuti langkah yang dilakukan rekan mereka dari 4 cabang yang lain, yang memang tidak mau ikut dalam acara yang penuh dengan dosa sejarah itu, tapi … yah, nasi telah menjadi bubur.
-
4 CABANG PEKA MENILAI TAKTIK KELOMPOK TEBET DAN 1 CABANG LAGI PROTES
Berbeda dengan cabang-cabang lain yang agaknya telah kena ilmu sirep dari Kelompok Tebet sehingga mau diperlakukan apa saja, ternyata ada empat cabang yang punya kepekaan tinggi sehingga mampu membaca taktik yang bakal dijalankan oleh Kelompok Tebet, dan agar tidak terperdaya mereka memutuskan untuk lebih baik tidak ikut Kongres saja. Ke-empat Cabang tersebut ialah, Cabang Jakarta, Cabang Purwokerto, Cabang Tabanan dan Cabang Denpasar. Sedangkan satu Cabang yang tidak mampu menahan emosinya lagi disaat terjadi perubahan azas,dan kemudian protes dengan jalan meninggalkan Kongres adalah Cabang Palembang. GMNI Cabang Malang, hadir di Bandung dengan formasi dua delegasi, yakni satu delegasi yang mewakili suara basis-basis, dan satu delegasi lagi adalah hasil bentukan Kelompok Tebet yang terdiri dari para kaki-tangan mereka. Delegasi yang mewakili suara basis (arus bawah) itulah yang hingga Kongres usai, tetap tidak diperbolehkan masuk.
Yang tidak hadir, tetapi tidak memberikan keterangan apa-apa, tercatat dari Cabang GMNI di-Aceh.
-
YANG DELEGASI DAN YANG ORMAS LAIN
Meskipun dalam AD/ART GMNI melarang anggotanya melakukan rangkap keanggotaan dengan Organisasi lain, namun dalam Kongres ke-VIII ini cabang-cabang umumnya diwakili oleh figur hasil tunjukan Kelompok Tebet, yang justru terbesar adalah merangkap anggota/pengurus Organisasi lain.
Mereka itu antara lain :
• Togap Silitonga, d.k.k. (Medan-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Timbul, Rahmat Ilahi (Bandung-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Uun Subarna, d.k.k. (KNPI/Pemuda Demokrat/Partai Demokrasi Indonesia);
• Harry Wol (Jember-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Raphael, d.k.k. (Surabaya-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Nyoman Wibnanu (Singaraja-Korpri/Pemuda Demokrat);
• Suparlan (Lampung-KNPI/Pemuda Demokrat);
• Dan sejumlah aktivis lainnya.
Dan kemudian mereka yang merangkap karyawan pada perusahaan Lukman Hakim AS, yang kemudian mendapat tugas dari perusahaan untuk membentuk Cabang-Cabang baru GMNI dan duduk sebagai delegasi (umumnya anggota GMNI Bandung) tercatat adalah :
• Suhendar (Banjarmasin);
• Rahmat Ilahi (Bandung);
• Nyoman Wibnanu (Singaraja-Swasta/Korpri).
-
KELOMPOK TEBET GAGAL MEMECAH BELAH GMNI JAYA
Nampaknya, Presidium Kelompok Tebet ini cukup kewalahan dalam menghadapi ulah anak-anak GMNI Jaya. Lewat pemberitaannya yang dilakukan lewat pers, Lukman Hakim AS telah menyebarkan berita bohong, yaitu seolah-olah GMNI Jaya mengalami perpecahan (dua delegasi). Berita itu tidak benar, sebab hingga terakhir GMNI Jaya tetap satu formasi delegasi.
Memang semula, terdapat niat dengan mencoba mendorong Gelora Tarigan, wakil ketua DPC GMNI Jaya untuk membentuk delegasi tandingan, tetapi itu ditolah oleh Gelora Tarigan. Kemudian Lukman Hakim AS mencoba membentuk delegasi bohong-bohongan yang terdiri dari beberapa staf SekJen, ditambah dengan beberapa aktivis GMNI Jaya itupun juga gagal, sebaba nampaknya para staf SekJen tidak punya cukup keberanian untuk itu, dan para aktivis sudah satu tekad untuk tidak mau terlibat dalam acara perobahan azas ini.
Beberapa aktivis antaranya melaporkan, bahwa mereka telah dihubungi oleh Kristiya dan Lukman untuk duduk dalam delegasi GMNI Jaya, tetapi mereka tetap tidak mau, meskipun dijanjikan akan diberi uang honor sebesar Rp. 50.000,-/orang setiap hari.
-
LUKMAN SEMPAT NGAMBEK
Ketika masalah perijinan belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan selesai, sedangkan waktu sudah terulur cukup lama, dimana sebagian besar peserta mulai gelisah, petugas keamanan panitia mulai jenuh dan diserang flu, Lukman Hakim AS yang konon telah mendapat janji untuk suatu proyek jutaan rupiah di Kalimantan (HPH?), nampaknya mulai gelisah. Rasa gelisah ini kian bertambah terutama dengan tersiarnya desas-desus, bahwa GMNI Jaya, dengan satuan gabungan cabang-cabang akan mengulangi lagi serangan umumnya dengan kekuatan yang lebih besar lagi.
Dengan wajah yang hampir menangis, Lukman memelas pada pihak yang berwenang, agar perijinan segera dikeluarkan. “Kalau bapak tidak mengeluarkan ijin, berarti bapak yang anti Pancasila, sebab kami mau kongres ini justru ingin merubah azas GMNI jadi Pancasila“, demikian kata Lukman pada sang pejabat itu.
-
FOTOCOPY MAJALAH “FOKUS” DAN CABANG AMBON BIKIN GEGER ARENA KONGRES
Suasana yang sepi hening mencekam, tiba-tiba berubah menjadi hingar-bingar. Para anggota Presidium Kelompok Tebet dan Panitia nampaknya hilir mudik mencai sesuatu, dan memang benar yang mereka cari adalah lembaran-lembaran fotocopy majalah Fokus yang memuat pernyataan sikap DPC GMNI Jaya yang sempat beredar di dalam arena tanpa SIT dari Panitia/Kelompok Tebet. Yang mereka kuatirkan dengan beredarnya fotocopy, akan menumbuhkan semangat baru dari para Delegasi yang sedang dilanda ketakutan dalam camp isolasi ini.
Semua pengusutan tidak berjalan lancar dan terpaksa dilanjutkan dengan penggeledahan tiap kamar yang dipimpin langsung oleh Uun Subarna, Komandan Keamanan Panitia. Setelah dilancarkan lagi serangkaian intimidasi dan teror, baru diketahui kalau yang jadi biang keladinya adalah salah seorang anggota Delegasi dari Manado, karena keisengannya telah membawa lembaran kertas yang sangat ditakuti itu.
Lain lagi cerita tentang rekan yang Nyong Ambon ini. GMNI Cabang Ambon adalah merupakan cabang paling baru, dan oleh sebab itu ia dianggap untuk tak perlu digarap; dan akibatnya didalam arena (karena ketidaktahuannya) rekan yang satu ini masih mengucapkan kata “Marhaenisme”. Panitia yang tidak mengerti duduk persoalannya terpaksa menambah kekuatan tenaga pengamanan, karena dianggap Bung Kita ini mau memancing persoalan. Ketika dipancing komentarnya, Delegasi yang datang dari Indonesia Timur ini, menyatakan bahwa ia tidak tahu kalau Presidium mau merubah azas GMNI. Yang ia tahu, hanya GMNI itu berkaitan erat dengan Marhaenisme. Ya … ketidaktahuan yang justru telah membuat panik orang lain.
-
PANITIA/KELOMPOK TEBET RATA-RATA BER-JIMMNY
Entah kenapa kebetulan, atau memang dana surplus, atau mungkin faktor X Panitia/Kelompok Tebet selama acara berlangsung menggunakan kenderaan yang dengan merk yang sama (Suzuki Jimmny) yang masih baru. Tak kurang 7 kenderaan jenis tersebut selalu parkir didepan Grand Hotel. Ketika reporter anda, mencoba mengorek keterangan tentang kenderaan yang unform itu, petugas keamanan yang merupakan Kelompok Pemuda Pasar seacara polos dan lugu menjawab bahwa itu punyanya pak Lukman dan teman-temannya. Penyampaian penjelasan ini kemudian sempat didengar oleh sorang Panitia dari Surabaya, maka untuk selanjutnya sang keamanan diberi peringatan agar tidak memberikan keterangan lagi kepada siapapun juga.
-
ADA PANITIA DAN ANGGOTA PRESIDIUM MASUK LOKALISASI WTS
Berawal dari perubahan teknik operasi Team Gabungan, yakni semula ditekankan semata-mata untuk memonitor kegiatan yang terjadi didalam Grand Hotel, namun kemudian dirubah karena telah diketahui kalau semua keputusan telah dimatangkan diluar, maka penekanan tugas difokuskan pada usaha untuk mencari tempat-tempat dimana sebetulnya pertemuan itu dilakukan (agaknya tempat itu selalu berpindah-pindah, sebab salahsatu tempat yang berhasil dilacak yakni di Hotel Homan, namun ketika dilakukan penggerebekan, mereka telah pindah). Maka untuk tidak kehilangan titik sasaran, beberapa anggota sengaja disiapkan untuk membuntuti setiap kenderaan yang keluar dari Grand Hotel (yang diperkirakan membawa mereka yang termasuk kategori pengambil keputusan). Salah satu anggota Team Reporter anda kebetulan bersama dalam tugas buntut-membututi ini.
Satu saat kemudian, sebuah Suzuki Jimmny meluncur keluar dari Grand Hotel (kira-kira jam 22.00 WIB), dan untuk tidak kehilangan jejak, Team Pembayang-pun segera pasang aksi diatas Honda GL masing-masing. Namun tak lama kemudian mereka pun kembali dengan rasa geli, sebab diperkirakan semula kenderaan Panitia itu sedang mengangkut sang Pengambil Keputusan untuk rapat diluar lokasi, eehh … tak taunya masuk kedalam salah satu lokalisasi Wanita Tuna Susila yang terkenal di Bandung, “Saritem”. Nampaknya, mungkin karena tegang di dalam Grand Hotel, atau memang lagi kelebihan duit, Sang Panitia dan Presidium itu perlu juga sedikit refreshing, guna mengendorkan syaraf yang sedang tegang, atau memang keputusan diambil dalam Lokalisasi WTS itu biar aman sebab sudah diduga pasti tempat tersebut bebas dari sorotan warga GMNI yang lain.
-
KETUKAN PALU PENGHAPUSAN MARHAENISME DILANJUTKAN DENGAN ACARA JAIPONGAN
Berbeda dengan kelaziman pada Kongres-Kongres GMNI sebelumnya, dimana setelah pembukaan acara persidangan, secara berangkai dilanjutkan dengan persidangan-persidangan lanjutan sehingga apa yang jadi permasalahan selesai terbahas secara tuntas, maka untuk kali ini tidak demikian halnya. Reporter kami yang bertugas pada pos terdepan (dalam areal Grand Hotel) melaporkan, bahwa setelah acara pokok yang menempati urutan pertama selesai, itu tidak dilanjutkan dengan acara persidangan berikutnya, tetapi diselingi dengan acara Jaipongan semalam suntuk. Perlu diketahui bahwa yang menempati urutan pertama adalah, acara pengetukan palu penggantian azas GMNI. Nampaknya dengan pengetukan palu perubahan azas itu, target pokok kongres ini telah tercapai sehingga perlu dirayakan terlebih dahulu. Lebih lanjut dilaporkan bahwa tidak semua delegasi kelihatan berminat terhadap acara ini, namun sebahagian besar Panitia dan sejumlah Peserta yang jadi aparat Kelompok Tebet, tetap tidak melewatkan acara yang cukup erotis ini, yang berlangsung dalam pengawalan yang cukup ketat juga.
-
KOMISARIAT-KOMISARIAT GMNI DI JAKARTA RAYA UMUMNYA MENOLAK KEPUTUSAN KONGRES KE-VIII GMNI
Para komisaris dan sejumlah aktivis GMNI yang ada di Jakarta Raya ketika diminta komentarnya tentang Kongres ke-VIII, umumnya menyatakan diri tidak terikat pada keputusan-keputusan Kongres tersebut. Namun mereka juga menyatakan bahwa dengan berhasil terselenggaranya Kongres lewat pemaksaan ini, kami juga tidak menyatakan diri mundur atau demisioner dari segala kegiatan GMNI, dan ini berarti apa yang kami perjuangkan tidak berakhir hanya oleh Kongres ke-VIII itu. Tentang apa yang jadi tindak lanjut perjuangan mereka belum dijelaskan secara nyata. “Tunggu saja dan lihat apa yang akan kami lakukan“, demikian mereka berujar. Tapi dugaan kuat, agaknya mereka sekarang sedang melakukan sosialisasi sikap pada basis-basis organisasi yang di cabang-cabang lain, yang hal ini nampak dari kenyataan cukup banyaknya surat-surat yang berdatangan dari pelbagai basis di cabang-cabang lainnya yang umumnya menyatakan sikap yang sama, dan kemungkinan akan berlanjut dengan pembentukan Lembaga Pusat Koordinasi kegiatan antar cabang dan Komisariat-Komisariat GMNI se-Indonesia. Sementara itu, sejumlah spanduk dan poster yang nadanya menyatakan ketidak-terikatan pada keputusan Kongres ke-VIII juga telah sempat menghiasi Markas GMNI Jaya, Jln. Salemba Raya 73 Jakarta Pusat.*
-
DAFTAR NAMA-NAMA MEREKA YANG BERKEPENTINGAN DAN TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENGGANTIAN AZAS GMNI
Pimpinan Kelompok Inti :
1. Kartjono; Suko Sudarso; Bondan Gunawan (K.K.B.) d.k.k.;
2. Soekarton, Soetrisno SH (Birokrasi) CS.
Staf Operasional/Pimpinan Lapangan :
1. Darjatmo;
2. Sudarjanto;
3. Karyanto;
4. Kristiya Kartika;
5. Lukman Hakim AS;
6. Bambang Harianto.
7. D.K.K.
Pembantu Operasional/Aktivis Wilayah :
1. Togap Silitonga, d.k.k. (Medan);
2. Suparlan (Tg.Karang);
3. Timbul, Rahmat ilahi (Bandung);
4. Uun Subarna (Garut);
5. Antonius Wantoro; Baringin Pardede; Weimy Charles Riry; Prayitno (Jakarta);
6. Harry Fadillah (Semarang);
7. Bambang Irianto; Soermadji Tjondro Pragolo (Malang);
8. Heru Darmanto alias Gimo alias Nobon; Raphael Lamiheruharyoso (Surabaya);
9. Nonot Suryono; Djoko (Surabaya);
10. Nyoman Wibnanu (Singaraja);
11. Suhendar (Banjarmasin).
Yang ikut terpengaruh :
1. Sudirman Kadir (Bogor), d.l.l.
Catatan :
Daftar ini hanya memuat secara garis besar, dan tetap akan dilengkapi pada penerbitan berikutnya, sambil menunggu data-data yang sedang dihimpun Team Reporter.*
*sumber tulisan berjudul “PROYEK PATUNGAN ANTARA KIRI BARU DAN BIROKRASI” yang dipublikasikan dalam buletin GMNI VOX POPULI yang diterbitkan oleh Sekretariat Bersama Kelompok Studi Ilmu Sosial GMNI se-Indonesia.
Rabu, 05 Januari 2011
Seputar G30 S PKI
Pembelaan Nyono dimuka Mahmilub pada tanggal 19 Februari 1966.
Di publikasikan pada situs Indo-Marxis, situs kaum Marxis Indonesia, 16 Februari 2002.
Dalam amanat Presiden Sukarno dihadapan wakil-wakil partai politik di Guesthouse Istana, Jakarta, tanggal 27 Okt 1965, ditegaskan bahwa kejadian September bukan sekedar kejadian 30 September, tetapi adalah suatu kejadian didalam Revolusi kita.
Saya sudah kemukakan bahwa prolog daripada G30S adalah adanya rencana kudeta dewan jenderal. Dalam bahasa sehari-hari, gara-gara ada Dewan Jenderal maka ada Dewan Revolusi. Saya telah kemukakan bahwa prakteknya Dewan Jenderal merupakan golongan politik tersendiri. Disini perlu saya tegaskan, karena tidak semua Jenderal masuk dalam Dewan Jenderal, maka Dewan Jenderal adalah golongan politik tersendiri dari Jenderal-Jenderal tertentu yang menjalankan politik Nasakom-phobi, khususnya Komunisto-phobi, hal mana adalah bertentangan dengan politik Presiden Sukarno.
Kegiatan anti komunis tersebut adalah langsung bertentangan dengan politik Presi-den yang justeru kurang lebih dua minggu sebelunya, berkenaan amanat dirapat raksasa ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senayan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandaskan bahwa PPKI adalah "ya sanak ya kadang, yen mati melu kelangan".
Jelaslah bahwa menentang Dwan Jenderal pada hakekatnya adalah menentang Jenderal tertentu yang menjadi kapitalis birokraat, yang dalam prakteknya bersifat memusuhi Nasakom dan sokoguru-sokoguru Revolusi.
Saya lebih yakin lagi akan adanya Dewan Jenderal setelah saya mendapatkan bahan-bahan masa epilog dari G30S masa epilog merupakan masa "openbaring" atau masa terbukanya wajah politik yang sesungguhnya daripada Dewan Jenderal. Dari koran-koran dapaat diketahui bahwa Jenderal AH. Nasution muncul terang-terangan dengan kampanye anti komunisnya. Sesungguhnya Presiden Sukarno tiada jemu-jemunya memberikan indoktrinasi tentang mutlaknya Nasakom bagi penyelesaian indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah melakukan serentetan kegiatan membantu G30S, jelaslah bahwa G30S bukanlah suatu pemberontakan, tetapi suatu gerakan pembersihan. Bagaimana keterangan yuridisnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya.
Kesimpulan:
PKI berada dibalik G30S, dengan dalih membela presiden soekarno, secara pribadi maupun untuk mengamankan "REVOLUSI" yang sedang dijalankan Presiden Soekarno. Peristiwa G30S merupakan puncak dari aksi revolusiatau kudeta PKI di Indonesia, yang sebelumnya sudah didahului dengan berbagai aksi kekerasan (pembunuhan) terhadap warga masyarakat diberbagai wilayah indonesia, yang keberadaan komunis (PKI).
Cuplikan Pengakuan Dr. Soebandrio Tentang Tragedi Nasional 30 September.
Saat G30S meletus saya tidak berada dijakarta, saya melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut turba (turun kebawah). Pada tanggal 28 sept 1965 saya berangkat ke Medan, Sumatera Uara. Beberapa waktu sebelumnya saya keliling ke Jawa Timur dan Indonesia Timur.
Pada tanggal 29 Oktober 1965 pagi hari , Panglima AU Omar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya saya melaporkan kepada bung karno adanya sekelompok Dewan Jenderal -termasuk bocoran dewan Jenderal membentuk kabinet.
Menurut Serma Bungkoes (Komandan Peleton Kompi C Bataliyon Kawal Kehormatan) yang memimpin prajurit penjemputan Mayjen MT Haryono, di militer tidak ada perintah culik, yang ada adalah tangkap dan hancurkan. Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Cakrabirawa Tawur dan Komandan Bataliyon Untung tangkap para jenderal itu, kata bangkoes setelah ia bebas dari hukuman. Namun MT Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperkenan-kan masuk rumah oleh isteri MT Haryono, sang istri curiga suami dipanggil Presiden kok dinihari. Karena itu pintu rumah itu didobrak dan MT Haryono tertembak tidak jelas apakah Haryono Pondok Gede (lubang buaya).
Ada masa dimana Indonesia lowong kepemimpinan sejak awal oktober 1965 sampai Maret 1966 atau sekitar enam bulan. Bung Karno masih sebagai Presiden, tapi sudah tidak punya kuasa lagi Bung Karno pada tenggang waktu itu belum benar-benar sampai ajal politik. Beliau masih punya pengaruh, baik di Angkatan Bersenjata maupun dikalangan parpol-parpol besar dan kecil. Para pemimpin parpol umumnya mendukung Angkatan Darat untuk membasmi PKI, namun mereka juga mendukung Bung Karno yang mencoba memulihkan wibawa. Walaupun Bung Karno akrab dengan PKI.
Lantas..mahasiswa melanjutkan demo turun kejalan..satu-satunya tuntutan maha-siswa yang murni menurut saya adalah bubarkan PKI Setelah ditangkap saya langsung ditahan, saya diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dengan tuduhan sub-versi dan dijatuhi hukuman mati. Jelas saya sangat terpukul saat itu. dari posisi orang orang nomor dua di Republik ini saya mendadak sontak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati. Saya menjalani awal dipenjara Cimahi Bandung. Disana berkumpul orang-orang yang senasib dengan saya (dituduh sebagai penjahat yang terlibat G30S) diantaranya adalah Kolonel Untung yang memang Komandan G30S. kalau Aidit mendukung pembunuhan anggota Dewan Jenderal, memang ya dalam suatu saya dengar Aidit mendukung gerakan pembunuhan anggota jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden, sebab kalau sampai Presiden terguling oleh kelompok militer, maka selanjutnya bakal sulit.
Kesimpulan:
PKI berada dibalik peristiwa G30S, buktinya kesaksian Menlu Subandrio yang sekaligus kepala BPI (Badan Pusat Intelejen) mengatakan bahwa Aidit dan Untung terlibat dalam aksi G30S, dimana kedua orang tersebut adalah tokoh-tokoh PKI. Tetap dengan dalih yang sama, seperti pengakuan Nyono, bahwa ada Dewan Jenderal yang berniat menggulingkan kepemimpinan presiden Soekarno.Namun kalau Nyono jelas jelas mengatakan bahwa PKI yang membasmi Dewan Jenderal demi alasannya.
Mewaspadai Kuda Troya Komunisme Di Era Refromasi. (Drs. Markonina Hatisekar dan Drs. Akrin Ijani Abadi, Pustaka sarana kajian Jakarta Brat, cetakan ke 3 maret 2001, hal 116-118) Kegagalan G30S/PKI merupakan pukulan yang paling telak bagi sejarah perjuangan kaum komunis di Indonesia. Kehancuran kekuatan militer G30S/ PKI Kabur. DN Aidit lari ke Jawa Tengah, Sjam, Pono dan Brigjen Suparjo mundur kebasis camp didaerah perkebunan Pondok Gede. Pada taggal 3 Oktober 1965, Sjam dan Pono menghadap Sudisman untuk memberikan keterangan tentang gagalnya PKI di Kayu Awet, Rawamangun, Jakarta. Setelah mendengar laporan tersebut, Sudisman memerintahkan Pono untuk pergi ke Jawa Tengah untuk melaporkan situasi terahir di Jakarta kepada DN Aidit.
Pada hari yang sama, DN Aidit di Jawa Tengah telah memerintahkan Pono kembali ke Jakarta membawa instruksi lisan kepada Sudisman dan sepucuk surat kepada Presiden Soekarno. Instruksi kepada Sudisman adalah agar anggota-angota CC PKI yang masih ada di Jakarta melakukan upaya penyelamatan partai dan Nyono dapat mewakili DN. Aidit menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada taggal 8 Oktober 1965. Aidit beralasan, dirinya tidak dapat menghadiri sidang itu karena tidak adanya transportasi ke Bogor dari Jawa Tengah.
Dalam Sidang Paripurna di Bogor tanggal 8 Oktober 1965, Nyono membacakan teks yang intinya menyebutkan bahwa bahwa PKI sama sekali tidak terlibat dalam apa yang disebut gerakan 30 September 1965. Secara rahasia, beberapa pentolan PKI juga mengadakan rapat yang membahas serangkaian peristiwa terahir setelah serangkaian G30S PKI dan melakukan konsolidasi partai. Pada tanggal 12 Oktober 1965, dirumah Dargo, tokoh PKI Solo, dilakukan rapat gelap antara DN Aidit, Pono dan Munir (anggota PKI yang baru tiba dari Jawa Timur). Dalam rapat itu dikatakan bahwa kegagalan gerakan 30 Sept akan membuka kedok keterlibatan PKI. Keberadaan PKI untuk melakukan perjuangan secara parlementer sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Munir melakukan usulan untuk dilakukan gerakan bersen-jata, usulan Munir pada prinsipnya disetujui oleh peserta rapat. Aidit menugaskan Ponjo untuk meneliti daerah mana saja yang memungkinkan untuk dijadikan basis PKI guna melaksanakan perjuangan bersenjata, daerah yang diusulkan untuk ditinjau adalah: Merapi, Merbabu serta Kabupaten Boyolali, Semarang dan Klaten.
Belum lagi kegiatan itu direalisasikan, gerakan pasukan RPKAD telah memasuki kota Solo. Walau PKI berusaha melawan, namun pada operasi pembersihan yang dilakukan RPKAD di Boyolali, DN Aidit terbunuh. Kejadian demi kejadian berlangsung dengan amat cepat. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada PKI. Rakyat bersama-sama dengan mahasiswa dan militer yang masih setia pada konstitusi negara merapatkan barisan dan bergabung dalam satu front melawan PKI. Pada ahirnya legalisasi PKI sudak tidak mampu dipertahankan oleh pengikutnya. Lewat ketetapan MPRS-RI. NO.XXV/MPRS/1966, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bukan itu saja, lewat ketetapan yang sama, paham Komunis dan Marxis-Leninisme dinyatakan haram berada di negara Indonesia.
Aksi G30S/PKI Awal Dari Pelanggaran HAM.
Peristiwa penyiksaan dan pembunuhan sembilan Jenderal pada 1 Oktober 1965 oleh pasukan Cakrabirawa yang menjadi bagian dari pasukan komunis Indonesia (PKI) dan dikenal sebagai Grakan 30 September adalah tanggal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. "Orang sekarang bicara pelanggaran HAM, sesung-guhnya titik awal dari pelanggaran HAM adalah penyiksaan para jenderal. Itu apa yang kami rasakan, kata putra pahlawan revolusi Mayjen Anumerta Sutijo, Agus Wijoyo, di Jakarta, Senin (23/9). Pernyataan Wakil Ketua MPR itu disampaikan saat penjelasan pers rencana peluncuran buku bertajuk kunang-kunang kebenaran dilangit malam setebal 250 halaman pada tanggal 30 September nanti.
Buku tersebut berisi penuturan anak-anak dan keluarga Pahlawan Revolusi tentang kejadian yang disaksikan dan dialami 1 Oktoer dini hari. Penuturan itu terdiri dari keluarga Jenderal Ahmad Yani, Letjen Purnawirawan Soeprapto, Letjen Anumerta S. Parman, Mayjen Anumerta D.I. Penjaitan, Mayjen Anumerta Soetojo Siswomiharjo, Lettu CZI Anumerta Piere Tendean dan Keluarga AH. Nasution.
Mengeluh
Katerin Penjaitan mengeluh, dirinya orang tua yang bisa dihargai pengorbanannya, belakangan mereka seolah-olah dikaburkan, "saya tidak terima. Saya tahu peritiwa itu, karena bukan anak kecil lagi, waktu itu usia saya 17 tahun" katanya. Menurutnya orang tuanya mati secara sadis. "Kita sakit mengingat peristiwa itu, komunis memang sadis," katanya dengan terbata-bata.
Sedangkan Amelia Yani menyayangkan, para tahanan politik yang keluar dari penjara, enak sekali bicara bagaimana membunuh para jenderal. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya putra-putri yang ditinggalkan.
Ia membantah para pasukan Cakrabirawa yang tergabung dalam PKI tidak melaku-kan penyiksaan, orang tua kita diseret, ditembak, mereka bilang seenaknya, itu bukan penyiksaan tandasnya.
Amelia menyatakan siapa lagi yang mau membela para Pahlawan Revolusi kalau bukan anak-anaknya "Kita tidak pakai bedil, hanya pakai pena, kita menyatakan kudeta, penyiksaan itu terjadi jangan terulang kembali.
Putra D.I. Penjaitan mengatakan hal senada, bahwa pasukan PKI sadis, sebagai gambaran, selongsong peluru mencapai 360 biji yang ditemukan diarea pekarangan rumah seluas 800 meter pada peristiwa penculikan dan penembakan ayahandanya, 1 Oktober 1965, sekitar pukul 03.00-04.00 WIB, selain orang tuanya keponakan ayahnya, Albert Naibab ikut meninggal ditembak dan Viktor Naibab cacat seumur hidup.
Kunang-kunang
Putri Suprapto, Nani Indah Sutojo menyatakan peristiwa yang diangkat tidak berkonotasi politik. Harapannya dengan mengemukakan pengalaman, mata rantai kekarasan sejarah harus diputus, dibangun mata rantai baru dengan situasi yang damai dan harmonis. Ia menyadari, rekonstruksi peristiwa G30S/PKI berdasakan pengalaman keluarga Pahwalawan Revolusi bukan kesimpulan sejarah, sebab sejarah punya pendekatan, metode aliran tersendiri yang tidak mati, bisa mengungkap hal baru. "Itu milik akademisi. Tapi kebenaran yang kami sampaikan adalah realitas bersama. Kunang-kunang sebagai judul buku bisa jadi dalam kegelapan ada cahaya baru yang mungkin redup, diganti dengan sejarah lain," tuturnya. "Kami tidak bermaksud tetap pada tataran penderitaan, iba, belas kasihan, kami inginkan munculnya harapan baru pada tingkat kearifan sesuai kemampuan yang bisa kami sampaikan, tambahnya"
*************** 0 0 0 0 0 0******************
Pelajaran dari G30S
40 tahun yl., kecuali dalang dan beberapa pelaku utama G30S, bisa dikatakan seluruh rakyat didunia tak terkecuali juga rakyat Indonesia sendiri tetap dirundung tanda-tanya besar, apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada subuh-pagi 1 Oktober 1965, itu? Ya, sampai hari ini, setelah lewat 40 tahun, tetap saja banyak masalah belum terungkap jelas, siapa dalang G30S sesungguhnya? Mengapa Dewan Revolusi yang bertujuan melindungi Presiden Soekarno, justru dituduh makar merebut kekuasaan Presiden Soekarno? Dimana peranan jenderal Soeharto dalam G30S sesungguhnya? Mengapa jenderal Soeharto tidak dimasukkan dalam daftar jenderal-kanan yang harus diculik, bahkan sebaliknya adalah jenderal yang dilapori rencana G30S? Dan, mengapa jenderal Soeharto setelah mengetahui rencana penangkapan beberapa jenderal atasannya, tidak segera melaporkan pada jenderal Yani, tapi membiarkan atau merestui penangkapan itu berlangsung? Mengapa penangkapan atas ke-7 jenderal-jenderal itu yang semula untuk dihadapkan pada Presiden Soekarno, berubah menjadi dibunuh di-Lubang-buaya? Siapa yang memberi komando membunuh dan apa maksudnya? Mengapa bisa terjadi pasukan-pasukan yang digunakan melancarkan G30S pada subuh pagi itu, justru adalah pasukan yang resmi didatangkan ke Jakarta oleh jenderal Soeharto sendiri dan kemudian pasukan itulah yang digunakan untuk menumpas apa yang dinamakan G30S di Halim? Mengapa jenderal Soeharto untuk naik tachta kepresidenan, dengan menyerukan pemurnian Pancasila, yang ber-Tuhan dan ber-Prikemanusiaan itu justru adalah jenderal yang melancarkan pembunuhan atas tokoh-tokoh-utama PKI dan pembantaian atas jutaan rakyat tak-berdosa? Dan, ... mengapa tangan besi kerkerasan yang boleh membunuh umat manusia tanpa melalui proses HUKUM tidak juga berhenti setelah membasmi habis komunis di Indonesia, tapi tetap saja berlangsung dengan peristiwa MALARI, peristiwa Tanjung-periok, Petrus, penghila-ngan tokoh-tokoh gerakan pemuda, sampai pada pembunuhan Munir akhir-akhir ini? Inilah serentetan pertanyaan-pertanyaan dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang belum terjawab dengan baik.
yang kita hadapi, masih begitu banyak masalah G30S belum terungkap bagaimana kenyataan sesungguhnya, kedua belah pihak yang bertarung, masing-masing mengajukan argumentasi dengan "fakta-fakta" yang mungkin memperkuat pendirian dan pendapatnya. Jadi, dalam waktu dekat ini mengharapkan satu kesimpulan yang bisa diterima semua pihak tentu sulit, bahkan masih sangat sulit. Kita hanya bisa mengharapkan pemuda-pemudi pekerja sejarah bangsa kita bisa bekerja lebih keras lagi, menggali fakta-fakta kejadian 40 tahun yang lalu, berusaha membuat satu kesimpulan yang lebih mendekati kenyataan sesungguhnya yang terjadi. Ber-sungguh-sungguh menghilangkan segala manipulasi fakta, pemelintiran dan pemal-suan sejarah selama penguasa Orba lebih 32 tahun yang dipatok sebagai "kebenaran" tunggal. Inilah tantangan berat yang jatuh dipundak pemuda-pemudi bangsa yang besar ini. Dan, ... sebelum mencapai kesimpulan yang bisa diterima semua pihak itu, hendaknya dari pihak-pihak kekuatan yang bertarung selama ini, bisa menyatukan kesepakatan pelajaran dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi itu, terutama G30S, agar tidak lagi terulang kesalahan-kesalahan yang lalu, agar tidak lagi berjatuhan korban pada rakyat yang tidak berdosa. Mudah-mudahan bisa dan berhasil.
banyaknya korban telah berjatuhan dikedua belah pihak yang bertarung, baik korban dari kekuatan-kekuatan yang sadar untuk bertarung dan harus diakui, korban terbesar justru jutaan rakyat tak berdosa yang tidak tahu apa-apa. Bagi seorang yang bertanggungjawab atas tindakannya, tentu korban yang tak perlu terjadi demikian ini harus dielakkan. Baik kita perhatikan sejak peristiwa Madiun '48, PRRI/ PERMESTA, DI-TII, G30S, MALARI, Tanjung-Periok, serentetan kerusuhan berbau SARA, dari kerusuhan Mei '63, Situbondo, Ujung Pandang, sampai Tragedi Mei'98 , dari perselisihan agama di Ambon, Poso dampai pertarungan suku di Kalimantan, peledakan bom-bom terroris, dari Bom Bali beberapa tahun yl, bom mariot sampai bom Kuta-Bali kemarin ini, dst., ... Hendaknya bangsa Indonesia sudah bisa merenungkan pelajaran-pelajaran yang harus ditarik, bisa disimpulkan baik-baik, agar tidak lagi terjadi kekerasan, perbuatan-perbuatan brutal yang membuat korban-korban berjatuhan terutama orang-orang yang tak berdosa, dan jelas terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan demikian ini hanyalah merusak marta-bat bangsa dimata dunia, merupakan gores-hitam dalam sejarah Indonesia!
HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Disatu pihak, aparat HUKUM harus berkemam-puan menindak pelanggar HUKUM, dengan tidak mempedulikan betapa tinggi posisi seseorang dipeemerintahan, karena setiap warga sama derajat didepan HUKUM; dipihak lain, setiap warga, setiap kelompok, setiap parpol yang ada juga bersikap menjunjung tinggi dan mentaati HUKUM yang berlaku. Tidak memaksakan kehendak sendiri, apalagi melakukan kekerasan untuk menuntut orang lain menerima keyaki-nan yang dianggap paling benar, baik berupa penyiksaan, maupun pem-bunuhan diluar HUKUM. Inilah pelajaran yang sangat penting harus kita tarik dari peristiwa-peristiwa kekerasan berdarah yang telah menggores-hitam sejarah Indone-sia itu, agar tidak terulang kembali!
Adalah satu kenyataan yang tak dapat disangkal, bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini, pihak aparat HUKUM tidak menunjukkan kemampuannya untuk menjerat dalang & pelaku-utama dan berhasil menjatuhi hukuman secara tepat dan adil. Pembunuhan atas jenderal-jenderal tanpa proses pengadilan 40 tahun yl. adalah salah, kesalahan serius yang harus dikutuk! Dalang dan pelaku-utama harus dijerat HUKUM. Tapi langkah berikut yang lebih parah dan kejam adalah kesalahan yang lebih serius lagi yang lebih-lebih harus dikutuk! Tidak saja melakukan pembunuhan atas tokoh-tokoh utama PKI saja yang juga dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, tapi dilanjutkan dengan pembantaian atas jutaan rakyat tak berdosa yang juga dilakukan diluar HUKUM! Dan kenyataan orang yang paling bertanggungjawab, sampai sekarang tidak tergugat HUKUM! Penguasa yang melan-carkan penangkapan ratusan ribu orang tak berdosa selama belasan tahun, yang dilakukan tanpa proses HUKUM dan memperlakukan dosa-warisan, dimana jutaan keluarga-anak-anak tapol harus menanggung "dosa", adalah juga bentuk penyiksaan keji yang menginjak-injak HAM. Dan penanggung jawab kejaidian-kejadian kejam demikian ini, sampai sekarang tidak tergugat HUKUM.
-pelanggaran HUKUM, main menghakimi sendiri, bunuh-membunuh tanpa proses pengadilan dilakukan kekuatan-kekuatan yang bertarung telah terjadi dan, ... menjadi sesuatu yang wajar saja di Indonesia. Bahkan dalam masalah-masalah kerusuhan yang berbau SARA yang mengorbankan sekelompok warga etnis Tionghoa, yang nampak hanya saling tuding-menuding tanpa ada ujungnya. "Dalam kasus kerusu-han di Tasikmalaya dan Situbondo, pada Desember 1996, misalnya, Pangab Jenderal Feisal Tanjung, pagi-pagi sudah menuding otak pemicu kerusuhan itu kelompok ekstrem kanan. Tudingan itu segera mengisyaratkan pada ormas Nahdlatul Ulama (NU), yang kebetulan di Tasikmalaya dan Situbondo sangat kuat. Lucunya, pihak NU sendiri justru menuding pihak di luar NU yang mendalangi kerusuhan tersebut, yakni para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Bahkan, tokoh HMI, Eggy Sudjana, dikabarkan ikut mengompori suasana. Namun, bekas Ketua Umum HMI periode 1986-1988 itu segera membantah tudingan tersebut. Dan, Eggy menyesalkan kecenderungan tuding-menuding adanya "pihak ketiga" dalam kerusuhan Tasik-malaya itu." (Lihat, Forum Keadilan 19 August 1998)
yakin, tanpa adanya ketegasan dan kemampuan aparat HUKUM untuk menjerat siapa saja yang melanggar HUKUM dinegeri ini, maka negeri ini akan tetap saja amburadul, dan, ... rakyat jelata selalu menjadi korban, berkorban tanpa berkesudahan. Bagi pejabat-pejabat tinggi pelanggar hukum, yang menginjak-injak HAM, yang korupsi tetap saja bergentayangan hidup bermewah-mewah diluar HUKUM. Lalu, pihak oposisi melihat kenyataan demikian ini, juga akan melakukan perlawanan diluar hukum, bertindak memaksakan politik dan pemikirannya yang dianggap paling benar itu dengan kekerasan. Oleh karena itu, masalah utama dan lebih dahulu diupayakan pemerintah adalah penegakkan HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Berlakukan dan konsekwenlah melaksanakan HUKUM, tak seorangpun, betapapun tinggi jabatannya boleh kebal HUKUM, dikecualikan. Didepan HUKUM, setiap orang sama derajat.
Kedua, seiring dengan meningkatnya kesadaran budaya, martabat manusia, baik dengan ber-Tuhan maupun ber-Prikemanusiaan, hendaknya bisa memperlakukan setiap umat manusia yang perlu dihormati, disayangi dan tidak boleh menganiaya bahkan membunuh semaunya sendiri. Jadi, siapapun harus mencapai kesadaran bisa memperlakukan setiap manusia sebagai umat manusia yang harus dihormati, disayangi, apapun ras, etnis, agama, politik dan ideologi yang ada. Inilah kiranya arah perkembangan budaya dan martabat manusia yang lebih tinggi, baik yang ber-Tuhan maupun kaum komunis yang dikatakan kafir atau atheis dan orang-orang tidak ber-Tuhan umumnya.
setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, adalah satu sikap tidak bisa menghormati pendapat beda, terutama beda politik dan ideologi. Melupakan budaya manusia yang agung, Prikemanusiaan. Dianggapnya orang yang beda politik dan ideologi, sebagai musuh yang harus dimusnahkan dari bumi ini. Menjadi kontradiksi antagonis yang tak terdamaikan, menjadi "Kita yang membunuh mereka atau mereka yang membu-nuh kami.". Terjadilah bunuh membunuh tanpa berkesudahan. Benarkah keadaan demikian diteruskan berlanjut?
perkembangan masyarakat ribuan tahun itu, nampak begitulah yang terjadi. Dari masyarakat perbudakan, masyarakat feodal dan masyarakat kapitalis sekarang ini, kontradiksi tak terdamaikan antara budak dengan tuan-budak, tani dengan tuan-tanah, buruh dan kaptialis terjadi kontraddiksi antagonis yang tak terdamaikan, tidak mereka yang mati, kami yang mati. Tidak lagi ada syarat hidup berdampingan secara damai. Tapi, seiring dengan peningkatan budaya dan martabat manusia yang bisa saling menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia, dan dengan satu sistim-masyarakat yang baik, kontgradiksi yang antagonis itu seharusnya bisa didamaikan, seharusnya bisa diselesaikan secara damai-damai. Dengan kesadaran ini, kita semua harus berjuang kearah itu, DAMAI dan PERDAMAIAN! Apapun masalahnya, pertentangan yang terjadi harus diselesaikan secara HUKUM, meng-gunakan HUKUM yang berlaku adil! Dan sesuai dengan gerak perkembangan masyarakat, seandainya HUKUM yang berlaku itu dirasakan ada kekurangan atau tidak adil, tentu perlu dan bisa direvisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Suatu kehidupan bermasyarakat harmonis didalam jalur HUKUM yang berlaku.
komunis, sekalipun mereka tidak ber-Tuhan, tapi yang mengaku bertujuan mem-bebaskan seluruh umat manusia dari penindasan dan penghisapan, seharusnya juga adalah kelompok yang menjunjung tinggi Prikemanusiaan, yang bisa menghormati dan menyanyangi setiap umat-manusia sebagai manusia. Saya yakin, seandainya ada peristiwa kekejaman dilakukan oleh pihak yang menamakan dirinya komunis, ini hanyalah satu kesalahan yang juga harus dikutuk oleh kaum komunis! Begitulah kalau kita perhatikan betul bagaimana sikap Mao Tse-tung, ketua Partai Komunis Tiongkok itu terhadap musuh-musuh politiknya, terhadap tawanan perang, dimana beliau menuntut mereka diperlakukan sebagai manusia dan dihormati sebagai manusia. Pada saat susah kekurangan bahan makanan, harus tetap menjamin tawanan bisa diberi cukup makan! Inilah sikap yang benar dari kaum komunis. Mao Tse-tung bersikap tetap menghormati dan menyanyangi sesama manusia terhadap lawan politik dan tawanan perang, agar tidak terjadi balas-berbalas dendam, usaha menghentikan berbalas dendam yang tidak berkesudahan itu.
, dalam praktek kehidupan bermasyarakat, kita tetap saja bisa melihat kesalahan-kesalahan, kekejaman yang terjadi dilakukan pihak komunis. Misalnya, penindasan terhadap gerakan mahasiswa yang kemudian dikenal dengan peristiwa Tiananmen '89 itu. Betapapun sengit perjuangan terjadi di Tiongkok ketika itu, saya yakin seharusnya masih ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan penyelesaian. Menggusur para demonstran dari Tiananmen yang sudah berkepanjangan sampai lebih sebulan itu harus dilaksanakan, tapi seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana. Pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan Polpot di Kamboja, adalah juga merupakan kekejaman dan kesalahan dari pihak komunis yang harus dikutuk.
Seharusnya jujur melihat kenyataan yang terjadi dan berkembang di Tiongkok daratan 20 tahun terakhir ini, dimana sikap partai Komunis Tiongkok dalam memper-lakukan kapitalis dan bisa memberikan demokrasi lebih besar pada warganya. Bahkan, kapitalis yang dinyatakan sebagai elemen maju tenaga-produksi, yang aktif ikut meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bisa diterima sebagai anggota Partai Komunis Tiongkok. Perubahan sikap yang cukup positif dari komunis, yang menunjukkan bahwa kontradiksi antara buruh dan kapitalis, tidak selalu harus antagonis yang tak terdamaikan. Dinegara industri maju, dimana kapitalis telah tumbuh besar menjadi kapitalis monopoli negara, kontradiksi antara kapitalis dan buruh juga tidak antagonis, segalanya masih bisa diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum perburuhan yang berlaku dinegeri itu. Dinegeri-negeri terbelakang, sebagaimana di Tiongkok dimana kapitalis masih lemah, sangat membutuhkan kapitalis untuk berkembang lebih maju, kontradiksi antara buruh dan kapitalis justru harus diselesaikan secara damai, memnyelsaikan dengan HUKUM, peraturan per-buruhan yang berlaku.
Seandainya Gestapu/PKI yang menang apakah akan terjadi pembunuhan dan korban yang lebih dahsyat lagi terhadap yang anti-komunis? Merupakan pertanyaan yang tidak pada tempatnya, pertama pertanyaan demkian ini berarti sudah secara pasti menetapkan PKI sebagai dalang G30S, dan kedua, pertanyaan demikian ini diatas dasar "kalau tidak kami yang membunuh mereka, mereka yang membunuh kami", dan ketiga, pertanyaan ini berprasangka komunis yang tidak ber-Tuhan itu kejam, jadi kalau menang juga akan main babat dan membantai semua yang anti-komunis. Tapi, saya masih yakin, seandainya tokoh PKI ketika itu yang berkuasa benar seorang komunis yang bertujuan membebaskan umat manusia dari segala penindasan dan penghisapan, maka PKI akan menjunjung tinggi PRIKEMANUSIA-AN yang akan menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia sebagai manusia. Dan dengan demikian korban yang berjatuhan pasti jauh lebih sedikit, cukup mengadili dan menangkap tokoh-tokoh utama, sebagaimana yang bisa kita lihat sikap mantan Presiden Soekarno ketika membubarkan PSI-Masyumi dan menumpas PRRI-PERMESTA dan DI-TII.
Yang dinamakan "perang dingin" yang berlangsung hangat ditahun-tahun 50-an sampai 80-an, antara blok Sovyet-Uni dan blok Amerika Serikat, sekarang bisa dikatakan telah berakhir dengan bubarnya Uni-Sovyet dan negara-negara Eropah-timur. Tidak ada lagi pertarungan sengit antara blok kiri dan blok kanan, keadaan telah berubah dan beralih menjadi kontradiksi antara Amerika Serikat sebagai polisi dunia dengan Islam radikal-ekstrimis terutama dibeberapa negeri Timur-tengah. Dari pengalaman "perang-dingin" dimana Indonesia akhirnya secara sepihak ngeblok-kiri, nampaknya tidak menguntungkan bagi Indonesia, akan lebih bijaksana kalau Indonesia yang lemah itu justru mengambil keuntungan dari pertarungan 2 raksasa negara super-power. Yang pasti tidak ngeblok ke satu pihak. Begitu juga dengan peralihan pertarungan menjadi blok Amerika dan block Islam, hendaknya Indonesia tidak ngeblok kesatu pihak. Disatupihak, sekalipun mayoritas rakyat beragama Islam, hendaknya Indonesia tidak ngeblok pada Islam radikal-ekstrimis, sebaliknya juga harus dengan tegas melawan terrosis, dipihak lain juga tidak ngeblok pada AS dalam melawan Islam-radikal. Begitu Indonesia ngeblok pada pihak AS, Islam radikal akan lebih merajalela menggunakan sementara kekuatan Islam di Indonesia untuk menjalankan terror.
Sementara G30S masih begitu banyak masalah yang misterius, belum terjawab bagaimana sesungguhnya yang terjadi, hendaknya kekuatan-kekuatan yang bertarung bisa membuat kesepakatan pelajaran yang ditarik, agar tidak terjadi korban-korban tidak berdosa bergelimpangan lagi. Semua pihak hidup berdam-pingan secara damai, berkompetisi membangun masyarakat adil dan makmur. Mudah-mudahan impian indah ini bisa terwujut dalam kenyataan.
Di publikasikan pada situs Indo-Marxis, situs kaum Marxis Indonesia, 16 Februari 2002.
Dalam amanat Presiden Sukarno dihadapan wakil-wakil partai politik di Guesthouse Istana, Jakarta, tanggal 27 Okt 1965, ditegaskan bahwa kejadian September bukan sekedar kejadian 30 September, tetapi adalah suatu kejadian didalam Revolusi kita.
Saya sudah kemukakan bahwa prolog daripada G30S adalah adanya rencana kudeta dewan jenderal. Dalam bahasa sehari-hari, gara-gara ada Dewan Jenderal maka ada Dewan Revolusi. Saya telah kemukakan bahwa prakteknya Dewan Jenderal merupakan golongan politik tersendiri. Disini perlu saya tegaskan, karena tidak semua Jenderal masuk dalam Dewan Jenderal, maka Dewan Jenderal adalah golongan politik tersendiri dari Jenderal-Jenderal tertentu yang menjalankan politik Nasakom-phobi, khususnya Komunisto-phobi, hal mana adalah bertentangan dengan politik Presiden Sukarno.
Kegiatan anti komunis tersebut adalah langsung bertentangan dengan politik Presi-den yang justeru kurang lebih dua minggu sebelunya, berkenaan amanat dirapat raksasa ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senayan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandaskan bahwa PPKI adalah "ya sanak ya kadang, yen mati melu kelangan".
Jelaslah bahwa menentang Dwan Jenderal pada hakekatnya adalah menentang Jenderal tertentu yang menjadi kapitalis birokraat, yang dalam prakteknya bersifat memusuhi Nasakom dan sokoguru-sokoguru Revolusi.
Saya lebih yakin lagi akan adanya Dewan Jenderal setelah saya mendapatkan bahan-bahan masa epilog dari G30S masa epilog merupakan masa "openbaring" atau masa terbukanya wajah politik yang sesungguhnya daripada Dewan Jenderal. Dari koran-koran dapaat diketahui bahwa Jenderal AH. Nasution muncul terang-terangan dengan kampanye anti komunisnya. Sesungguhnya Presiden Sukarno tiada jemu-jemunya memberikan indoktrinasi tentang mutlaknya Nasakom bagi penyelesaian indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah melakukan serentetan kegiatan membantu G30S, jelaslah bahwa G30S bukanlah suatu pemberontakan, tetapi suatu gerakan pembersihan. Bagaimana keterangan yuridisnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya.
Kesimpulan:
PKI berada dibalik G30S, dengan dalih membela presiden soekarno, secara pribadi maupun untuk mengamankan "REVOLUSI" yang sedang dijalankan Presiden Soekarno. Peristiwa G30S merupakan puncak dari aksi revolusiatau kudeta PKI di Indonesia, yang sebelumnya sudah didahului dengan berbagai aksi kekerasan (pembunuhan) terhadap warga masyarakat diberbagai wilayah indonesia, yang keberadaan komunis (PKI).
Cuplikan Pengakuan Dr. Soebandrio Tentang Tragedi Nasional 30 September.
Saat G30S meletus saya tidak berada dijakarta, saya melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut turba (turun kebawah). Pada tanggal 28 sept 1965 saya berangkat ke Medan, Sumatera Uara. Beberapa waktu sebelumnya saya keliling ke Jawa Timur dan Indonesia Timur.
Pada tanggal 29 Oktober 1965 pagi hari , Panglima AU Omar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya saya melaporkan kepada bung karno adanya sekelompok Dewan Jenderal -termasuk bocoran dewan Jenderal membentuk kabinet.
Menurut Serma Bungkoes (Komandan Peleton Kompi C Bataliyon Kawal Kehormatan) yang memimpin prajurit penjemputan Mayjen MT Haryono, di militer tidak ada perintah culik, yang ada adalah tangkap dan hancurkan. Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Cakrabirawa Tawur dan Komandan Bataliyon Untung tangkap para jenderal itu, kata bangkoes setelah ia bebas dari hukuman. Namun MT Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperkenan-kan masuk rumah oleh isteri MT Haryono, sang istri curiga suami dipanggil Presiden kok dinihari. Karena itu pintu rumah itu didobrak dan MT Haryono tertembak tidak jelas apakah Haryono Pondok Gede (lubang buaya).
Ada masa dimana Indonesia lowong kepemimpinan sejak awal oktober 1965 sampai Maret 1966 atau sekitar enam bulan. Bung Karno masih sebagai Presiden, tapi sudah tidak punya kuasa lagi Bung Karno pada tenggang waktu itu belum benar-benar sampai ajal politik. Beliau masih punya pengaruh, baik di Angkatan Bersenjata maupun dikalangan parpol-parpol besar dan kecil. Para pemimpin parpol umumnya mendukung Angkatan Darat untuk membasmi PKI, namun mereka juga mendukung Bung Karno yang mencoba memulihkan wibawa. Walaupun Bung Karno akrab dengan PKI.
Lantas..mahasiswa melanjutkan demo turun kejalan..satu-satunya tuntutan maha-siswa yang murni menurut saya adalah bubarkan PKI Setelah ditangkap saya langsung ditahan, saya diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dengan tuduhan sub-versi dan dijatuhi hukuman mati. Jelas saya sangat terpukul saat itu. dari posisi orang orang nomor dua di Republik ini saya mendadak sontak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati. Saya menjalani awal dipenjara Cimahi Bandung. Disana berkumpul orang-orang yang senasib dengan saya (dituduh sebagai penjahat yang terlibat G30S) diantaranya adalah Kolonel Untung yang memang Komandan G30S. kalau Aidit mendukung pembunuhan anggota Dewan Jenderal, memang ya dalam suatu saya dengar Aidit mendukung gerakan pembunuhan anggota jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden, sebab kalau sampai Presiden terguling oleh kelompok militer, maka selanjutnya bakal sulit.
Kesimpulan:
PKI berada dibalik peristiwa G30S, buktinya kesaksian Menlu Subandrio yang sekaligus kepala BPI (Badan Pusat Intelejen) mengatakan bahwa Aidit dan Untung terlibat dalam aksi G30S, dimana kedua orang tersebut adalah tokoh-tokoh PKI. Tetap dengan dalih yang sama, seperti pengakuan Nyono, bahwa ada Dewan Jenderal yang berniat menggulingkan kepemimpinan presiden Soekarno.Namun kalau Nyono jelas jelas mengatakan bahwa PKI yang membasmi Dewan Jenderal demi alasannya.
Mewaspadai Kuda Troya Komunisme Di Era Refromasi. (Drs. Markonina Hatisekar dan Drs. Akrin Ijani Abadi, Pustaka sarana kajian Jakarta Brat, cetakan ke 3 maret 2001, hal 116-118) Kegagalan G30S/PKI merupakan pukulan yang paling telak bagi sejarah perjuangan kaum komunis di Indonesia. Kehancuran kekuatan militer G30S/ PKI Kabur. DN Aidit lari ke Jawa Tengah, Sjam, Pono dan Brigjen Suparjo mundur kebasis camp didaerah perkebunan Pondok Gede. Pada taggal 3 Oktober 1965, Sjam dan Pono menghadap Sudisman untuk memberikan keterangan tentang gagalnya PKI di Kayu Awet, Rawamangun, Jakarta. Setelah mendengar laporan tersebut, Sudisman memerintahkan Pono untuk pergi ke Jawa Tengah untuk melaporkan situasi terahir di Jakarta kepada DN Aidit.
Pada hari yang sama, DN Aidit di Jawa Tengah telah memerintahkan Pono kembali ke Jakarta membawa instruksi lisan kepada Sudisman dan sepucuk surat kepada Presiden Soekarno. Instruksi kepada Sudisman adalah agar anggota-angota CC PKI yang masih ada di Jakarta melakukan upaya penyelamatan partai dan Nyono dapat mewakili DN. Aidit menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada taggal 8 Oktober 1965. Aidit beralasan, dirinya tidak dapat menghadiri sidang itu karena tidak adanya transportasi ke Bogor dari Jawa Tengah.
Dalam Sidang Paripurna di Bogor tanggal 8 Oktober 1965, Nyono membacakan teks yang intinya menyebutkan bahwa bahwa PKI sama sekali tidak terlibat dalam apa yang disebut gerakan 30 September 1965. Secara rahasia, beberapa pentolan PKI juga mengadakan rapat yang membahas serangkaian peristiwa terahir setelah serangkaian G30S PKI dan melakukan konsolidasi partai. Pada tanggal 12 Oktober 1965, dirumah Dargo, tokoh PKI Solo, dilakukan rapat gelap antara DN Aidit, Pono dan Munir (anggota PKI yang baru tiba dari Jawa Timur). Dalam rapat itu dikatakan bahwa kegagalan gerakan 30 Sept akan membuka kedok keterlibatan PKI. Keberadaan PKI untuk melakukan perjuangan secara parlementer sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Munir melakukan usulan untuk dilakukan gerakan bersen-jata, usulan Munir pada prinsipnya disetujui oleh peserta rapat. Aidit menugaskan Ponjo untuk meneliti daerah mana saja yang memungkinkan untuk dijadikan basis PKI guna melaksanakan perjuangan bersenjata, daerah yang diusulkan untuk ditinjau adalah: Merapi, Merbabu serta Kabupaten Boyolali, Semarang dan Klaten.
Belum lagi kegiatan itu direalisasikan, gerakan pasukan RPKAD telah memasuki kota Solo. Walau PKI berusaha melawan, namun pada operasi pembersihan yang dilakukan RPKAD di Boyolali, DN Aidit terbunuh. Kejadian demi kejadian berlangsung dengan amat cepat. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada PKI. Rakyat bersama-sama dengan mahasiswa dan militer yang masih setia pada konstitusi negara merapatkan barisan dan bergabung dalam satu front melawan PKI. Pada ahirnya legalisasi PKI sudak tidak mampu dipertahankan oleh pengikutnya. Lewat ketetapan MPRS-RI. NO.XXV/MPRS/1966, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bukan itu saja, lewat ketetapan yang sama, paham Komunis dan Marxis-Leninisme dinyatakan haram berada di negara Indonesia.
Aksi G30S/PKI Awal Dari Pelanggaran HAM.
Peristiwa penyiksaan dan pembunuhan sembilan Jenderal pada 1 Oktober 1965 oleh pasukan Cakrabirawa yang menjadi bagian dari pasukan komunis Indonesia (PKI) dan dikenal sebagai Grakan 30 September adalah tanggal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. "Orang sekarang bicara pelanggaran HAM, sesung-guhnya titik awal dari pelanggaran HAM adalah penyiksaan para jenderal. Itu apa yang kami rasakan, kata putra pahlawan revolusi Mayjen Anumerta Sutijo, Agus Wijoyo, di Jakarta, Senin (23/9). Pernyataan Wakil Ketua MPR itu disampaikan saat penjelasan pers rencana peluncuran buku bertajuk kunang-kunang kebenaran dilangit malam setebal 250 halaman pada tanggal 30 September nanti.
Buku tersebut berisi penuturan anak-anak dan keluarga Pahlawan Revolusi tentang kejadian yang disaksikan dan dialami 1 Oktoer dini hari. Penuturan itu terdiri dari keluarga Jenderal Ahmad Yani, Letjen Purnawirawan Soeprapto, Letjen Anumerta S. Parman, Mayjen Anumerta D.I. Penjaitan, Mayjen Anumerta Soetojo Siswomiharjo, Lettu CZI Anumerta Piere Tendean dan Keluarga AH. Nasution.
Mengeluh
Katerin Penjaitan mengeluh, dirinya orang tua yang bisa dihargai pengorbanannya, belakangan mereka seolah-olah dikaburkan, "saya tidak terima. Saya tahu peritiwa itu, karena bukan anak kecil lagi, waktu itu usia saya 17 tahun" katanya. Menurutnya orang tuanya mati secara sadis. "Kita sakit mengingat peristiwa itu, komunis memang sadis," katanya dengan terbata-bata.
Sedangkan Amelia Yani menyayangkan, para tahanan politik yang keluar dari penjara, enak sekali bicara bagaimana membunuh para jenderal. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya putra-putri yang ditinggalkan.
Ia membantah para pasukan Cakrabirawa yang tergabung dalam PKI tidak melaku-kan penyiksaan, orang tua kita diseret, ditembak, mereka bilang seenaknya, itu bukan penyiksaan tandasnya.
Amelia menyatakan siapa lagi yang mau membela para Pahlawan Revolusi kalau bukan anak-anaknya "Kita tidak pakai bedil, hanya pakai pena, kita menyatakan kudeta, penyiksaan itu terjadi jangan terulang kembali.
Putra D.I. Penjaitan mengatakan hal senada, bahwa pasukan PKI sadis, sebagai gambaran, selongsong peluru mencapai 360 biji yang ditemukan diarea pekarangan rumah seluas 800 meter pada peristiwa penculikan dan penembakan ayahandanya, 1 Oktober 1965, sekitar pukul 03.00-04.00 WIB, selain orang tuanya keponakan ayahnya, Albert Naibab ikut meninggal ditembak dan Viktor Naibab cacat seumur hidup.
Kunang-kunang
Putri Suprapto, Nani Indah Sutojo menyatakan peristiwa yang diangkat tidak berkonotasi politik. Harapannya dengan mengemukakan pengalaman, mata rantai kekarasan sejarah harus diputus, dibangun mata rantai baru dengan situasi yang damai dan harmonis. Ia menyadari, rekonstruksi peristiwa G30S/PKI berdasakan pengalaman keluarga Pahwalawan Revolusi bukan kesimpulan sejarah, sebab sejarah punya pendekatan, metode aliran tersendiri yang tidak mati, bisa mengungkap hal baru. "Itu milik akademisi. Tapi kebenaran yang kami sampaikan adalah realitas bersama. Kunang-kunang sebagai judul buku bisa jadi dalam kegelapan ada cahaya baru yang mungkin redup, diganti dengan sejarah lain," tuturnya. "Kami tidak bermaksud tetap pada tataran penderitaan, iba, belas kasihan, kami inginkan munculnya harapan baru pada tingkat kearifan sesuai kemampuan yang bisa kami sampaikan, tambahnya"
*************** 0 0 0 0 0 0******************
Pelajaran dari G30S
40 tahun yl., kecuali dalang dan beberapa pelaku utama G30S, bisa dikatakan seluruh rakyat didunia tak terkecuali juga rakyat Indonesia sendiri tetap dirundung tanda-tanya besar, apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada subuh-pagi 1 Oktober 1965, itu? Ya, sampai hari ini, setelah lewat 40 tahun, tetap saja banyak masalah belum terungkap jelas, siapa dalang G30S sesungguhnya? Mengapa Dewan Revolusi yang bertujuan melindungi Presiden Soekarno, justru dituduh makar merebut kekuasaan Presiden Soekarno? Dimana peranan jenderal Soeharto dalam G30S sesungguhnya? Mengapa jenderal Soeharto tidak dimasukkan dalam daftar jenderal-kanan yang harus diculik, bahkan sebaliknya adalah jenderal yang dilapori rencana G30S? Dan, mengapa jenderal Soeharto setelah mengetahui rencana penangkapan beberapa jenderal atasannya, tidak segera melaporkan pada jenderal Yani, tapi membiarkan atau merestui penangkapan itu berlangsung? Mengapa penangkapan atas ke-7 jenderal-jenderal itu yang semula untuk dihadapkan pada Presiden Soekarno, berubah menjadi dibunuh di-Lubang-buaya? Siapa yang memberi komando membunuh dan apa maksudnya? Mengapa bisa terjadi pasukan-pasukan yang digunakan melancarkan G30S pada subuh pagi itu, justru adalah pasukan yang resmi didatangkan ke Jakarta oleh jenderal Soeharto sendiri dan kemudian pasukan itulah yang digunakan untuk menumpas apa yang dinamakan G30S di Halim? Mengapa jenderal Soeharto untuk naik tachta kepresidenan, dengan menyerukan pemurnian Pancasila, yang ber-Tuhan dan ber-Prikemanusiaan itu justru adalah jenderal yang melancarkan pembunuhan atas tokoh-tokoh-utama PKI dan pembantaian atas jutaan rakyat tak-berdosa? Dan, ... mengapa tangan besi kerkerasan yang boleh membunuh umat manusia tanpa melalui proses HUKUM tidak juga berhenti setelah membasmi habis komunis di Indonesia, tapi tetap saja berlangsung dengan peristiwa MALARI, peristiwa Tanjung-periok, Petrus, penghila-ngan tokoh-tokoh gerakan pemuda, sampai pada pembunuhan Munir akhir-akhir ini? Inilah serentetan pertanyaan-pertanyaan dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang belum terjawab dengan baik.
yang kita hadapi, masih begitu banyak masalah G30S belum terungkap bagaimana kenyataan sesungguhnya, kedua belah pihak yang bertarung, masing-masing mengajukan argumentasi dengan "fakta-fakta" yang mungkin memperkuat pendirian dan pendapatnya. Jadi, dalam waktu dekat ini mengharapkan satu kesimpulan yang bisa diterima semua pihak tentu sulit, bahkan masih sangat sulit. Kita hanya bisa mengharapkan pemuda-pemudi pekerja sejarah bangsa kita bisa bekerja lebih keras lagi, menggali fakta-fakta kejadian 40 tahun yang lalu, berusaha membuat satu kesimpulan yang lebih mendekati kenyataan sesungguhnya yang terjadi. Ber-sungguh-sungguh menghilangkan segala manipulasi fakta, pemelintiran dan pemal-suan sejarah selama penguasa Orba lebih 32 tahun yang dipatok sebagai "kebenaran" tunggal. Inilah tantangan berat yang jatuh dipundak pemuda-pemudi bangsa yang besar ini. Dan, ... sebelum mencapai kesimpulan yang bisa diterima semua pihak itu, hendaknya dari pihak-pihak kekuatan yang bertarung selama ini, bisa menyatukan kesepakatan pelajaran dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi itu, terutama G30S, agar tidak lagi terulang kesalahan-kesalahan yang lalu, agar tidak lagi berjatuhan korban pada rakyat yang tidak berdosa. Mudah-mudahan bisa dan berhasil.
banyaknya korban telah berjatuhan dikedua belah pihak yang bertarung, baik korban dari kekuatan-kekuatan yang sadar untuk bertarung dan harus diakui, korban terbesar justru jutaan rakyat tak berdosa yang tidak tahu apa-apa. Bagi seorang yang bertanggungjawab atas tindakannya, tentu korban yang tak perlu terjadi demikian ini harus dielakkan. Baik kita perhatikan sejak peristiwa Madiun '48, PRRI/ PERMESTA, DI-TII, G30S, MALARI, Tanjung-Periok, serentetan kerusuhan berbau SARA, dari kerusuhan Mei '63, Situbondo, Ujung Pandang, sampai Tragedi Mei'98 , dari perselisihan agama di Ambon, Poso dampai pertarungan suku di Kalimantan, peledakan bom-bom terroris, dari Bom Bali beberapa tahun yl, bom mariot sampai bom Kuta-Bali kemarin ini, dst., ... Hendaknya bangsa Indonesia sudah bisa merenungkan pelajaran-pelajaran yang harus ditarik, bisa disimpulkan baik-baik, agar tidak lagi terjadi kekerasan, perbuatan-perbuatan brutal yang membuat korban-korban berjatuhan terutama orang-orang yang tak berdosa, dan jelas terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan demikian ini hanyalah merusak marta-bat bangsa dimata dunia, merupakan gores-hitam dalam sejarah Indonesia!
HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Disatu pihak, aparat HUKUM harus berkemam-puan menindak pelanggar HUKUM, dengan tidak mempedulikan betapa tinggi posisi seseorang dipeemerintahan, karena setiap warga sama derajat didepan HUKUM; dipihak lain, setiap warga, setiap kelompok, setiap parpol yang ada juga bersikap menjunjung tinggi dan mentaati HUKUM yang berlaku. Tidak memaksakan kehendak sendiri, apalagi melakukan kekerasan untuk menuntut orang lain menerima keyaki-nan yang dianggap paling benar, baik berupa penyiksaan, maupun pem-bunuhan diluar HUKUM. Inilah pelajaran yang sangat penting harus kita tarik dari peristiwa-peristiwa kekerasan berdarah yang telah menggores-hitam sejarah Indone-sia itu, agar tidak terulang kembali!
Adalah satu kenyataan yang tak dapat disangkal, bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini, pihak aparat HUKUM tidak menunjukkan kemampuannya untuk menjerat dalang & pelaku-utama dan berhasil menjatuhi hukuman secara tepat dan adil. Pembunuhan atas jenderal-jenderal tanpa proses pengadilan 40 tahun yl. adalah salah, kesalahan serius yang harus dikutuk! Dalang dan pelaku-utama harus dijerat HUKUM. Tapi langkah berikut yang lebih parah dan kejam adalah kesalahan yang lebih serius lagi yang lebih-lebih harus dikutuk! Tidak saja melakukan pembunuhan atas tokoh-tokoh utama PKI saja yang juga dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, tapi dilanjutkan dengan pembantaian atas jutaan rakyat tak berdosa yang juga dilakukan diluar HUKUM! Dan kenyataan orang yang paling bertanggungjawab, sampai sekarang tidak tergugat HUKUM! Penguasa yang melan-carkan penangkapan ratusan ribu orang tak berdosa selama belasan tahun, yang dilakukan tanpa proses HUKUM dan memperlakukan dosa-warisan, dimana jutaan keluarga-anak-anak tapol harus menanggung "dosa", adalah juga bentuk penyiksaan keji yang menginjak-injak HAM. Dan penanggung jawab kejaidian-kejadian kejam demikian ini, sampai sekarang tidak tergugat HUKUM.
-pelanggaran HUKUM, main menghakimi sendiri, bunuh-membunuh tanpa proses pengadilan dilakukan kekuatan-kekuatan yang bertarung telah terjadi dan, ... menjadi sesuatu yang wajar saja di Indonesia. Bahkan dalam masalah-masalah kerusuhan yang berbau SARA yang mengorbankan sekelompok warga etnis Tionghoa, yang nampak hanya saling tuding-menuding tanpa ada ujungnya. "Dalam kasus kerusu-han di Tasikmalaya dan Situbondo, pada Desember 1996, misalnya, Pangab Jenderal Feisal Tanjung, pagi-pagi sudah menuding otak pemicu kerusuhan itu kelompok ekstrem kanan. Tudingan itu segera mengisyaratkan pada ormas Nahdlatul Ulama (NU), yang kebetulan di Tasikmalaya dan Situbondo sangat kuat. Lucunya, pihak NU sendiri justru menuding pihak di luar NU yang mendalangi kerusuhan tersebut, yakni para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Bahkan, tokoh HMI, Eggy Sudjana, dikabarkan ikut mengompori suasana. Namun, bekas Ketua Umum HMI periode 1986-1988 itu segera membantah tudingan tersebut. Dan, Eggy menyesalkan kecenderungan tuding-menuding adanya "pihak ketiga" dalam kerusuhan Tasik-malaya itu." (Lihat, Forum Keadilan 19 August 1998)
yakin, tanpa adanya ketegasan dan kemampuan aparat HUKUM untuk menjerat siapa saja yang melanggar HUKUM dinegeri ini, maka negeri ini akan tetap saja amburadul, dan, ... rakyat jelata selalu menjadi korban, berkorban tanpa berkesudahan. Bagi pejabat-pejabat tinggi pelanggar hukum, yang menginjak-injak HAM, yang korupsi tetap saja bergentayangan hidup bermewah-mewah diluar HUKUM. Lalu, pihak oposisi melihat kenyataan demikian ini, juga akan melakukan perlawanan diluar hukum, bertindak memaksakan politik dan pemikirannya yang dianggap paling benar itu dengan kekerasan. Oleh karena itu, masalah utama dan lebih dahulu diupayakan pemerintah adalah penegakkan HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Berlakukan dan konsekwenlah melaksanakan HUKUM, tak seorangpun, betapapun tinggi jabatannya boleh kebal HUKUM, dikecualikan. Didepan HUKUM, setiap orang sama derajat.
Kedua, seiring dengan meningkatnya kesadaran budaya, martabat manusia, baik dengan ber-Tuhan maupun ber-Prikemanusiaan, hendaknya bisa memperlakukan setiap umat manusia yang perlu dihormati, disayangi dan tidak boleh menganiaya bahkan membunuh semaunya sendiri. Jadi, siapapun harus mencapai kesadaran bisa memperlakukan setiap manusia sebagai umat manusia yang harus dihormati, disayangi, apapun ras, etnis, agama, politik dan ideologi yang ada. Inilah kiranya arah perkembangan budaya dan martabat manusia yang lebih tinggi, baik yang ber-Tuhan maupun kaum komunis yang dikatakan kafir atau atheis dan orang-orang tidak ber-Tuhan umumnya.
setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, adalah satu sikap tidak bisa menghormati pendapat beda, terutama beda politik dan ideologi. Melupakan budaya manusia yang agung, Prikemanusiaan. Dianggapnya orang yang beda politik dan ideologi, sebagai musuh yang harus dimusnahkan dari bumi ini. Menjadi kontradiksi antagonis yang tak terdamaikan, menjadi "Kita yang membunuh mereka atau mereka yang membu-nuh kami.". Terjadilah bunuh membunuh tanpa berkesudahan. Benarkah keadaan demikian diteruskan berlanjut?
perkembangan masyarakat ribuan tahun itu, nampak begitulah yang terjadi. Dari masyarakat perbudakan, masyarakat feodal dan masyarakat kapitalis sekarang ini, kontradiksi tak terdamaikan antara budak dengan tuan-budak, tani dengan tuan-tanah, buruh dan kaptialis terjadi kontraddiksi antagonis yang tak terdamaikan, tidak mereka yang mati, kami yang mati. Tidak lagi ada syarat hidup berdampingan secara damai. Tapi, seiring dengan peningkatan budaya dan martabat manusia yang bisa saling menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia, dan dengan satu sistim-masyarakat yang baik, kontgradiksi yang antagonis itu seharusnya bisa didamaikan, seharusnya bisa diselesaikan secara damai-damai. Dengan kesadaran ini, kita semua harus berjuang kearah itu, DAMAI dan PERDAMAIAN! Apapun masalahnya, pertentangan yang terjadi harus diselesaikan secara HUKUM, meng-gunakan HUKUM yang berlaku adil! Dan sesuai dengan gerak perkembangan masyarakat, seandainya HUKUM yang berlaku itu dirasakan ada kekurangan atau tidak adil, tentu perlu dan bisa direvisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Suatu kehidupan bermasyarakat harmonis didalam jalur HUKUM yang berlaku.
komunis, sekalipun mereka tidak ber-Tuhan, tapi yang mengaku bertujuan mem-bebaskan seluruh umat manusia dari penindasan dan penghisapan, seharusnya juga adalah kelompok yang menjunjung tinggi Prikemanusiaan, yang bisa menghormati dan menyanyangi setiap umat-manusia sebagai manusia. Saya yakin, seandainya ada peristiwa kekejaman dilakukan oleh pihak yang menamakan dirinya komunis, ini hanyalah satu kesalahan yang juga harus dikutuk oleh kaum komunis! Begitulah kalau kita perhatikan betul bagaimana sikap Mao Tse-tung, ketua Partai Komunis Tiongkok itu terhadap musuh-musuh politiknya, terhadap tawanan perang, dimana beliau menuntut mereka diperlakukan sebagai manusia dan dihormati sebagai manusia. Pada saat susah kekurangan bahan makanan, harus tetap menjamin tawanan bisa diberi cukup makan! Inilah sikap yang benar dari kaum komunis. Mao Tse-tung bersikap tetap menghormati dan menyanyangi sesama manusia terhadap lawan politik dan tawanan perang, agar tidak terjadi balas-berbalas dendam, usaha menghentikan berbalas dendam yang tidak berkesudahan itu.
, dalam praktek kehidupan bermasyarakat, kita tetap saja bisa melihat kesalahan-kesalahan, kekejaman yang terjadi dilakukan pihak komunis. Misalnya, penindasan terhadap gerakan mahasiswa yang kemudian dikenal dengan peristiwa Tiananmen '89 itu. Betapapun sengit perjuangan terjadi di Tiongkok ketika itu, saya yakin seharusnya masih ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan penyelesaian. Menggusur para demonstran dari Tiananmen yang sudah berkepanjangan sampai lebih sebulan itu harus dilaksanakan, tapi seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana. Pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan Polpot di Kamboja, adalah juga merupakan kekejaman dan kesalahan dari pihak komunis yang harus dikutuk.
Seharusnya jujur melihat kenyataan yang terjadi dan berkembang di Tiongkok daratan 20 tahun terakhir ini, dimana sikap partai Komunis Tiongkok dalam memper-lakukan kapitalis dan bisa memberikan demokrasi lebih besar pada warganya. Bahkan, kapitalis yang dinyatakan sebagai elemen maju tenaga-produksi, yang aktif ikut meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bisa diterima sebagai anggota Partai Komunis Tiongkok. Perubahan sikap yang cukup positif dari komunis, yang menunjukkan bahwa kontradiksi antara buruh dan kapitalis, tidak selalu harus antagonis yang tak terdamaikan. Dinegara industri maju, dimana kapitalis telah tumbuh besar menjadi kapitalis monopoli negara, kontradiksi antara kapitalis dan buruh juga tidak antagonis, segalanya masih bisa diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum perburuhan yang berlaku dinegeri itu. Dinegeri-negeri terbelakang, sebagaimana di Tiongkok dimana kapitalis masih lemah, sangat membutuhkan kapitalis untuk berkembang lebih maju, kontradiksi antara buruh dan kapitalis justru harus diselesaikan secara damai, memnyelsaikan dengan HUKUM, peraturan per-buruhan yang berlaku.
Seandainya Gestapu/PKI yang menang apakah akan terjadi pembunuhan dan korban yang lebih dahsyat lagi terhadap yang anti-komunis? Merupakan pertanyaan yang tidak pada tempatnya, pertama pertanyaan demkian ini berarti sudah secara pasti menetapkan PKI sebagai dalang G30S, dan kedua, pertanyaan demikian ini diatas dasar "kalau tidak kami yang membunuh mereka, mereka yang membunuh kami", dan ketiga, pertanyaan ini berprasangka komunis yang tidak ber-Tuhan itu kejam, jadi kalau menang juga akan main babat dan membantai semua yang anti-komunis. Tapi, saya masih yakin, seandainya tokoh PKI ketika itu yang berkuasa benar seorang komunis yang bertujuan membebaskan umat manusia dari segala penindasan dan penghisapan, maka PKI akan menjunjung tinggi PRIKEMANUSIA-AN yang akan menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia sebagai manusia. Dan dengan demikian korban yang berjatuhan pasti jauh lebih sedikit, cukup mengadili dan menangkap tokoh-tokoh utama, sebagaimana yang bisa kita lihat sikap mantan Presiden Soekarno ketika membubarkan PSI-Masyumi dan menumpas PRRI-PERMESTA dan DI-TII.
Yang dinamakan "perang dingin" yang berlangsung hangat ditahun-tahun 50-an sampai 80-an, antara blok Sovyet-Uni dan blok Amerika Serikat, sekarang bisa dikatakan telah berakhir dengan bubarnya Uni-Sovyet dan negara-negara Eropah-timur. Tidak ada lagi pertarungan sengit antara blok kiri dan blok kanan, keadaan telah berubah dan beralih menjadi kontradiksi antara Amerika Serikat sebagai polisi dunia dengan Islam radikal-ekstrimis terutama dibeberapa negeri Timur-tengah. Dari pengalaman "perang-dingin" dimana Indonesia akhirnya secara sepihak ngeblok-kiri, nampaknya tidak menguntungkan bagi Indonesia, akan lebih bijaksana kalau Indonesia yang lemah itu justru mengambil keuntungan dari pertarungan 2 raksasa negara super-power. Yang pasti tidak ngeblok ke satu pihak. Begitu juga dengan peralihan pertarungan menjadi blok Amerika dan block Islam, hendaknya Indonesia tidak ngeblok kesatu pihak. Disatupihak, sekalipun mayoritas rakyat beragama Islam, hendaknya Indonesia tidak ngeblok pada Islam radikal-ekstrimis, sebaliknya juga harus dengan tegas melawan terrosis, dipihak lain juga tidak ngeblok pada AS dalam melawan Islam-radikal. Begitu Indonesia ngeblok pada pihak AS, Islam radikal akan lebih merajalela menggunakan sementara kekuatan Islam di Indonesia untuk menjalankan terror.
Sementara G30S masih begitu banyak masalah yang misterius, belum terjawab bagaimana sesungguhnya yang terjadi, hendaknya kekuatan-kekuatan yang bertarung bisa membuat kesepakatan pelajaran yang ditarik, agar tidak terjadi korban-korban tidak berdosa bergelimpangan lagi. Semua pihak hidup berdam-pingan secara damai, berkompetisi membangun masyarakat adil dan makmur. Mudah-mudahan impian indah ini bisa terwujut dalam kenyataan.
tulisan asahan aidit
Asahan Aidit:
"SUHARTO'S" DALAM SEBAGIAN KELUARGA PKI DAN BEKAS-BEKAS LINGKUNGANNYA
Menjelang ahir perang Vietnam, Amerika memberlakukan secara penuh politik "Vietnamisasi Perang" dan lalu secara berangsur- angsur menarik tentaranya dari Vietnam Selatan yang diharapkannya orang Vietnam membasmi orang Vietnam atau negara boneka AS yang anti Komunis membasmi negara Vietnam Utara yang Komunis. Suharto agaknya menggunakan taktik demikian. Menggunakan orang-orang Komunis (PKI) untuk ambil bagian aktif dalam menghancurkan PKI atau Komunisme di Indonesia. Bagaimana caranya? Pertama, menteror secara fisik semua anggota-anggota PKI beserta pimpimannya, simpatisannya, dan semua orang yang dicurigai atau bersangkut paut langsung atau tidak langsung dengan PKI dan bahkan rakyat luas yang tidak punya sangkut paut dengan politik PKI. Teror raksasa itu dikenal sebagai peristiwa yang diawali G30S-65.
Bersamaan dengan teror fisik yang tak terbayangkan kejam dan berdarahnya di segi kwalitas dan kwantitas, Suharto melancarkan teror mental terhadap rakyat yang di luar penjara, orang-orang PKI dalam pembuangan seperti di Pulau Buru, penjara-penjara yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga dengan bermacam politik pemencilan seperti politik "bersih lingkungan" yang melahirkan jutaan penganggur ekstra, politik paksaan beragama, politik reklame dengan membuat film-film horor yang menggambarkan keganasan PKI, politik memberikan cap "ET" pada kartu penduduk bagi orang-orang yang disebut ex tapol, dan bermacam-macam politik pemencilan dan peng-isolasian lainnya yang membuat semua orang yang tertuduh, tersangka, maupun yang terang-terangan anggota PKI dan keluarganya menjadi bukan main sengsaranya, bukan main menderitanya dan bukan main hinanya. Semua politik teror mental dan teror fisik itu, dimaksudkan sebagai agar orang PKI dan semua pengikut dan simpatisannya, balik mengutuk PKI, mengutuk Komunisme, mengutuk Partainya sendiri, mengutuk keluarganya sendiri, mengutuk ayah, ibu , adik, kakak, dan semua sahabat serta handai tolannya yang pernah jadi PKI yang telah menyebabkan si PKI pengkutuk pernah sengsara, pernah dihukum, dibuang, atau yang sekedar selamat dan berlari dari kepungan kekuasaan Suharto dan Orde barunya.
Akibat dari politik teror besar dan pengucilan serta diskriminasi Suharto itu, semua kemarahan dan kebencian serta dendam kesumat lalu bermutasi kepada sang korban dan bukan kepada sang algojo. Dan bahkan terhadap algojo diberikan kultus individu, dianggkat jadi pahlawan dan kekejamannya dianggap sebagai perbuataan suci. Kepada sang algojo yang sudah jompo, bukan saja diharapkan masih akan ada susulannya, tapi diharapkan cetak ulang, bahkan jilid-jilid selanjutnya.
Tapi sesungguhnya nasib Suharto sama saja dengan nasib PKI. Hanya sampai di situ saja. Tidak akan ada susulannya, tidak akan ada cetak ulang, tidak akan ada jilid selanjutnya. Mengapa?
Karena kekejamanya sudah tercatat dan tersimpan dalam musium dunia: pelanggaran HAM yang tak terbilang kasar dan kejinya, koruptor milenium yang sudah jadi anekdot Internasional, diktator rekord dunia.Yang dia tinggalkan cumalah roh anti komunis, anti kemanusiaan, anti demokrasi anti HAM dan keterpurukan ekonomi negeri dan bangsannya. Politik besar Suharto yang anti PKI bukan hanya merugikan dan menyengsarakan orang -orang PKI saja tapi telah menyengsarakan seluruh bangsa, seluruh rakyat kecuali para pengikut setianya yang masih dibiarkan rakyat menikmati kekuasaan dalam waktu yang belum bisa diketahui. Sudah begitu, toh ada segelintir orang-orang dalam keluarga PKI sendiri dan sebagian kecil linggkungannya yang secara tidak tahu malu dan hina dina bersedia menyembah Suharto, sang algojonya sendiri. Inilah yang saya maksudkan dengan pasien Sindrom Suharto. Semua dendam kesumat, kemarahan serta kebencian mereka ditumpahkan kepada Partai mereka, keluarga mereka, kawan-kawan mereka bukan kepada penyebab langsung kesengsaraan mereka. Dendam sesat ini tidak lain dan tidak bukan cumalah semacam sakit jiwa akibat perburuan kejam Suharto terhadap semua kaum komunis beserta keluargaanya. Gejala demikian bukanlah sama sekali asing. Bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana sejumlah anak-anak kader PKI telah memusuhi ayah mereka dan tidak mau mengakui lagi sebagai ayah atau ibunya sendiri. Karena pikiran atau jiwa yang sakit, sudah tentu tidak bisa lagi ber-pikir normal, nuchter apalagi kritis. Sedangkan bagi PKI sendiri, percobaannya untuk mencapai cita-cita politiknya, telah gagal total akibat kelemahan di bidang teori, kesalahan dibidang politik, kemerosotan di bidang ideologi akibat pemborjuisan jalan damai di dalam Partai. Juga PKI hanya sampai sebegitu saja. Tidak akan ada cetak ulang, tidak akan ada jilid selanjutnya. Rakyat Indonesia cuma harus menunggu lahirnya putra-putri terbaik mereka untuk bisa dijadikan teman setia dan terpercaya dalam memperjuangkan nasib mereka.
yang masih normal masih bisa diajak bertukar pikiran, berbeda pendapat bahkan bertengkar hingga tajam dan sengit. Ini keuntungan demokrasi yang bisa kita nikmati sekarang meskipun masih dalam bingkai yang masih terbatas. Seseorang menyikapi sejarah bangsanya bukanlah dengan sikap permusuhan, sikap fanatisme, sikap kultus individu, tapi dengan sikap berani kenyataan sejarah yang telah terjadi, tapi juga bila perlu mengoreksinya kembali sampai di mana sejarah itu telah ditulis sebagai ingatan kolektif, ingatan nasion maupun ingatan Internasional. Dan juga mengenal situasi kontemporer jamannya. Abad anti komunis yang mencapai puncak-nya di tahun enam puluhan, sekarang ini sudah tidak bisa dijadikan mata pencaha-rian seperti pada jaman itu. Dunia sudah sibuk dengan urusan lain. Amerika dan CIA sudah tidak membuang-buang waktu dan uang besar untuk keperluan ini. Mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kalau Komunisme runtuh di sebuah negara, bukan karena duit Amerika dan CIA. Mereka dapatkan semua itu dengan gratis. Jadi jangan punya banyak ilusi akan dapat upah dengan mata pencaharian semacam itu, dan akan hanya mempermalu diri sendiri, menghina diri sendiri, merendahkan diri sendiri di hadapan bangsa dan keluarga. Tapi itu tidak berarti kita tidak waspada pada sisa-sisa kekuatan anti Komunis, anti demokrasi dan anti HAM di dalam negeri. Gudang penguasa masih belum terkunci mati dan bisa dibuka setiap saat bila mereka anggap perlu. Tapi juga mereka harus memperhitungkan bahwa rakyat yang mereka tindas, juga punya pengalaman-pengalamannya sendiri di masa lalau. Pepatah mengatakan: " Seorang kakek tidak akan kehilangan tongkat untuk kedua kali".Dan juga perlu, tongkat itu bisa dijadikan macam-macam untuk berlawan.
asahan aidit.
"SUHARTO'S" DALAM SEBAGIAN KELUARGA PKI DAN BEKAS-BEKAS LINGKUNGANNYA
Menjelang ahir perang Vietnam, Amerika memberlakukan secara penuh politik "Vietnamisasi Perang" dan lalu secara berangsur- angsur menarik tentaranya dari Vietnam Selatan yang diharapkannya orang Vietnam membasmi orang Vietnam atau negara boneka AS yang anti Komunis membasmi negara Vietnam Utara yang Komunis. Suharto agaknya menggunakan taktik demikian. Menggunakan orang-orang Komunis (PKI) untuk ambil bagian aktif dalam menghancurkan PKI atau Komunisme di Indonesia. Bagaimana caranya? Pertama, menteror secara fisik semua anggota-anggota PKI beserta pimpimannya, simpatisannya, dan semua orang yang dicurigai atau bersangkut paut langsung atau tidak langsung dengan PKI dan bahkan rakyat luas yang tidak punya sangkut paut dengan politik PKI. Teror raksasa itu dikenal sebagai peristiwa yang diawali G30S-65.
Bersamaan dengan teror fisik yang tak terbayangkan kejam dan berdarahnya di segi kwalitas dan kwantitas, Suharto melancarkan teror mental terhadap rakyat yang di luar penjara, orang-orang PKI dalam pembuangan seperti di Pulau Buru, penjara-penjara yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga dengan bermacam politik pemencilan seperti politik "bersih lingkungan" yang melahirkan jutaan penganggur ekstra, politik paksaan beragama, politik reklame dengan membuat film-film horor yang menggambarkan keganasan PKI, politik memberikan cap "ET" pada kartu penduduk bagi orang-orang yang disebut ex tapol, dan bermacam-macam politik pemencilan dan peng-isolasian lainnya yang membuat semua orang yang tertuduh, tersangka, maupun yang terang-terangan anggota PKI dan keluarganya menjadi bukan main sengsaranya, bukan main menderitanya dan bukan main hinanya. Semua politik teror mental dan teror fisik itu, dimaksudkan sebagai agar orang PKI dan semua pengikut dan simpatisannya, balik mengutuk PKI, mengutuk Komunisme, mengutuk Partainya sendiri, mengutuk keluarganya sendiri, mengutuk ayah, ibu , adik, kakak, dan semua sahabat serta handai tolannya yang pernah jadi PKI yang telah menyebabkan si PKI pengkutuk pernah sengsara, pernah dihukum, dibuang, atau yang sekedar selamat dan berlari dari kepungan kekuasaan Suharto dan Orde barunya.
Akibat dari politik teror besar dan pengucilan serta diskriminasi Suharto itu, semua kemarahan dan kebencian serta dendam kesumat lalu bermutasi kepada sang korban dan bukan kepada sang algojo. Dan bahkan terhadap algojo diberikan kultus individu, dianggkat jadi pahlawan dan kekejamannya dianggap sebagai perbuataan suci. Kepada sang algojo yang sudah jompo, bukan saja diharapkan masih akan ada susulannya, tapi diharapkan cetak ulang, bahkan jilid-jilid selanjutnya.
Tapi sesungguhnya nasib Suharto sama saja dengan nasib PKI. Hanya sampai di situ saja. Tidak akan ada susulannya, tidak akan ada cetak ulang, tidak akan ada jilid selanjutnya. Mengapa?
Karena kekejamanya sudah tercatat dan tersimpan dalam musium dunia: pelanggaran HAM yang tak terbilang kasar dan kejinya, koruptor milenium yang sudah jadi anekdot Internasional, diktator rekord dunia.Yang dia tinggalkan cumalah roh anti komunis, anti kemanusiaan, anti demokrasi anti HAM dan keterpurukan ekonomi negeri dan bangsannya. Politik besar Suharto yang anti PKI bukan hanya merugikan dan menyengsarakan orang -orang PKI saja tapi telah menyengsarakan seluruh bangsa, seluruh rakyat kecuali para pengikut setianya yang masih dibiarkan rakyat menikmati kekuasaan dalam waktu yang belum bisa diketahui. Sudah begitu, toh ada segelintir orang-orang dalam keluarga PKI sendiri dan sebagian kecil linggkungannya yang secara tidak tahu malu dan hina dina bersedia menyembah Suharto, sang algojonya sendiri. Inilah yang saya maksudkan dengan pasien Sindrom Suharto. Semua dendam kesumat, kemarahan serta kebencian mereka ditumpahkan kepada Partai mereka, keluarga mereka, kawan-kawan mereka bukan kepada penyebab langsung kesengsaraan mereka. Dendam sesat ini tidak lain dan tidak bukan cumalah semacam sakit jiwa akibat perburuan kejam Suharto terhadap semua kaum komunis beserta keluargaanya. Gejala demikian bukanlah sama sekali asing. Bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana sejumlah anak-anak kader PKI telah memusuhi ayah mereka dan tidak mau mengakui lagi sebagai ayah atau ibunya sendiri. Karena pikiran atau jiwa yang sakit, sudah tentu tidak bisa lagi ber-pikir normal, nuchter apalagi kritis. Sedangkan bagi PKI sendiri, percobaannya untuk mencapai cita-cita politiknya, telah gagal total akibat kelemahan di bidang teori, kesalahan dibidang politik, kemerosotan di bidang ideologi akibat pemborjuisan jalan damai di dalam Partai. Juga PKI hanya sampai sebegitu saja. Tidak akan ada cetak ulang, tidak akan ada jilid selanjutnya. Rakyat Indonesia cuma harus menunggu lahirnya putra-putri terbaik mereka untuk bisa dijadikan teman setia dan terpercaya dalam memperjuangkan nasib mereka.
yang masih normal masih bisa diajak bertukar pikiran, berbeda pendapat bahkan bertengkar hingga tajam dan sengit. Ini keuntungan demokrasi yang bisa kita nikmati sekarang meskipun masih dalam bingkai yang masih terbatas. Seseorang menyikapi sejarah bangsanya bukanlah dengan sikap permusuhan, sikap fanatisme, sikap kultus individu, tapi dengan sikap berani kenyataan sejarah yang telah terjadi, tapi juga bila perlu mengoreksinya kembali sampai di mana sejarah itu telah ditulis sebagai ingatan kolektif, ingatan nasion maupun ingatan Internasional. Dan juga mengenal situasi kontemporer jamannya. Abad anti komunis yang mencapai puncak-nya di tahun enam puluhan, sekarang ini sudah tidak bisa dijadikan mata pencaha-rian seperti pada jaman itu. Dunia sudah sibuk dengan urusan lain. Amerika dan CIA sudah tidak membuang-buang waktu dan uang besar untuk keperluan ini. Mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kalau Komunisme runtuh di sebuah negara, bukan karena duit Amerika dan CIA. Mereka dapatkan semua itu dengan gratis. Jadi jangan punya banyak ilusi akan dapat upah dengan mata pencaharian semacam itu, dan akan hanya mempermalu diri sendiri, menghina diri sendiri, merendahkan diri sendiri di hadapan bangsa dan keluarga. Tapi itu tidak berarti kita tidak waspada pada sisa-sisa kekuatan anti Komunis, anti demokrasi dan anti HAM di dalam negeri. Gudang penguasa masih belum terkunci mati dan bisa dibuka setiap saat bila mereka anggap perlu. Tapi juga mereka harus memperhitungkan bahwa rakyat yang mereka tindas, juga punya pengalaman-pengalamannya sendiri di masa lalau. Pepatah mengatakan: " Seorang kakek tidak akan kehilangan tongkat untuk kedua kali".Dan juga perlu, tongkat itu bisa dijadikan macam-macam untuk berlawan.
asahan aidit.
Langganan:
Postingan (Atom)